PEKANBARU - Agung Wicaksono, SIP, MPA, PhD baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Doctoral School of International Relations and Political Science, Corvinus University of Budapest, Hongaria.
Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR) itu menuntaskan pendidikan doktor di usia 30 tahun.
Dirinya fokus melakukan riset pada pendekatan kolaboratif dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia.
Dalam disertasinya yang berjudul "Forging a Fire-Free Future: Examining Collaborative Governance Approaches to Tackle Forest and Land Fires in Indonesia,", Agung menelaah dinamika tata kelola lintas pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi risiko dan dampak Karhutla.
Ia menjelaskan bahwa bentuk kolaborasi mulai terstruktur sejak tahun 2016, setelah peristiwa kebakaran besar pada tahun 2015 yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektar lahan dan menyebabkan krisis asap lintas negara.
"Salah satu titik penting setelah 2015 adalah dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG), yang kini menjadi BRGM, sebagai upaya menyelesaikan persoalan di tingkat hulu, yaitu kerusakan ekosistem gambut," jelas Agung.
Ia juga menyoroti penguatan sistem pemantauan seperti Sipongi, integrasi lintas lembaga, serta keterlibatan aparat keamanan hingga ke desa-desa rawan.
Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kapasitas dan pemahaman para aktor lokal, keterbatasan sumber daya keuangan, serta lemahnya akuntabilitas dan transparansi.
Selain itu, persoalan di luar skema kolaborasi seperti lemahnya penegakan hukum dan masih maraknya korupsi di sektor kehutanan turut memperumit penanganan karhutla.
Agung mengajukan lima rekomendasi utama untuk memperkuat tata kelola kolaboratif, diantaranya pemberian insentif kepada petani dan perusahaan untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan, penerapan sanksi yang adil dan proporsional terhadap pelanggaran.
Kemudian penguatan kelembagaan penegakan hukum dengan peningkatan kapasitas dan transparansi, konsolidasi regulasi dari tingkat pusat hingga daerah agar tidak tumpang tindih serta pelatihan teknis dan pemberian apresiasi bagi aktor-aktor yang berkontribusi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
"Insentif dan sanksi harus dirancang secara seimbang agar mendorong perilaku yang berkelanjutan, bukan semata responsif. Kolaborasi hanya akan efektif jika didukung tata kelola yang kuat dan adil," ujarnya.
Di luar aktivitas akademik, Agung aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua PPI Hongaria (2021), Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Budapest (2024), dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum KAHMI Eropa Raya periode 2022–2027.
Ia berharap riset ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kebijakan publik, khususnya dalam penanggulangan karhutla yang berkelanjutan di Indonesia.
Penulis: Yuni
Editor: Riki
