PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyoroti besarnya anggaran pengalokasian di APBD Riau 2021 untuk pos-pos yang seharusnya bisa diminimalisir, terlebih di tengah pandemi Covid-19.
Beberapa item anggaran boros tersebut, kata Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, yakni pengadaan belanja pakaian dinas sebesar Rp9.2 miliar. Juga belanja boros lainnya pengadaan kursi jabatan meja/tamu senilai Rp7.074.221.834 miliar, belanja pengadaan mebel Rp 17.012.596.118 miliar, belanja lemari Rp625. 090.059 juta, belanja alat pendingin Rp3.135.856.820 miliar.
"Nah, Pemprov dalam satu periode ini tentunya menargetkan perencanaan pembangunan yang dilihat dari dokumen RPJMD (2018-2024). Tetapi justru untuk target pembangunan itu tidak terlihat dalam menunjang target perencanaan di lima tahun Syamsuar–Edi," kata Taufik, Sabtu (1/5/21) dalam keterangan tertulis dikutip dari detakpost.
Untuk belanja pembangunan jalan dalam APBD 2021 saja, Pemprov, kata Taufik, hanya mengalokasikan sebesar Rp433.723.314 miliar. Sedangkan untuk belanja pembangunan jembatan sebesar Rp40.803.061.850 miliar.
"Jika dijumlahkan Rp474.526.375.939 miliar. Tentunya itu tidak sesuai dengan target yang seharusnya diupayakan di tahun 2021. Untuk tahun 2021 di dalam RPJMD saja, pemprov harus alokasikan pembangunan jalan dan jembatan yakni sebesar Rp875 miliar,” sebut Taufik.
Taufik sarankan, sebaiknya Pemprov mengevaluasi belanja-belanja boros terutama belanja yang berulang seperti pakaian dan mebel. Apalagi saat situasi Covid-19, pemerintah harusnya fokus untuk penanganan dan pencegahan virus corona.
"Anggaran yang boros itu bisa masuk di agenda perubahan. Apalagi ini mengacu pada UU No. 2 tahun 2020, Pemprov Riau mempunyai hak melakukan refocusing anggaran belanja untuk hal penanganan Covid- 19," katanya.
Selain itu, kata dia, kalau dilihat dari arah kebijakan penanganan Covid-19 di tahun 2021, Pemprov Riau hanya fokus untuk program vaksinasi. Tapi untuk anggaran vaksinasi tidak sebanding dengan realitas yang ada, vaksinasi belum menyeluruh dirasakan masyarakat.
Pasalnya, diketahui untuk tahun 2021 ini, anggaran pengadaaan vaksin Rp5.592 miliar, sedangkan untuk distribusi obat vaksin itu Rp27.05 miliar.
"Perlu anggaran tambahan untuk hal ini. Dan dari mana anggaran tambahan itu didapatkan? Bisa dari belanja belanja boros tersebut," kata Taufik.
Taufik juga menyebut, selain pakaian dinas, juga ada belanja makan minum. Padahal, di tengah Covid-19, otomatis kegiatan offline terbatas dan tentu belanja makan minum akan berkurang.
"Karena itu, belanja makan minum juga menjadi sebuah solusi dari pemerintah untuk melakukan mapping anggaran yang seharusnya," ujar Taufik.
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)
.jpg)
