PEKANBARU - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman meminta supaya pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Demikian hal itu ia sampaikan saat menyerahkan DIPA 2018 kepada Sekdaprov Riau, bupati, walikota se-Riau dan 12 kepala satuan kerja (Satker) terpilih dengan ketentuan tertentu yang merupakan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran seperti Sekdaprov Riau, Polda Riau, Korem 031/WB Dam-I/BB, Lanud Roesmin Nurjadin, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Kejati Riau, Kemenag Pekanbaru, Dinas PU Riau, Pusat Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion Sumatera, Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Pekanbaru, KPU Riau, RRI Pekanbaru.

"Pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan  tepat secara transparan dan akuntabel," kata Gubri di Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (18/12/2017).

Ia juga berkeinginan supaya sistem tata kelola dan administrasi APBN agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran termasuk belanja operasional di Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah.

"Saya menekankan untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN yang orientasinya adalah hasil, bukan orientasi prosedur," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Riau bersama 12 kabupaten/kota menerima Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.918.515.301.000 atau Rp21,91 triliun.

Rinciannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri menerima Rp4.900.112.724.000 atau Rp4,9 triliun pada 2018, dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp942.991.036.000 atau Rp942,99 miliar, DBH SDA sebesar Rp754.323.837.000 atau Rp754,3 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.465.261.007.000 atau Rp1,465 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp189.465.106.000 atau Rp189,46 miliar, DAK non-fisik sebesar Rp1.539.701.738.000 atau Rp1,53 triliun dan Dana insentif daerah sebesar Rp 9.000.000.000 atau Rp9 miliar.

Menyusul pada urutan kedua penerima DIPA terbesar di Riau yaitu Bengkalis sebesar Rp2.956.889.765.000 atau Rp2,95 triliun dengan rincian DBH Pajak sebesar Rp1,495 triliun, DBH SDA sebesar Rp755,4 miliar, DAU sebesar Rp345 miliar, DAK fisik sebesar Rp61,32 miliar, DAK non-fisik sebesar Rp156,7 miliar, dana insentif daerah sebesar Rp26,75 miliar dan dana desa sebesar Rp116,5 miliar.

Kemudian, Kampar dengan total keseluruhannya sebesar Rp1.829.001.338.000 atau Rp1,82 triliun, Indragiri Hilir (Inhil) sebesar Rp1.502.466.453.000 atau Rp1,5 triliun, Siak sebesar Rp1.488.583.903.000 atau Rp1,48 triliun, Rokan Hilir (Rohil) sebesar Rp1.416.804.633 atau Rp1,41 triliun.

Selanjutnya, Kota Pekanbaru Rp1.333.973.648.000 atau Rp1,33 triliun, Rokan Hulu (Rohul) sebesar Rp1.234.971.833.000 atau Rp1,23 triliun, Indragiri Hulu (Inhu) sebesar Rp1.216.973.969.000 atau Rp1,21 triliun, Pelalawan sebesar Rp1.164.066.772.000 atau Rp1,164 triliun.

Kemudian, Kuantan Singingi (Kuansing) sebesar Rp1.160.713.869.000 atau Rp1,160 triliun, Kepulauan Meranti sebesar Rp896.786.633.000 atau Rp896,7 miliar dan Kota Dumai sebesar Rp817.169.761.000 atau Rp817,1 miliar.(Adv)

BERITA LAINNYA
Meski Diguyur Hujan, Ribuan Masyarakat Tetap Antusias Nonton Konser Virgoun Ribuan Masyarakat Mulai Padati Kawasan BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival Pemprov Riau Siap Pecahkan Rekor MURI Masak Mie Sagu Terbanyak di Gernas BBI-BBWI 2024 Kolaborasi dengan Dispar, Disperindagkop Riau Targetkan Transaksi Gernas BBI-BBWI Lebih Rp18 Miliar PSI Riau Buka Penjaringan Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024		Talk Show Bertajuk Tuan Dukung Puan, Bentuk Komitmen PHR untuk Kesetaraan Gender UNESCO: 70 Persen Jurnalis Lingkungan Jadi Sasaran Intimidasi dan Kekerasan Dirjen BPD Kemendagri Puji Sinergi Pemerintahan Daerah dan Desa di Riau Angin Kencang Terpa Kantor Gubernur Riau Jelang Konser Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Bagi Dividen Rp 635,5 M