www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Dukung Mudik Lebaran 2024, Suzuki Siapkan 66 Bengkel Siaga di Sumatera Hingga Bali
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Kemendikbud Bantah Klaster Sekolah Penularan Covid-19
Kamis, 13 Agustus 2020 - 21:25:34 WIB

JAKARTA-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantah kabar ada klaster penularan Covid-19 setelah sekolah dibuka. Pada 7 Agustus lalu, Kemendikbud resmi memutuskan untuk membuka sekolah mulai 10 Agustus di daerah zona kuning secara bertahap.

Baru tiga hari dibuka, twitter dihebohkan oleh akun laporcovid19 yang melaporkan adanya 6 klaster dari kasus baru setelah sekolah dibuka pada tanggal 12 Agustus.

"Saat PBM tatap muka dimulai, bermunculan klaster-klaster baru penularan Covid dari sekolah dari berbagai daerah. Konsekuensi serius dari kebijakan @Kemdikbud_RI!! Apa tindakanmu Kak @Nadiem_Makarim?" cuit akun @laporcovid19, dikutip merdeka.com.

Keenam klaster itu adalah klaster di Kalimantan Barat, Tulungagung, Tegal, Cirebon, Sumedang dan Sekolah Pati. Bukan itu saja, kabar yang cukup menghebohkan pada hari ini, yaitu terkait 289 peserta didik di Papua yang dikabarkan terpapar Covid-19 setelah sekolah dibuka.

Hal ini disampaikan oleh Juru bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Papua, Silwanur Sumule.

Dia mengatakan bahwa 289 pelajar tersebut diduga terjangkit Covid-19 saat kegiatan belajar mengajar dilakukan. Sedangkan saat ini, proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring.

"Tapi saat ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring," kata Silwanus kepada wartawan, Kamis (13/8/2020).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jumeri membantah kabar tersebut.

Dia mengatakan angka 289 tersebut angka kumulatif dari seluruh anak di Papua yang berusia 0 sampai 18 tahun yang terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, angka tersebut merupakan angka keseluruhan sejak awal bulan Maret 2020.

"Itu jumlah kasus pada anak usia 0 sampai 18 tahun. Angka akumulasi dari bulan Maret sampai Agustus terus sebelum proses pembukaan sekolah,” tegasnya.

Untuk sekolah di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, Jumeri membenarkan bahwa telah ditemukan 14 siswa dan 8 guru yang reaktif Covid-19. Namun, para siswa dan guru tersebut melakukan swab test sebelum sekolah dibuka.

"Gubernur Kalbar melakukan swab test terhadap bapak ibu guru dan random test kepada peserta didik. Hasilnya 14 siswa dan 8 guru reaktif. Swab test dilakukan dalam persiapan membuka sekolah. Jadi sekolah belum buka,” ujar Jumeri.

Dia mengapresiasi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) karena telah menggunakan anggaran dana daerahnya untuk melakukan swab test ke para siswa dan guru sebelum membuka sekolah. Dia berharap, pemimpin daerah lainnya bisa mencontoh gubernur Kalbar yang menaati protokol kesehatan dengan baik.

β€œIni contoh yang baik ya, harus dicontoh daerah lainnya. Pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya untuk swab test. Kalau ada yang reaktif, maka pembukaan ditunda,” ujar Jumeri.

Pada 10 Agustus lalu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harisson sudah mengklarifikasi kabar burung yang tersebar di sosial media itu. Swab test dilakukan sebelum sekolah dibuka. Alhasil, karena ditemukan kasus reaktif, maka sekolah di Pontianak tidak jadi dibuka.

"Dari 604 orang guru dan siswa yang kita tes swab, terdapat delapan orang guru dan 14 orang murid yang terkonfirmasi positif covid-19," kata Harisson di Pontianak, (10/8/2020).

Selanjutnya di Tulungagung, dikabarkan satu siswa sekolah dasar reaktif Covid-19. Padahal sekolah di Tulungagung belum dibuka. Setelah diselidiki, Jumeri menemukan fakta bahwa siswa SD tersebut tertular dari orang tuanya yang merupakan seorang pedagang yang menjual dagangannya antar daerah.

"Itu sekolahnya terpencil, belum tatap muka. Memang di sekolah itu sulit belajar daring, jadi sekolah dikelompokkan jadi lima orang, nah gurunya ngajarin mereka. 4 orang temannya sudah diisolasi juga walau hasilnya negatif," papar Jumeri.

Jumeri kembali mengingatkan bahwa hanya sekolah di zona kuning dan hijau saja yang boleh dibuka. Selain itu, harus ada izin dari gugus tugas setempat maupun bupati/wali kota sebelum membuka sekolah. Sekolah juga harus mengisi formulir kesiapan sekolah dalam menerapkan tatap muka. Pembukaan pun dilakukan secara bertahap.

"Sekolah harus daftar kesiapan sekolah dalam membuka proses tatap muka. Bukan Cuma kasih surat edaran tapi permohonan izin yang harus divalidasi di lapangan. Tatap muka juga harus mengikuti protokol kesehatan," tutupnya. (*)

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Pelepasan service car untuk Bengkel siaga Suzuki dalam momen mudik lebaran 2024.(foto: istimewa)Dukung Mudik Lebaran 2024, Suzuki Siapkan 66 Bengkel Siaga di Sumatera Hingga Bali
Ilustrasi Pemko Pekanbaru menunggu persetujuan formasi PPPK 2024 (foto/int)Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Persetujuan Formasi PPPK 2024 dari Pusat
Kapolda Riau, Irjen Iqbal kerahkan ribuan personel gabungan selama Ops KLK (foto/int)3.508 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Ops Ketupat Lancang Kuning 2024
Telkomsel bersiap antisipasi lonjakan trafik selama RAFI 2024 (foto/ist)Antisipasi Lonjakan Trafik di RAFI 2024, Telkomsel Perkuat Kesiapan Infrastruktur Konektivitas
Mahmuzin Taher tampak menyapa warga saat turun ke jalan membagikan paket takjil.Mahmuzin Taher Bagikan Takjil untuk Pengendara di Selat Panjang
  Plt Bupati Asmar saat membuka Gebyar AKS di Pustu Kecamatan Pulau Merbau.(foto: istimewa)Pemkab Meranti Berhasil Turunkan Stunting dan Miskin Ekstrem Jadi 1,00 Persen Tahun 2024
Pj Gubri, SF Hariyanto minta tidak ada lagi jalanan berlubang saat puncak mudik (foto/int)Pj Gubri Intruksikan Tambal Semua Lubang Jalan Sebelum Puncak Arus Mudik Lebaran
Pemprov Riau sudah siapkan dana untuk pencairan THR PNS dan PPPK (foto/ilustrasi)Pemprov Riau Siapkan Rp170 M untuk Bayar THR PNS dan PPPK
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal (foto:ist)Tak Perlu Rapat Fraksi, Pimpinan DPRD Pekanbaru Segera Usulkan Nama Calon Pj Walikota
DPRD Pekanbaru belum ada membahas nama usulan Pj Walikota yang baru (foto/int)Deadline Tinggal 3 Hari, DPRD Masih Belum Bahas Nama Calon Pj Walikota Pekanbaru
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved