JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Effendy akan menghapuskan Ujian Nasional (UN). Nantinya UN akan dilakukan desentralisasi dikembalikan kepada provinsi masing-masing.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan membahas terkait rencana penghapusan UN di rapat terbatas (ratas).

"Nanti akan kita rapatkan di minggu ini di rapat terbatas. Kemudian akan diputuskan," kata Jokowi usai acara peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11/2016).

Sebelumnya, Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) pada 2017. "Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir.

Dia mengatakan alasan moratorium UN adalah karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik.

Kemdikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. "Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah," katanya dialsnir okezone.

Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah.

"Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu SMA/SMK serahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP diserahkan ke kabupaten atau kota," ucapnya. (*)