PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayudha, memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden mengenai makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Riau.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Melati Kantor Gubernur, Selasa (21/10/2025), dan turut dihadiri jajaran pemerintah daerah hingga perwakilan kabupaten/kota se-Riau.
Dalam pemaparannya, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG, diketuai oleh Sekretaris Daerah. Satgas ini bekerja sama dengan seluruh Sekda kabupaten/kota untuk memantau pelaksanaan program secara menyeluruh, termasuk kunjungan rutin ke sekolah-sekolah dan dapur penyedia makanan.
Saat ini, cakupan program MBG di Riau baru menjangkau sekitar 10 persen dari target sasaran. Meskipun masih terbatas, respons masyarakat disebut sangat positif. Banyak orang tua merasa terbantu karena tidak perlu lagi menyiapkan bekal makan untuk anak-anak mereka.
Namun, Wahid mengakui bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala. Di awal implementasi, hanya separuh siswa yang mau mengonsumsi makanan yang disediakan karena alasan rasa. Ia pun meminta agar dapur-dapur meningkatkan cita rasa makanan.
“Anak-anak boleh mengeluh, tapi sampaikan secara tertulis. Masukkan ke tempat makan, bukan disebarkan di media sosial,” ujar Wahid tegas dikutip dari MCRiau.
Masalah lain yang menjadi perhatian adalah pengujian kualitas bahan pangan. Pada 2025, hanya tersedia 112 unit rapid test kit untuk mendeteksi kandungan pestisida dan formalin, sementara setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima jenis bahan segar. Hingga saat ini, baru 15 SPPG yang melakukan pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan 3 di Kampar.
Gubernur juga menyinggung kasus keracunan makanan yang sempat terjadi akibat kelalaian dapur yang memasak dari malam hari. Prosedur sebenarnya mengharuskan memasak dimulai pukul 2 hingga 5 pagi, namun pengawasan di lapangan masih lemah.
Deputi Dadang menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 873 SPPG di Pekanbaru, namun sebagian besar belum memiliki dapur aktif. Padahal, beberapa tenaga kerja sudah menerima gaji dari negara. Ia menyoroti pentingnya kehadiran ahli gizi dan akuntan di setiap dapur, terutama untuk menyesuaikan menu dengan kearifan lokal serta memastikan kandungan gizi yang seimbang.
Sementara itu, pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Riau tidak lagi melalui portal nasional mitra.bgn.go.id. Investor lokal bisa langsung mendaftar melalui Satgas kabupaten/kota. Setiap unit SPPG dirancang seluas 150 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kantor, dapur, gudang, hingga tempat pencucian.
