PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera membahas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 bersama Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan diminta rampung paling lambat 25 November 2026.
Instruksi tersebut disampaikan menyusul penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2027 sebesar Rp4.031.142 atau mengalami kenaikan 6,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Roni Rahmat, mengatakan pemerintah kabupaten/kota perlu segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan untuk membahas besaran UMK tahun depan.
"Seluruh kabupaten/kota agar segera melakukan pembahasan UMK bersama Dewan Pengupahan di daerah masing-masing. Jangan sampai melewati batas waktu yang sudah ditetapkan," ujarnya, Minggu (22/11/2026).
Menurut Roni, penetapan UMP Riau 2027 menjadi salah satu acuan dalam pembahasan upah minimum di tingkat kabupaten/kota.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menunda proses pembahasan. Terlebih, penetapan UMK harus melalui mekanisme serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan di masing-masing daerah.
Sebelumnya, Pemprov Riau telah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.031.142. Angka tersebut naik Rp250.646 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.780.495,85.
Selain upah minimum reguler, Pemprov Riau juga menetapkan upah minimum sektoral untuk sektor minyak dan gas (migas) serta pertanian dan perkebunan.
Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau, upah minimum sektor migas 2027 ditetapkan sebesar Rp4.054.676. Besaran tersebut meningkat Rp252.110 atau 6,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, upah minimum sektor pertanian dan perkebunan ditetapkan sebesar Rp4.034.603. Angka ini naik Rp250.862 atau 6,63 persen dibandingkan tahun 2026.
Dengan ditetapkannya UMP dan upah minimum sektoral tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota kini memiliki waktu terbatas untuk menuntaskan pembahasan UMK 2027.
Roni berharap seluruh daerah dapat mengikuti jadwal yang telah ditentukan sehingga keputusan mengenai besaran upah minimum tahun depan tidak mengalami keterlambatan.
"Kami berharap seluruh daerah dapat menyelesaikan tahapan tersebut sesuai jadwal sehingga keputusan mengenai besaran upah minimum tahun depan dapat ditetapkan tepat waktu," katanya.