DUA tahun sebelum Sumpah Pemuda, puluhan suku dengan berbagai latar belakang berkumpul menjadi satu. Mereka mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Mengesampingkan segala perbedaan mereka intens menggelar rapat yang merisaukan penjajah Belanda.
Meski kala itu peserta kongres menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, namun mulai dirintis penggunaan bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Saat itu, Muhammad Yamin sebagai salah satu penggagas bersikukuh mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Alasannya, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yakni bahasa Jawa dan Melayu. Dari dua bahasa itu, bahasa Melayu-lah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan.
Usul Yamin ditolak pimpinan Kongres I, Mohammad Tabrani. Menurutnya, harus ada satu bahasa persatuan yang sesuai dengan tujuan awal peserta kongres yakni satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Pendapat ini diterima Yamin, dan akhirnya Keputusan menetapkan bahasa persatuan akan dikemukakan lagi dalam Kongres Pemuda Kedua.
Tahun 1928 di hari keramat tanggal 28 Oktober, digelar Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di Jakarta. Hasil penting yang diperoleh kongres adalah Sumpah Pemuda. Diputuskan dalam kongres itu, bahwa asas tersebut wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia.
Para peserta yang notabene kaum muda begitu bersemangat untuk berbahasa Indonesia meski sebagian besar dari mereka belum lancar. Konon, saat Amir Sjarifuddin menanyakan apakah mereka siap berbahasa Indonesia, para peserta kongres menjawab dengan keras dan tegas,
"Sikkaappp…!!!"
Pasca 28 Oktober 1928, masalah bahasa nasional dan bahasa persatuan dianggap selesai. Tak ada usaha memaksakan bahasa-bahasa besar, seperti Bahasa Jawa atau Bahasa Sunda untuk dipergunakan di seluruh negeri. Melalui proses itu, bahasa Melayu Riau kemudian berkembang menjadi sebuah lingua franca. Kita tahu bahwa kekhasan lingua franca sendiri hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi tapi tidak berperan sebagai representasi identitas. Inilah latar belakang penting mengapa tanpa banyak kesulitan, bahasa Melayu bisa diterima menjadi bahasa persatuan Indonesia karena memang tidak ada klaim identitas dan konflik antar-identitas dalam pemakaian bahasa itu.
Tak banyak contoh dalam sejarah dunia bahwa persoalan bahasa nasional yang biasanya pelik dan sensitif, ternyata bisa diselesaikan oleh satu ikrar para pemuda. Banyak sekali negara-negara di Asia atau Afrika, juga di Amerika Latin, yang menjadikan bahasa penjajahnya menjadi bahasa nasional atau bahasa penting di negaranya. Kondisi ini ternyata tak berlaku bagi para pemuda di Indonesia. Dengan semangat kebangsaan seraya mengesampingkan kepentingan pribadi, para pemuda kita mampu menyatukan tujuan kongres mewujudkan proses menuju kemerdekaan.
Kemampuan mempersatukan dari bahasa Melayu dimungkinkan karena tiap kelompok budaya turut menciptakan bahasa ini sesuai dengan keperluan dan watak mereka. Kata "kita" yang berubah dalam dialek-dialek daerah menjadi "kite", "kitaorang", "ketorang", "ketong", atau "torang". Orang dapat dengan cepat memahami berbagai bentuk variasi itu dibandingkan dengan mempelajari suatu bahasa yang sama sekali baru, seperti bahasa Jawa, Sunda atau Bugis.
***
Dalam dunia media massa, penguasaan bahasa jurnalistik tak hanya dimiliki oleh Redaktur saja, tapi juga wajib dimiliki oleh wartawan sebagai ujung tombak dalam mencari berita. Bahasa Jurnalistik adalah bahasa komunikatif dan spesifik.
Saat ini banyak sekali orang mengeja merubah bukannya mengubah. Sudah jelas bahwa`merubah merupakan penyimpangan jika maksudnya "menjadikan lain dari yang semula", tapi kata bentukan itu masih saja muncul di media massa apalagi di media sosial. Sebagai bahasa lisan, asalkan komunikasi lancar maka bentuk semacam itu tak terlampau menjadi persoalan. Namun saat muncul dalam bahasa tulis, barulah itu jadi masalah.
Tahun 2019, Balai Bahasa Riau menggelar penyuluhan bahasa Indonesia bagi jurnalis di Kabupaten Pelalawan. Saat itu, Kepala Balai Bahasa Indonesia Kantor Kemendikbud Provinsi Riau, Drs Songgo Siruah, mengatakan insan pers harus menyajikan berita dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). "Jika kurang dalam pemahaman maupun ejaan dapat digunakan KBBI sehingga mutu penulisan itu tetap terjaga," katanya.
Bahasa jurnalistik hakekatnya adalah bahasa yang jujur dan tidak mengaburkan makna. Tugas pers adalah meluruskan sesuatu atau rambu-rambu tanda baca yang melenceng, menjernihkan kalimat yang keruh, dan mencegah aliran deras istilah yang keliru. Kini, saatnya insan pers menjenguk kembali penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan yang masih perlu perbaikan. Karena hanya lewat bahasa, pers akan mampu menjaga dan merawat Indonesia. Semoga.
Penulis : Andi Indrayanto
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
