www.halloriau.com
Politik
BREAKING NEWS :
Pemilik Kayu Illog 20 Ton Masih DPO, Sewa Kapal Pompong Milik Warga
 
BKN Ungkap Ada 990 Pelanggaran Netralitas PNS saat Pemilu, Terbanyak Lewat Medsos
Jumat, 05/07/2019 - 16:30:01 WIB
FOTO: Okezone
FOTO: Okezone

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mendata bahwa 99,5% pelanggar netralitas ASN berstatus pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota dengan 990 kasus per Januari 2018 – Maret 2019.

“Pelanggaran netralitas terbanyak dilakukan melalui media sosial, mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu,” ujar Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan seperti dikutip laman setkab, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Selain aktivitas medsos, menurut Karo Humas BKN, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung Data pelanggaran ini akan terus bergerak seiring berjalannya rekapitulasi.

Menindaklanjuti penyelesaian kasus netralitas tersebut, BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) mengajak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkolaborasi menuntaskan kasus netralitas ASN pasca pemilihan umum.

“Kelima institusi ini akan bekerja sama merekapitulasi laporan netralitas ASN dan mengambil langkah penindakan terhadap ASN yang terbukti melanggar,” ujarnya di okezoncom.

Mengawali kerja sama tersebut, BKN mengundang seluruh instansi pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas antara laporan yang diterima oleh BKN dengan data pelanggaran yang dimiliki instansi masing-masing, khususnya pada aspek kesesuaian dengan database kepegawaian yang dikelola BKN.

Rekapitulasi data pelanggaran netralitas ini berlangsung sejak 4 Juli 2019 hingga minggu kedua bulan Juli di Kantor Pusat BKN Jakarta. Sebelumnya BKN sudah melakukan sinkronisasi data pelanggaran dengan KemenPANRB, Kemendagri, KASN, dan Bawaslu melalui sistem SIPENETRAL yang diluncurkan BKN untuk mempermudah sinergi kelima institusi.

Kasus netralitas ASN merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat.

Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian.

Penuntasan kasus pelanggaran netralitas ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang diemban Kedeputian Wasdalpeg BKN untuk memastikan ASN bekerja sesuai dengan kode etiknya dan menjaga netralitas dalam menjalankan perannya di Pemerintahan.

“Untuk memastikan tujuan itu BKN tidak bekerja sendiri tetapi akan bersinergi dengan institusi terkait, baik di pusat dan daerah,” katanya. (*)




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Pemilu 2019PDIP, Gerindra, dan Golkar Jadi Tiga Besar Perolehan Suara di Pemilu 2019
Plh Karutan Kelas II B Rengat Irdiansyah Rana AMD IP SH M.hum.  Empat Terpidana Kasus Pemilu di Inhu Diserahkan ke Rutan Kelas II Rengat
FOTO: OkezoneBKN Ungkap Ada 990 Pelanggaran Netralitas PNS saat Pemilu, Terbanyak Lewat Medsos
  Komisioner KPU Pramono Ubaid TanthowiSitung Pemilu 2019 Tak Rampung, KPU Akui karena Banyak Permainan
  4 terpidana, yakni Doni Rinaldi anggota DPRD yang juga caleg Partai PPP, Randa Rahadinata Ketua PPK Rengat, Masnur Ketua Panwascam Rengat dan M Ridwan Anggota PPK RengatJaksa Eksekusi Empat Terpidana Pemilu, Satu Lainnya Ajukan Banding ke Pengadilan Tinggi
Penyerahan santunan pada keluarga Petugas Pemilu yang wafat.Bawaslu Riau dan Bupati Rohul Serahkan Santunan ke Keluarga Petugas Pemilu 2019 yang Wafat

 
Berita Lainnya :
  • Pemilik Kayu Illog 20 Ton Masih DPO, Sewa Kapal Pompong Milik Warga
  • Izin Kadaluarsa, Satpol PP Meranti Akan Langsung Segel Panglong Arang
  • Warga Minta Dibangun Turap, Sukarmis: Siapkan Proposalnya, Nanti Akan Diupayakan
  • Polda Riau Gagalkan Kayu Illog 20 Ton yang Akan Dibawa ke Bengkalis
  • Polda Riau Kirim Relawan ke Lokasi Karhutla di Pulau Rupat
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Warga Riau Protes Tak Dapat Hak Suara
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved