PEMATANG OBO — Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Sultan Syarif Kasim (UIN) Riau mendorong transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Pematang Obo melalui program digitalisasi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Program yang dilaksanakan pada 19–20 Agustus 2026 tersebut menyasar dua pelaku UMKM di Desa Pematang Obo. Keduanya merupakan usaha harian, yakni toko kedai kebutuhan sehari-hari dan toko yang menjual makanan serta minuman.

Dalam pelaksanaannya program, mahasiswa KKN tidak hanya membantu pembuatan QRIS, tetapi juga mendampingi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran hingga QRIS dapat digunakan untuk menerima pembayaran digital. QRIS yang telah selesai kemudian dicetak dalam bentuk akrilik agar dapat ditempatkan di lokasi usaha dan mudah dipindai oleh pelanggan.

Penanggung jawab program yaitu Mhd. Syukur Diva Barus, mahasiswa Manajemen, bersama winda atika sari mahasiswa pendidikan matematika, djul arif dermawansyah mahasiswa sistem informasi. inayatul baroroh mahasiswa pendidikan bahasa indonesia, adelia shafira mahasiswa ilmu hukum, Diva mengatakan proses pembuatan QRIS diawali dengan pendaftaran menggunakan identitas pemilik usaha. Setelah akun DANA yang digunakan berstatus premium, proses dilanjutkan dengan pendaftaran layanan bisnis.

“Pertama menggunakan aplikasi, kemudian daftar menggunakan KTP agar akun menjadi premium. Setelah itu baru bisa digunakan untuk bisnis. Nama toko, jenis jualan, dan tempat usaha dimasukkan, kemudian dilakukan proses verifikasi,” ujar Syukur.

Menurutnya, proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 30 menit sebelum layanan DANA Bisnis dan QRIS dapat digunakan. Setelah terverifikasi, mahasiswa membantu mencetak kode QR tersebut dalam bentuk akrilik untuk digunakan langsung oleh pedagang.

Program tersebut lahir dari kebutuhan pelaku UMKM yang mulai menghadapi perubahan pola pembayaran masyarakat. Kehadiran dompet digital dan mobile banking membuat sebagian konsumen tidak lagi selalu membawa uang tunai ketika berbelanja.

Kondisi itu juga dirasakan Dayat, salah satu pelaku UMKM penerima QRIS. Sebelum menggunakan QRIS, seluruh transaksi di tokonya dilakukan secara tunai. Persoalan uang kembalian menjadi salah satu kendala yang kerap muncul, terutama ketika pelanggan membayar dengan nominal besar.

“Kalau tidak ada uang kembalian, itu cukup menyulitkan. Apalagi kalau pembeli membawa uang dengan nominal besar. Uang tunai juga harus disimpan dan dihitung kembali setelah berjualan,” kata Dayat.

Setelah menggunakan QRIS, Dayat menilai proses pembayaran menjadi lebih praktis. Pelanggan tidak perlu membawa uang tunai dan dapat langsung melakukan pembayaran melalui telepon seluler.

“QRIS sangat membantu. Terutama ketika sedang ramai pembeli, transaksi bisa dilakukan lebih cepat dan tidak perlu repot mencari uang kembalian,” ujarnya.

Meski belum seluruh pelanggan beralih ke pembayaran digital, Dayat melihat penggunaan QRIS mulai diterima oleh sebagian konsumen, khususnya pelanggan yang telah terbiasa menggunakan dompet digital maupun layanan perbankan melalui ponsel.

“Memang belum semuanya menggunakan pembayaran digital karena masih ada yang nyaman dengan uang tunai. Tetapi dengan adanya QRIS, pelanggan mempunyai pilihan pembayaran yang lebih mudah,” katanya.

Perluas Akses Pembayaran UMKM

Koordinator Desa KKN, M. Duta Ardandi Pratama, mengatakan digitalisasi QRIS dipilih karena sistem pembayaran tunai dinilai masih menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang ingin bertransaksi secara nontunai.

Menurut Duta, perkembangan penggunaan e-wallet dan layanan perbankan digital membuat kebutuhan terhadap sistem pembayaran berbasis kode QR semakin relevan, termasuk bagi UMKM di wilayah perdesaan.

“Di era digital saat ini, perkembangan e-wallet membuat pembayaran melalui barcode menjadi akses yang cepat dalam transaksi sehari-hari. Karena itu, kami melihat program ini penting, terutama bagi pelaku UMKM,” ujar Duta.

Ia menegaskan, digitalisasi tidak semestinya hanya menyentuh sektor sosial, tetapi juga harus mendorong perkembangan perdagangan dan UMKM masyarakat desa.

“Digitalisasi itu harus mendorong tidak hanya dari sektor sosial, tetapi juga sektor perdagangan dan UMKM,” katanya.

Dalam prosesnya, mahasiswa KKN berperan sebagai penghubung antara kebutuhan pelaku UMKM dan pemanfaatan teknologi pembayaran digital. Mahasiswa memberikan penjelasan mengenai cara kerja QRIS sekaligus manfaatnya bagi kegiatan usaha.

Duta mengatakan dukungan dari pemerintah desa turut memperlancar pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah, dari pihak desa memberikan tanggapan yang positif dan dukungan yang aktif terhadap program tersebut,” ujarnya.

Ia menilai QRIS dapat memperluas pilihan pembayaran bagi konsumen karena transaksi tidak lagi bergantung pada uang tunai maupun satu jenis dompet digital. Konsumen cukup memindai satu kode untuk melakukan pembayaran melalui layanan yang mendukung QRIS.

“Dengan QRIS, akses pembayaran jauh lebih luas. Kita tidak perlu lagi membuka nomor atau mengecek nomor rekening. Hanya dengan scan barcode, pembayaran bisa diselesaikan,” kata Duta.

Bagi mahasiswa KKN, program tersebut bukan semata-mata pemasangan kode pembayaran, melainkan bagian dari upaya memperkenalkan pemanfaatan teknologi kepada pelaku usaha di tingkat desa.

Ke depan, mahasiswa berharap penggunaan pembayaran digital dapat semakin diterima masyarakat dan menjadi bagian dari aktivitas perdagangan sehari-hari. Dengan semakin banyak konsumen yang terbiasa bertransaksi secara digital, UMKM di Desa Pematang Obo diharapkan memiliki alternatif pembayaran yang lebih praktis sekaligus mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital.

Program digitalisasi QRIS tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa KKN dalam mendorong UMKM agar tidak hanya bertahan dengan pola perdagangan konvensional, tetapi mulai beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di era ekonomi digital. (rls)