PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menunjukkan keseriusannya dalam mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru, khususnya di kawasan Simpang Panam, yang selama ini dikenal sebagai salah satu titik paling padat kendaraan di ibu kota provinsi tersebut.

Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan jembatan layang (flyover) di persimpangan Jalan Garuda Sakti dan Jalan HR Soebrantas. Proyek ini menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap membuat pengendara terjebak berjam-jam, terutama pada pagi dan sore hari.

Namun, hingga akhir Juni 2025, pembangunan flyover masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal pembebasan lahan. Gubernur Riau Abdul Wahid menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tengah tertekan akibat defisit anggaran, sehingga pembebasan lahan belum bisa dituntaskan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Karena kita sedang mengalami defisit anggaran, maka kami mengusulkan agar dana ganti rugi lahan dan pembangunan fisik flyover ini bisa ditopang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Harapan kita, pembangunan ini tetap bisa berjalan tanpa terkendala biaya,” ujar Gubernur Abdul Wahid dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).

Meskipun menghadapi keterbatasan dana, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan flyover di Simpang Panam tetap menjadi prioritas utama Pemprov Riau. Ia memahami keresahan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi kemacetan yang semakin parah.

“Macetnya di sana sudah sangat parah. Kadang bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Maka pembangunan flyover ini sudah sangat mendesak,” tegas Wahid dikutip dari MCRiau.

Simpang Panam merupakan jalur vital yang menghubungkan pusat Kota Pekanbaru dengan kawasan Garuda Sakti dan sekitarnya, yang menjadi akses utama keluar masuk kendaraan dari dan menuju pusat kota. Tak heran jika proyek ini mendapatkan perhatian besar dari masyarakat.

Menjawab harapan publik, Pemprov Riau telah mengajukan proposal pembangunan flyover kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Diharapkan, pembangunan bisa segera dimulai setelah proses pembebasan lahan rampung.

Pemerintah daerah juga terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat realisasi proyek strategis ini. Kehadiran flyover diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam kelancaran lalu lintas di kawasan Panam, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan.

Dengan komitmen kuat dari Pemprov Riau dan dukungan pemerintah pusat, masyarakat kini menantikan percepatan pembangunan flyover sebagai jawaban atas kemacetan yang selama ini membayangi aktivitas harian mereka. (*)