www.halloriau.com
Politik
BREAKING NEWS :
Lab Biomolekular RSUD Arifin Achmad Periksa 1.317 Sampel Per Hari
 
Bawaslu Inhil Ingatkan ASN, Perangkat Desa, dan TNI yang Aktiv di Medsos agar Pahami Aturan
Selasa, 29 Januari 2019 - 14:33:10 WIB
Ahmad Tamimi, Anggota Bawaslu Devisi Penyelesaian Sengketa Pemilu
Ahmad Tamimi, Anggota Bawaslu Devisi Penyelesaian Sengketa Pemilu

INHIL - Bagi yang aktiv di media sosial, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polisi, Perangkat Desa, serta BPD, harus memahami tentang aturan tidak dibenarkan like status atau postingan terkait Pemilu yang bisa berujung sanksi.

Adapun status atau postingan yang tidak dibenarkan untuk di-like menurut penjelasan Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Inhil, Ahmad Tamimi, SH. I, yakni postingan yang mengandung unsur logo, nomor urut partai, pengurus dan calon tertentu, membuat komentar, atau me-like komentar berupa ajakan, himbauan, seruan, meyakinkan, atau memfasilitasi.

"Jadi, sikap ASN yang tidak netral bisa dikenakan sanksi Pidana Pemilu dan bisa juga dikenakan sanksi Kode Etik yang diatur dalam UU lainnya di luar UU Pemilu. Kalau  masuk kategori pelanggaran Kode Etik, maka Bawaslu sifatnya hanya merekomendasikan hasil temuan atau laporan berupa hasil Kajian kepada Komisi ASN," kata Tamimi, Selasa (29/01/2019).

Adapun aturan yang mengatur tentang ASN dan Perangkat Desa ini, kata Tamimi, tertuang dalam pasal 280 ayat 2 huruf (H) untuk Kepala Desa, huruf (I) untuk perangkat Desa, huruf (J) untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (UU No. 7/2017 Tentang Pemilu).

Di aturan lain, lanjut Tamimi, juga dituangkan dalam pasal 48 UU No. 6 /2014 tentang desa, dijelaskan bahwa perangkat desa itu Sekdes, pelaksana ke wilayahan (dusun) dan pelaksana teknis (kaur dan kasi).

"Berarti larangan dan sanksi untuk ASN dan Perangkat desa ya termasuk batasan atau unsur perbuatan yang bisa dikategorikan pelanggaran," ujarnya kembali.

Sementara untuk Sanksi itu sendiri  terdapat dalam pasal 494 yaitu bagi yang melanggar pasal 280. Kemudian pasal 490 yaitu setiap kepala desa yang sengaja membuat keputusan atau bertindak  menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam  masa kampanye maka akan dikenakan kurungan 1 tahun dan denda 12 juta.

"Pasal 494 itu sanksi untuk larangan pasal 280 ayat 3 disitu ada TNI, Polisi, Perangkat Desa, ASN, BPD. Untuk ASN Dasar Larangan Pasal 280 ayat 2 huruf (F), kemudian pasal 283 ayat  1 pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dan ASN dilarang mengadakan aktivitas yang mengandung keberpihakan kepada  peserta pemilu. Ayat 2 keperpihakan itu meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang, adapun sanksinya tedapat pd pasal 493 dan 494 UU No. 7/2017 ttg pemilu," jelasnya.

Tamimi kembali mengingatkan  kepada seluruh penggiat sosial media supaya berhati-hati dalam berkomentar atau me-like postingan agar tidak menjadi sebuah polemik ke depannya.

"Gunakanlah sosial media sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan serta mempelajari lagi aturan yang telah ditetapkan," tutupnya.

Penulis: Yendra
Editor : Yusni Fatimah


 

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
 Ketua Bawaslu Bengkalis MukhlasinKASN Keluarkan Rekomendasi Sanksi, 2 ASN Bengkalis Langgar Netralitas
Dialog Menakar Kesiapan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Provinsi Riau melalui Video Conference yang ditaja oleh Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY), Selasa (30/6/2020) malamBupati Kepulauan Meranti: Money Politic dan Pelanggaran Netralitas ASN Sulit Dihilangkan
Said Arif Fadillah siap maju di Pilkada Siak.Berhenti dari ASN, Arif Pastikan Maju Pilkada Siak Lawan Incumbent
  Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal Terancam PTDH, Bawaslu Kepulauan Meranti akan Tindak ASN yang Jadi Anggota Partai Politik
Tim Gakkumdu Kepulauan Meranti yang terdiri dari pihak Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sedang melakukan rapat untuk memetakan potensi kerawanan PilkadaBentuk Patroli Siber, Bawaslu Kepulauan Meranti Bakal Polisikan Black Campaign di Medsos
 Rapat Koordinasi dan Konsolidasi bersama Stakeholder Terkait Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan, serta Pemetaan Terhadap Daerah Rawan Pelanggaran dalam Tahapan Pilkada, Kamis (9/1/2020).Netralitas ASN dan Perangkat Desa di Bengkalis Jadi Pengawasan Utama

 
Berita Lainnya :
  • Lab Biomolekular RSUD Arifin Achmad Periksa 1.317 Sampel Per Hari
  • Penyebab Kasus Positif Corona di Indonesia Terus Meningkat
  • Deklarasi Damai, Bawaslu Rohil Tegaskan Kampanye harus Ikuti Protokol Kesehatan
  • Ternyata Kuota Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 10 Cuma untuk 116 Ribu Orang
  • Truk Tabrak Se-Keluarga Penghuni Kedai di Pelalawan, Bocah 11 Tahun Tewas
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Potret Lensa
    Alfedri Tetima SK Dukungan dari PKB
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved