PEKANBARU- Hingga bulan Mei 2016 ini realisasi fisik dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau masih di angka 18,47 %. Ini perlu digesa oleh seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau.

Sebelumnya 12 SKPD dengan anggaran besar tapi minim realisasi sudah dipanggil Gubernur yang kala itu masih menjabat Pelaksana Tugas (Plt). Pemanggilan dilakukan di kantor Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) lantai 2 pada Jumat (20/5/2016) silam.

Adapun ke 12 SKPD yang dipanggil ini adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Dinas Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Ciptada), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Diskes), RS Arifin Achmad, RS Petala Bumi, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Pertanian, Sekretariat DPRD (Setwan), Dinas Pendapatan (Dispenda) serta Biro Umum.

Hingga berita ini diterbitkan, salah satu SKPD dengan anggaran terbesar yakni dinas Bina Marga masih memiliki realisasi yang rendah. Anggaran sebesar Rp1,437,609,091,700 (Rp1, 4 triliun) namun hanya sebesar  Rp 105,691,632,550 (Rp 105 miliar) saja realisasinya sesuai data yang dihimpun MRNetwork dari situs resmi Pemprov yakni riau.go.id.

Berkaitan dengan ini, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) M.Yafiz membenarkan sudah memanggil 12 SKPD ini sekitar 10 hari ke belakang. Tujuannya untuk memperoleh masukan seputar lambannya realisasi anggaran ini.

"Setiap SKPD kan sudah tahu bagaimana proses pencairan dana APBD tersebut. Ke 12 SKPD yang kita panggil tersebut memiliki anggaran besar, yakni 82 % dari total anggaran, " sebut M.Yafiz.

Jika terjadi kendala Yafiz menyebut setiap Kepala SKPD tahu harus berbuat apa. Mereka tinggal berkonsultasi dengan Gubernur.

Penulis : Yohana Fitri
Editor : Yusni Fatimah