PEKANBARU - Aktivitas penambangan ilegal kini menjadi masalah serius di hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Pemprov Riau sudah petakan titik rawan tambang ilegal untuk segera melakukan penindakan.

Dari sekian banyak wilayah, hanya Kabupaten Kepulauan Meranti yang dinilai masih relatif bersih dari praktik tersebut. Kondisi geografis Meranti yang didominasi kawasan rawa dan gambut membuat aktivitas galian C sulit dilakukan, sehingga daerah ini terhindar dari maraknya eksploitasi ilegal.

Meluasnya praktik tambang ilegal mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk bergerak cepat. Pemprov kini menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang akan berfokus pada pemetaan titik rawan, pengendalian aktivitas, serta penindakan terhadap para pelaku. Satgas ini ditargetkan dapat segera bekerja begitu pemetaan awal rampung, sehingga langkah penertiban bisa dijalankan lebih sistematis dan menyeluruh.

Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menyampaikan bahwa proses kerja satgas akan berbasis data lapangan yang dihimpun secara terintegrasi.

“Data titik-titik lokasi harus jelas agar penindakan tepat sasaran. Kita ingin persoalan ini ditangani secara cepat dan tuntas,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Helmi menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk pelanggaran utama yang selama ini ditemukan di lapangan. Pertama, aktivitas tambang yang beroperasi tanpa izin sama sekali. Kedua, tambang berizin yang menjalankan kegiatan di luar batas atau ketentuan izin yang telah diberikan. Pemetaan awal menunjukkan bahwa hampir seluruh daerah di Riau terdampak, kecuali Meranti yang aman secara alami karena karakter lahannya.

Pemprov Riau menegaskan bahwa seluruh proses penegakan akan mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif hingga pidana bagi para pelaku. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tambang ilegal sesuai kebijakan nasional.

“Penertiban ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat yang menekankan komitmen penuh dalam memberantas penambangan ilegal. Kita di daerah langsung menyiapkan langkah konkret agar penanganannya lebih terarah,” tegas Helmi.