PEKANBARU — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Pekanbaru membuat aktivitas pendidikan kembali menjadi sorotan. Setelah Pemerintah Kota Pekanbaru menghentikan sementara pembelajaran tatap muka untuk jenjang PAUD/TK hingga SMP, kini muncul permintaan agar kebijakan serupa diterapkan pada tingkat SMA dan SMK.
Permintaan tersebut disampaikan Eko Wibowo, Ketua Fofum Guru ASN PPPK Provinsi Riau. Ia menyampaikan aspirasi yang diterimanya dari sejumlah murid SMAN dan SMKN di Kota Pekanbaru yang mengeluhkan kondisi kabut asap semakin tebal.
Menurut Eko, kondisi udara yang memburuk mulai berdampak terhadap kesehatan siswa maupun guru. Bahkan, disebutkan sudah ada siswa dan guru yang mengalami sakit serta kesulitan bernapas akibat paparan kabut asap.
"Aspirasi dari murid SMAN dana SMKN Pekanbaru memohon sekolah diliburkan selama kabut asap tebal ini. Sudah ada siswa dan guru sakit gara-gara kabut asap susah bernafas. Mohon Plt Gubernur Riau keluarkan SE (surat edaran) liburkan sekolah," harapnya.
Aspirasi tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kondisi karhutla di Riau. Presiden Prabowo Subianto bahkan tiba di Pekanbaru, Senin (24/8/2026), untuk meninjau langsung penanganan karhutla di wilayah Riau.
Prabowo mendarat di Lanud Roesmin Nurjadin sekitar pukul 10.50 WIB sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi karhutla di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
Persiapan dilakukan di lokasi karena proses penanganan karhutla masih berlangsung. Kepulan asap juga masih terlihat dari sejumlah titik. Petugas gabungan bahkan membuka akses menuju lokasi menggunakan alat berat.
Kondisi lahan gambut yang terbakar dilaporkan cukup dalam, diperkirakan mencapai sekitar dua meter. Asap masih terlihat mengepul dari sejumlah bagian lahan yang terbakar.
Kunjungan Prabowo ke Riau merupakan bagian dari rangkaian peninjauan penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.
Dalam rapat bersama Presiden, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal turut melaporkan perkembangan terbaru karhutla di Provinsi Riau. Ia menyampaikan bahwa kondisi karhutla pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Edy, peningkatan hotspot tersebut dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat dan tengah melanda Riau.
Per 23 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 306 hotspot di Riau. Dari jumlah tersebut, tujuh titik telah teridentifikasi sebagai titik terbakar.
Tujuh titik api itu tersebar di empat kabupaten, yakni satu titik di Kabupaten Pelalawan, dua titik di Kabupaten Indragiri Hilir, dua titik di Kabupaten Indragiri Hulu, serta dua titik di Kabupaten Kampar.
M Edy Afrizal juga melaporkan luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare. Dalam periode yang sama, tercatat 10.514 hotspot, dengan 521 titik di antaranya telah menjadi titik terbakar.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil langkah untuk melindungi peserta didik dari dampak buruk kabut asap. Memburuknya kualitas udara membuat seluruh jenjang PAUD/TK, SD hingga SMP untuk sementara menghentikan kegiatan belajar tatap muka dan beralih ke pembelajaran daring.
Keputusan itu diambil setelah hasil pemantauan BMKG menunjukkan konsentrasi partikel PM2.5 di Pekanbaru berada dalam kategori Tidak Sehat hingga Sangat Tidak Sehat.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keputusan pembelajaran jarak jauh diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait hingga tengah malam.
"Kami mengimbau seluruh kepala sekolah dari PAUD/TK, SD dan SMP untuk belajar daring, karena berdasarkan hasil rapat kami bersama BMKG, besok masih terdapat titik api," kata Agung Nugroho, Minggu malam.
Kondisi ini kini menjadi perhatian bagi kalangan pendidikan tingkat SMA dan SMK. Aspirasi dari siswa dan guru agar sekolah juga diliburkan menjadi salah satu bentuk kekhawatiran terhadap dampak kesehatan akibat kabut asap yang semakin tebal.
Dengan karhutla yang masih menyisakan sejumlah titik api dan kualitas udara Pekanbaru yang memburuk, keputusan pemerintah terkait keberlanjutan pembelajaran tatap muka SMA dan SMK menjadi hal yang dinantikan oleh siswa, orang tua, serta para tenaga pendidik.