www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Booster Moderna untuk Nakes, Jubir Covid-19: Satgas Kabupaten-Kota Harus Pantau Ini
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Prof Yusri Munaf: Peran Desa telah Bergeser dari Objek Menjadi Subjek Pembangunan
Jumat, 26 Juni 2020 - 08:15:42 WIB
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Riau Prof Dr H Yusri Munaf
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Riau Prof Dr H Yusri Munaf

PEKANBARU - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Riau Prof Dr H Yusri Munaf mendedah 'Sistem Pemerintahan Terendah di Indonesia' dalam Webinar International yang melibatkan tiga negara. Yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Webinar berlangsung di Gedung PPs UIR Kamis pagi (25/06 2020).

Selain Yusri Munaf tampil pula Dr Rahyunir Rauf, MSi (Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Islam Riau), Assoc Prof Dr Halimah Binti Abdul Manaf (Universitas Utara Malaysia), Prof Datin Dr Faridah Jalil (Universitas Kebangsaan Malaysia) dan Dr Mariam Binti Abdul Rahman (Universitas Islam Sultan Sharif Ali/Brunei Darussalam). Sementara Dr Rendi Prayuda, SIP, MSi dipercaya menjadi moderator.

Yusri memaparkan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan. Desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan.

''Tentu dengan memperhatikan keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing desa yang sekarang tidak lagi menjadi sub pemerintahan kabupaten melainkan berubah jadi pemerintahan masyarakat,'' kata Yusri Munaf.

Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini, menurut Yusri Munaf, memberi mandat sekaligus kewenangan terbatas strategis kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.

''Membumikan makna sebagai subjek pasca Undang Undang Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Berbagai ujicoba telah dilaksanakan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk menggerakkan desa supaya desa benar-benar menjadi subjek pembangunan,'' ulas Direktur Pascasarjana UIR itu.

Berbagai praktek dan pembelajaran, tambah mantan Ketua KPU Kota Pekanbaru itu, telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya.

Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata melainkan juga masyarakat. Desa dalam kerangka Undang Undang Desa, dikatakan Yusri Munaf, adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self goverment).

Dalam Undang Undang Desa, desa memiliki empat domain kewenangan. Yaitu pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang dalam pandangan Yusri Munaf melahirkan perspektif yang melihat bahwa desa merupakan entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat).

''Desa merupakan organisasi pemerintahan paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat,'' imbuh Yusri Munaf. (rilis)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA    
Jubir Satgas Covid-19 Riau Indra YoviBooster Moderna untuk Nakes, Jubir Covid-19: Satgas Kabupaten-Kota Harus Pantau Ini
Kadiskes Riau, Mimi Yuliani Nazir
Vaksinasi I dan II Masih di Bawah 20 Persen, Kadiskes Ingatkan Jangan Takut Divaksin
Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Koramil 01/Bangko gelar kegiatan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan. Tim Satgas dan Koramil Bangko Gakkum dan Pendisiplinan Prokes Covid-19
Wakil Ketua DPRD Riau HardiantoDPRD Riau Dukung Rumah Oksigen
Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan Satu Nama Calon Sekdaprov Riau Telah Ditunjuk, BKD Riau Akui Belum Tahu
  Kepala BPS Riau, Misfaruddin.Mulai Membaik, Tingkat Hunian Kamar Hotel di Riau 33,40 Persen
Sekum PP Muhammadiyah Abdul MuMuhammadiyah: Vaksinasi Bagian dari Ikhtiar Ilmiah
Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026Paripurna DPRD, Bupati Rohil Serahkan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026
IlustrasiLama Tak Dibersihkan, Kanal Milik PT BSP Simpang Siak Tersumbat
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai Hj Yusmanidar
Kegiatan Belajar Mengajar Daring Diperpanjang Hingga 9 Agustus
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Tanoto Foundation Donasikan 3.000 unit Oxygen Concentrator ke Kementerian Kesehatan
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved