www.halloriau.com  
BREAKING NEWS :
Ratusan Pedagang STC Pekanbaru Minta Pengelola Turunkan Service Charge
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Gubri Terbitkan SE Terkait Larangan Cuti Bagi ASN dan Non ASN saat Nataru, Berikut Isinya
Selasa, 30 November 2021 - 06:55:50 WIB
Gubri H Syamsuar
Gubri H Syamsuar

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor: 26/SE/BKD /2021, tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa pandemi Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"SE tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 29 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau," kata Gubri yang tertulisnya dalam SE tersebut, Senin (29/11/21), seperti yang dilansir dari mcr

SE yang dikeluarkan Gubri tersebut mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 26 Tahun 2021. Tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai ASN selama periode Hari Raya Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 dalam masa pandemi Covid-19.

Adapun bunyi SE ini, disampaikan sebagai berikut:

1. Surat edaran ini memuat pembatasan bagi pegawai ASN dan non ASN untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan cuti selama periode Hari Raya Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 masa pandemi Covid-19.

2. Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah :

a. Pegawai ASN dan non ASN dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik selama periode Hari Raya Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 (Nataru) yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

b. Larangan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dikecualikan bagi:

1) pegawai ASN dan non ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office).

2) Pegawai ASN dan non ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Kepala Perangkat Daerah.

3) Pegawai ASN dan non ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian (Gubernur Riau).

c. Pegawai ASN dan non ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b agar selalu memperhatikan dan mematuhi:

1) Peta zonasi risiko penyebaran covid-19 yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan covid 19

2) peraturan dan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan

3) kebijakan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

4) kriteria persyaratan dan protokol perjalanan ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan satuan tugas penanganan Covid-19

5) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

6) penggunaan platform Pedulilindungi

3. Pembatasan cuti

a. Kepala perangkat daerah tidak memberikan izin cuti bagi pegawai ASN dan non ASN untuk tanggal selama periode Natal dan Tahun Baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a

b. Dikecualikan dari hal yang disebut pada angka 3 huruf a dapat diberikan:

1)cuti melahirkan dan atau cuti sakit dan atau cuti karena alasan penting bagi PNS

2) cuti melahirkan dan atau cuti sakit bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Disiplin pegawai

a. Kepala Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dengan penegakan disiplin terhadap pegawai ASN dan non ASN dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam surat edaran ini.

b. Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

c. Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan surat edaran ini kepada Gubernur Riau melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau paling lambat tanggal 4 Januari 2022 dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

5. Surat edaran ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan surat edaran gubernur Riau nomor 116/SE/BKD/2021 tanggal 29 Juni 2021

"Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dilaksanakan sebagaimana mestinya," tutupnya. *


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Pedagang STC Pekanbaru melakukan aksi di depan Gedung STC.Ratusan Pedagang STC Pekanbaru Minta Pengelola Turunkan Service Charge
Vaksinasi boosterMasyarakat Riau Sudah Bisa Vaksin Booster, Ini Ketentuannya
Kapolres Rokan Hilir, AKBP Nurhadi Ismanto ikuti vaksinasi Covid-19 dosis ketiga.Kapolres Rohil beserta Puluhan Personil Ikuti Vaksinasi Booster
Press Release kasus peredaran narkoba, Kamis (20/1/2022) di Mapolda Riau. Gubri Apresiasi Polda Riau Bongkar Peredaran 80 Kg Sabu
Ilustrasi.Masyarakat Kecewa Minyak Goreng Murah di Beberapa Toko Pekanbaru Sudah Habis
  Ilustrasi.Belum Semua Pasar Modern Pekanbaru Ikut Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga
Mobil jenis Isuzu Panther dengan nomor polisi BM 1447 TP hangus terbakar.Mobil Dinas Kepala Keamanan Lapas Pekanbaru Dibakar OTK
Universitas Riau.Himaprodi PPKn FKIP Unri Adakan Olimpiade PPKn Nasional bagi Pelajar dan Mahasiswa
Mesin EDC pembayaran jasa parkir non tunai di Pekanbaru.Mesin EDC Lambat Tersebar, Dishub Sebut Jukir Tak Miliki KTP
Toyota New Fortuner 2.800 cc.Agung Toyota Ajak Awak Media di Riau Test Drive New Fortuner 2.8
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Jasa Raharja Riau Kunjungi Metro Riau Group
 
 
 
 
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved