PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana menyurati PT Lippo Karawaci terkait pemutusan kontrak Hotel Aryaduta.

Itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto saat ramah tamah di Balai Serindit Gedung Daerah, Jumat (1/3/2024).

"InsyaAllah bulan ini saya akan bersurat ke PT Lippo Grup untuk tidak memperpanjang Aryaduta," kata SF Hariyanto.

Dikatakannya lagi, pada tahun 2025 nantinya ditargetkan Hotel Aryaduta dalam dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara langsung.

"Tidak diperpanjang, kita ambil alih semuanya. Aryaduta ini akan dijadikan milik kita, kita perluas, kita perbagus. Kalau sudah milik kita nanti kan bisa diskon," kata SF Hariyanto.

Untuk diketahui, Hotel Aryaduta Pekanbaru dikelola PT Lippo Karawaci. Terakhir sebelum pandemi Covid-19, Pemprov Riau dan PT Lippo Karawaci telah melakukan rapat terbatas guna membahas nasib hotel bintang empat itu.

Dari rapat tersebut, keduanya, baik Pemprov Riau dan Lippo Karawaci sepakat akan menunjuk auditor independent untuk melakukan audit pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru.

Audit itu dilakukan menyusul adanya rencana pemutusan kontrak antara Pemprov Riau dengan PT Lippo Karawaci selaku pengelola Hotel Aryaduta Pekanbaru. Karena Pemprov Riau selaku pemilik lahan tidak mendapat kepastian dari pengelola terkait permintaan tambahan dividen dari pengelolaan hotel tersebut.

Sebab kontrak awal dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Dimana pengelola telah menambah bangunan ballroom, namun tidak ada tambahan dividen. Pemprov Riau hanya menerima dividen Rp200 juta per tahun.

Sementara setiap bulannya, dari ballroom tersebut Hotel Aryaduta duta meraup keuntungan Rp30 miliar, termasuk pajak. Namun pembahasan terkait penambahan deviden, putus di tengah jalan karena pandemi Covid-19, dan Pemprov Riau 'diam' tidak menindaklanjuti keinginannya terkait penambahan dividen Hotel Aryaduta.

Penulis: Mg1
Editor: Riki