www.halloriau.com
Politik
BREAKING NEWS :
Kejari Pekanbaru Kembali Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT PER
 
Komisioner Divonis Langgar Kode Etik, KPU Diminta Kaji Ulang Situng
Sabtu, 12 Oktober 2019 - 05:50:20 WIB
KPU
KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengkaji ulang konsep pengelolaan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) yang diterapkan lewat Sistem Perhitungan Suara (Situng) Pemilu 2019.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan evaluasi e-rekap jadi penting setelah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra melanggar kode etik terkait pengoperasian Situng.

Terlebih lagi, kata Titi, KPU berencana membuat proyek percontohan (pilot project) penerapan e-rekap pada Pilkada Serentak 2020.

"Saya kira juga penting mendengar para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih utuh. Sehingga di Pilkada mereka tidak lagi harus berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti ini," kata Titi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/10/2019) dikutip dari CNNIndonesia.

Titi berkata KPU juga harus belajar dari beberapa putusan DKPP lainnya. Sebab selain putusan terkait Situng, DKPP juga pernah memutus dua komisioner melanggar etik.

Pada Rabu (10/7), DKPP memutus Komisioner Ilham bersalah dalam kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Hanura Sisca Dewi. Kemudian DKPP memerintahkan Ilham dicopot dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU RI.

Pada hari yang sama, DKPP memberi teguran keras pada Komisioner KPU Evi Novida Ginting dan Wahyu Setiawan. Lima komisioner lainnya juga mendapat teguran. Evi pun dicopot dari jabatannnya sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang.

Titi berucap evaluasi dibutuhkan agar kerja KPU ke depan tidak terhambat pelanggaran kode etik yang muncul karena ketidaksengajaan pimpinan.

Menurutnya, bisa saja KPU tak merasa bersalah dalam menerapkan kebijakan. Karenanya butuh pengkajian ulang dan masukan dari pihak eksternal.

"Jadi putusan DKPP mestinya dianggap sebagai sebuah evaluasi, bagian dari evaluasi internal untuk memperkuat kelembagaan KPU," tutur dia.

Sebelumnya, DKPP menyatakan Komisioner KPU Ilham Saputra melanggar kode etik terkait pengoperasian Sistem Perhitungan Suara (Situng) Pemilu 2019.

Ilham yang saat Pemilu 2019 membawahi Divisi Teknis KPU dinilai bertanggung jawab secara etik terkait kesalahan input data Situng.

"Namun menurut DKPP, keakuratan input data sesuai dengan pindai salinan form C1 yang berbasis pada teknologi informasi merupakan kewajiban etik para teradu dalam memberikan layanan dan sajian informasi yang baik terhadap masyarakat guna menghindari syak wasangka yang dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu," kata Anggota DKPP Ida Budhiati dalam sidang, Rabu (9/10). (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiPilkada Serentak Diselenggarkan Desember, KPU Riau: Kita Siap Ikuti Keputusan
Ketua KPUD Rohul, ElfendriSikapi Status Darurat Corona, KPUD Rohul Tunda Sejumlah Agenda
Tahapan Pikada 2020 tunggu arahan KPU Republik Indonesia.Di Tengah Pandemi Corona, KPU Riau Tunggu Arahan Pusat Soal Tahapan Pilkada
  IlustrasiJika Pilkada Ditunda, KPU Kepulauan Meranti Siap Kembalikan Uang Sisa Hibah
IlustrasiDampak Virus Carona, Kegiatan KPU Dihentikan Sejenak
Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti lakukan verifikasi terhadap yang bersangkutan.Ada Kesalahan, Bawaslu Rekomendasikan KPU Meranti Tes Ulang Anggota PPS

 
Berita Lainnya :
  • Kejari Pekanbaru Kembali Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT PER
  • XL Axiata Berikan Paket Data hingga Lulus SMA
  • Inilah 5 Keunggulan yang Bikin Honda Brio Cocok Buat Kalangan Muda
  • Penambahan Kasus Nihil, 4 Pasien Covid-19 Kepulauan Meranti Sembuh dan Dipulangkan
  • Kartu Internet Plus Plus, Kartu Perdana 1ON+ dengan Bonus Kuota Melimpah
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Warga Riau Protes Tak Dapat Hak Suara
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved