www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
KONI Rohil Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama Cabor
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


GM DD Pendidikan Nilai Kebijakan Baru Mendikbud Tidak Substantif
Kamis, 12 Desember 2019 - 12:21:06 WIB

BOGOR-Dompet Dhuafa Pendidikan (DD Pendidikan) menyikapi kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).


Pernyataan sikap DD Pendidikan tersebut disampaikan oleh GM Sekolah Ekselensia Indonesia Abdul Khalim, pada Rabu siang (11/12/2019) di kantornya di Desa Jampang, Kabupaten Bogor. Menurutnya, kebijakan baru Mendikbud itu tidak substantif.

Sebagaimana diketahui, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim baru saja mengumumkan kebijakan pendidikan terbaru melalui Siaran Pers Kemendikbud Nomor 408/sipres/A5.3/XII/2019. Kebijakan Pendidikan bertajuk “Merdeka Belajar” tersebut berisi tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Dua dari empat poin kebijakan tersebut menarik DD Pendidikan untuk bersuara. Pertama, tentang kebijakan UN. Mendikbud berencana melaksanakan UN terakhir pada tahun 2020 mendatang. Selanjutnya pada 2021 dan seterusnya, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Adapun arah kebijakan ini mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

Menurut GM Sekolah Ekselensia Indonesia, DD Pendidikan, Abdul Khalim, kebijakan tersebut tidak menyentuh substansi dari UN itu sendiri. "Sejak 2014 UN tak lagi jadi standar kelulusan, tapi dijadikan sebagai pemetaan sejauh mana kualitas pengetahuan anak didik di Indonesia. Hal ini sebagai upaya standardisasi dan pemerataan kualitas pendidikan kita," ungkap Khalim.

Selanjutnya, Khalim juga mempertanyakan bagaimana caranya mengetahui sebaran kualitas pendidikan Indonesia, jika tanpa UN. "Bukankah selama ini sasaran program peningkatan kualitas pendidikan biasanya dijadikan salah satu acuan memilih wilayah program?" lanjutnya.

Khalim juga menyoroti jika alasan penghapusan UN adalah untuk menghemat anggaran pendidikan, sebenarnya tidak tepat. "Nyatanya untuk ujian akhir semester saja, di mana sekolah membuat soal sendiri, ini masih dipungut biaya juga oleh subrayon. Ujian Nasional untuk kepentingan pemetaan kualitas pendidikan jauh lebih penting ketimbang pertimbangan efisiensi biaya," tandas Khalim.

Poin kedua adalah mengenai RPP. Kemendikbud akan menyederhanakan proses penyusunan RPP dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP baru nanti akan terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Mendikbud beralasan, format tersebut bertujuan agar lebih efisien dan efektif. Sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup menurut Mendikbud.

Namun berbeda dengan Khalim, dirinya kembali menilai alasan Mendikbud tidak substantif. "Masalah RPP mau satu atau seribu halaman, ini lagi-lagi bukan menjadi soal. Justru yang jadi soal adalah mentalitas guru dalam menyikapi RPP," papar Khalim.

Khalim pun menyajikan realita yang ia dapati dari sekolah-sekolah yang ia dampingi bersama timnya. "Di beberapa sekolah, kami jumpai RPP hanya download dari internet, dan bahkan ada yang sengaja jual RPP. Sehingga ketika RPP hanya satu lembar pun tetap nanti akan ada yang jualan RPP," ujarnya.

Khalim menilai masalah utamanya kembali kepada sejauh mana kesiapan guru dalam membuat desain pembelajaran. Guru seharusnya memikirkan bagaimana caranya agar pembelajaran yang ia lakukan berkualitas dan menarik para siswa untuk mengikutinya. "RPP itu penting, namun lebih penting lagi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru," pungkas Khalim.

DD Pendidikan sendiri adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang aktif memberikan layanan pendidikan berkualitas di Indonesia. Telah lebih dari satu dekade, DD Pendidikan melakukan program Pendampingan Sekolah. Tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas pembelajarannya. Hingga saat ini DD Pendidikan telah mendampingi 200 sekolah yang tersebar di 30 provinsi.(rilis)


   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Pengurus KONI Rohil dan cabor saat berbagi takjil di Bagansiapiapi.(foto: afrizal/halloriau.com)KONI Rohil Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama Cabor
(ki-ka): Direktur & CTO XL Axiata, I Gede Darmayusa dan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya.(foto: istimewa)XL Axiata dan Alita Praya Mitra Resmikan Jaringan Backbone Fiber Optic Gorontalo-Palu
Plt Bupati Asmar saat membuka Gebyar AKS di Pustu Kecamatan Pulau Merbau.(foto: istimewa)Pemkab Meranti Berhasil Turunkan Stunting dan Miskin Ekstrem Jadi 1,00 Persen Tahun 2024
Pj Gubri, SF Hariyanto minta tidak ada lagi jalanan berlubang saat puncak mudik (foto/int)Pj Gubri Intruksikan Tambal Semua Lubang Jalan Sebelum Puncak Arus Mudik Lebaran
Pemprov Riau sudah siapkan dana untuk pencairan THR PNS dan PPPK (foto/ilustrasi)Pemprov Riau Siapkan Rp170 M untuk Bayar THR PNS dan PPPK
  Para profesional caster dan analis esports bersama Samsung Galaxy S24.(foto: istimewa)Profesional Caster dan Analis Esports Puji Galaxy S24 Series Sebagai HP Gaming Terbaik
Pelepasan service car untuk Bengkel siaga Suzuki dalam momen mudik lebaran 2024.(foto: istimewa)Dukung Mudik Lebaran 2024, Suzuki Siapkan 66 Bengkel Siaga di Sumatera Hingga Bali
Ilustrasi Pemko Pekanbaru menunggu persetujuan formasi PPPK 2024 (foto/int)Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Persetujuan Formasi PPPK 2024 dari Pusat
Kapolda Riau, Irjen Iqbal kerahkan ribuan personel gabungan selama Ops KLK (foto/int)3.508 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Ops Ketupat Lancang Kuning 2024
Telkomsel bersiap antisipasi lonjakan trafik selama RAFI 2024 (foto/ist)Antisipasi Lonjakan Trafik di RAFI 2024, Telkomsel Perkuat Kesiapan Infrastruktur Konektivitas
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved