PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Provinsi Riau (AMPHR) mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, Rabu (15/7/2026), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MAN 1 Pekanbaru terkait dugaan pungutan yang menjadi perhatian publik.
Audiensi dipimpin Ketua AMPHR, Muhammad Amri Hasibuan, dan diterima Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Provinsi Riau, Rahmat Suhadi, bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Amri menegaskan bahwa Kementerian Agama perlu menindaklanjuti setiap informasi mengenai dugaan praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang bersih, adil, dan sesuai ketentuan.
AMPHR menyampaikan sedikitnya dua persoalan yang menjadi perhatian. Pertama, dugaan pungutan uang perpisahan bagi siswa kelas XII Tahun Pelajaran 2024/2025 sebesar Rp600.000 per siswa yang disebut bersifat wajib dan diklaim didukung dengan beredarnya surat resmi di media sosial.
Selain itu, AMPHR juga menyoroti dugaan penetapan biaya masuk siswa baru pada 2024 hingga Rp8.400.000, yang menurut mereka menggunakan sistem pengelompokan dan dinilai berpotensi tidak sejalan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan.
"Kami datang bukan untuk mencari sensasi. Kami hadir membawa aspirasi masyarakat dan meminta Kementerian Agama bertindak tegas. Jika dugaan-dugaan ini terbukti melalui proses pemeriksaan, maka Kepala MAN 1 Pekanbaru harus dievaluasi secara menyeluruh, dipanggil, dan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral maupun administratif," kata Muhammad Amri Hasibuan.
Ia menambahkan, lembaga pendidikan semestinya menjadi tempat menanamkan nilai kejujuran dan integritas, bukan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat akibat dugaan praktik pungutan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kabag TU Kanwil Kemenag Riau, Rahmat Suhadi, menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa dalam mengawal dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh informasi yang disampaikan akan diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam audiensi itu, AMPHR meminta kepastian langkah konkret dalam waktu 3×24 jam. Sementara itu, pihak Kanwil Kemenag Riau meminta waktu hingga Senin, 20 Juli 2026, untuk menindaklanjuti laporan tersebut sekaligus menyampaikan perkembangan penanganannya.
AMPHR menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat langkah yang dinilai nyata. Organisasi itu juga menyebut akan menempuh langkah lanjutan sesuai koridor hukum dan mekanisme penyampaian aspirasi apabila dalam batas waktu yang telah disepakati belum terdapat tindak lanjut yang jelas.
Tuntutan AMPHR
1. Mendesak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan terhadap dugaan pungutan di MAN 1 Pekanbaru.
2. Mendesak dilakukan pemanggilan dan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala MAN 1 Pekanbaru.
3. Mendesak pencopotan Kepala MAN 1 Pekanbaru apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.
4. Mendesak Kementerian Agama membuka hasil pemeriksaan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.
(Rls)
