PEKANBARU - Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam ekspos Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Bakti 2025–2030 yang digelar di Balai Pauh Janggi, Jumat (20/2/2026).

Dalam paparannya, SF Hariyanto menjelaskan bahwa kebijakan “Riau Membangun Desa, Memajukan Kota” menjadi arah pembangunan yang menitikberatkan pemerataan serta penguatan ekonomi berbasis desa.

Ia menyebutkan Indeks Desa Provinsi Riau Tahun 2025 menempati peringkat ke-10 nasional dengan skor 76,279 dan berstatus maju. Selain itu, pada 2025 tidak terdapat lagi desa berstatus sangat tertinggal maupun tertinggal di Provinsi Riau.

Berdasarkan klasifikasi perkembangan desa tahun 2025, tercatat sebanyak 759 desa berstatus mandiri, 471 desa maju, 361 desa berkembang, serta tidak ada desa tertinggal maupun sangat tertinggal dari total 1.591 desa di Riau.

Untuk mendukung penguatan desa, Pemprov Riau pada 2025 menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi kepada 1.579 desa dengan total anggaran Rp40,29 miliar. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal.

Menurut SF Hariyanto, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah agar desa semakin mandiri dan produktif sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Selain itu, Pemprov Riau juga mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai motor penggerak ekonomi desa. Hingga saat ini tercatat 1.260 unit BUMDesa telah berkembang pasca intervensi Bantuan Keuangan Khusus, dengan kategori 359 dasar/perintis, 110 tumbuh/pemula, 403 berkembang, dan 388 maju.

Ia menegaskan peningkatan status BUMDesa menjadi indikator penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa sekaligus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(adv)