‎PASIR PANGARAIAN - Puluhan warga Kelurahan Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), "ngamuk" di tempat pemungutan suara (TPS) 07 Pemilu 2019 Lingkungan Longgopan, Rabu (14/4/2019).
 
Puluhan warga yang didominasi kaum perempuan alias emak-emak, marah karena tidak menyoblos, menyusul habisnya surat suara di TPS 07 tersebut. Karena mereka tidak mencoblos dan protes yang dinilai lamban ditanggapi petugas. Bahkan puluhan emak-emak melampiaskan kemarahannya ke petugas PPK Rambah dan Panwaslu Kecamatan Rambah yang ada di lokasi.
 
Dari beberapa warga yang ajukan protes mengakui, sebagian kecil dari mereka ada yang telah mendapatkan undangan, namun tidak bisa memilih.
 
Dimana sebagian besar dari warga mengaku, mereka tidak menerima‎ undangan sebagai pemilih. Karena dibolehkan membawa e-KTP, maka mereka datang ke TPS untuk ikut menyalurkan hak suaranya, namun surat suara tersedia sudah ludes.
 
"Kita cuma mau bagaimana kami bisa memilih. Kami juga Warga Negara Indonesia," ungkap seorang ibu ke Ketua Panwaslu Kecamatan Rambah Sapri‎, Rabu.
 
Diakui Ketua KKPS TPS 07 Lingkungan Longgopan, Adam,‎ warga yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya memang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Khusus tambahan‎ (DPKtb) di TPS 07.
 
Juga disebutkan Adam, ada beberapa warga yang protes dari TPS lain. Mereka tidak mencoblos di TPS lainnya, sehingga diarahkan untuk mencoblos di TPS 07, namun surat suara sudah habis.
 
Sesuai DPT di TPS 07 Lingkungan Longgopan ucap Adam, sudah terpenuhi untuk DPT. Diakunya, pihak TPS telah mengusahakan meminjam sisa surat suara dari TPS lain, namun tidak ada lagi surat suara Pemilu 2019 lagi yang tersisa, sehingga proses pencoblosan ditutup.
 
Sikapi hal itu, Ketua Panwaslu Kecamatan Rambah, Sapri menyatakan, puluhan warga yang protes di TPS 07 Lingkungan Longgopan memang tidak terdaftar di DPT‎, hanya terdaftar sebagai DPK yang dibolehkan mencoblos di antara pukul 12.00 Wib hingga pukul 13.00 Wib,
 
" DPKkan pakai e-KTP atau Suket yang terdaftar di Disdukcapil, itu syaratnya," terang Sapri dan mengaku dilihat di DPT dan DPTP, puluhan warga ini juga tidak terdaftar.
‎
"Pihak TPS 07 tidak bisa menambah surat suara lagi, dari mana mau diambil kan gitu. Itu permasalahannya," ucap Sapri.
 
Seorang petugas PPK Rambah mengakui, sebagian besar warga yang protes di TPS 07 Lingkungan Lenggopan Kelurahan Pasir Pangaraian karena tidak terdaftar sebagai pemilih.
 
"Sehingga surat suara kan terbatas, hanya 2 persen dari DPT. Artinya kalau masyarakat itu dia tidak terdaftar‎ ya bagaimana diakomodir, sementara surat suara tidak ada. Itu yang menjadi permasalahan," kata pihak PPK.‎
 
Proses DPT cukup lama waktunya, mulai selesainya Pilgubri‎, kemudian dijadikan DPS dan menjadi DPT serta diumumkan. ‎
 
"Bila masyarakatnya sendiri apatis bagaimana. Kami akui mungkin jajaran baik itu PPS kan punya keterbatasan‎, tetapi kalau dari masyarakatnya apatis tentu daftar ini tidak akan valid," kata anggota PPK Rambah.
 
Camat Rambah Fathanalia Putra mengatakan protes puluhan warga Pasir Pangaraian saudah jadi catatan kekurangan dari pelaksanaan Pemilu 2019.‎
 
Camat mengaku, dalam proses sudah dilakukan sosialisasi mulai Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tambahan, namun masih ada juga warga yang tidak menerima undangan.
 
"Jelasnya ini jadi pelajaran ‎catatan bagi kita‎, kemudian lebih baik lagi," kata Camat Rambah.
 
Fathanalia mengaku memang ada beberapa TPS yang mengalami kejadian serupa, yakni kehabisan surat suara, namun di beberapa TPS tersebut, panitia sigap menyelesaikan setiap masalah, dan cepat mendeteksi.
 
"Kita telah menyampaikan ke KPU. Kita minta KPU agar ke depan tidak terjadi lagi seperti ini," harap Camat Rambah Fathanalia Putra.

Penulis: Feri Hendrawan
Editor : Yusni Fatimah