PEKANBARU - Gubernur Riau Edy Natar Nasution mengumpulkan seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (24/1/2024).

Pertemuan ini bertujuan membahas masalah konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Serta mencari solusi untuk mengatasi konflik agraria yang marak terjadi.

"Terkait konflik ini, pentingnya peran kepala daerah untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan konflik dengan cara yang seadil-adilnya. Agar tercipta sebuah keadilan di tengah masyarakat. Sekaligus juga ada sebuah kepastian di lingkungan para pelaku usaha," kata Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

Gubri menyampaikan pertemuan ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan masyarakat yang diekspresikan melalui unjuk rasa, terkait rasa ketidakadilan dari sebagian masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan.

"Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia, namun belum sepenuhnya  memberikan dampak baik bagi masyarakat disekitar (perusahaan kelapa sawit), dan bahkan tidak sedikit yang memiliki konflik," ungkapnya.

Dalam arahannya, Gubri Edy Natar Nasution menyebutkan terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat di Riau didasari oleh beberapa hal, diantaranya pertama, terdapat pengakuan lahan oleh masyarakat/kelompok tani/koperasi didalam sebagian areal IUP, HGU, HTI, dan kawasan hutan.

"Selain itu adanya pengakuan tanah ulayat oleh masyarakat adat di dalam sebagian areal IUP, HGU, HTI, dan kawasan hutan," kata Gubri Edy Natar.

Selanjutnya, terdapat konflik masyarakat yang menuntut perusahaan perkebunan merealisasikan kewajiban untuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (minimal seluas 20 persen dari total areal yang diusahakan/IUP-nya).

"Adanya banyak perjanjian kemitraan atau kerja sama lainnya antara perusahaan perkebunan atau kehutanan dengan masyarakat yang belum terealisasi," ungkap Edy Natar.

Seterusnya dikatakan Edy Natar, terdapat izin lokasi yang sudah berakhir, namun perusahaan belum mengurus perizinan perusahan perkebunan lainnya. Selain itu, adanya tuntutan pengembalian lahan masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGU.

"Terdapat perusahaan perkebunan dan kebun masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan," katanya lagi.

Dari hasil rapat tersebut, Gubri Edy Nasution mengatakan, masih banyak persoalan perkebunan sawit di Riau yang harus segera ditangani. Untuk itu, dengan adanya pertemuan tersebut, ia berharap dapat memberikan win-win solution atas konflik lahan yang ada di Bumi Lancang Kuning, baik dari perusahaan maupun masyarakat.(adv)

BERITA LAINNYA
Empat Daerah di Riau Terendam Banjir, Ratusan Rumah Terdampak PSPS Pekanbaru Buru Stopper Baru Jelang Babak 8 Besar Liga 2 Harga Emas Antam di Pekanbaru Turun Rp1,560 Juta per Gram, Ini Rinciannya Polsek Simpang Kanan Gencarkan Cooling System Pasca Pilkada 2024: Jaga Kamtibmas dan Persatuan KPK Periksa 10 Pejabat Pemko Terkait OTT Mantan Pj Walikota Pekanbaru, Siapa Saja?		Turun 3 Persen, TBS Sawit Mitra Plasma di Riau Pekan Ini Capai Rp3.462 per Kilogram Elevasi Waduk Koto Panjang Naik 40 Cm Usai Pembukaan Pintu Pelimpah: Ini Penjelasan ULPLTA Rakor Percepatan Sertifikasi Rumah Ibadah, Menteri Nusron Prioritaskan Sertifikasi Tanah Rumah Ibadah di 2025 PNS Wajib Ikut Seleksi Ketat untuk Bergabung di Pemprov Riau, Ini Tahapannya Ramalan Zodiak Hari Ini: Leo Jangan Ragu Ambil Risiko, Gemini Perlu Kerja Keras