PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengungkap ada masalah pendistribusian dana penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Riau.

"Saya ada menerima laporan tentang dana penanganan stunting di Dinkes Riau. Dan sekarang dugaan penyimpangan itu telah dimonitor aparat penegak hukum. Sekarang tinggal menunggu waktunya, semua akan terbongkar," ucap SF Hariyanto dalam rapat evaluasi capaian kinerja dan realisasi APBD Riau 2023, Selasa (2/5/2023).

Bahkan steatment Sekdaprov Riau tersebut disampaikannya langsung di depan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Sekda menyatakan ada delapan kabupaten/kota yang mendapat dana stunting. Dua di antaranya melapor tidak diberikan dana tersebut.

"Itu saya dapat laporan. Dana stunting pun disikat. Itu data semua lengkap delapan kabupaten/kota. Dua yang melapor tak diberikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Riau, Zainal Arifin belum memberikan keterangan terkait tudingan itu. Ketika dikonfirmasi melalui Whatsapp tidak ada memberikan penjelasan atau balasan. Bahkan saat dilakukan hubungi melalui whatsapp Kadiskes Riau sempat melakukan penolakan.

Sikap dari Kadiskes Riau ini membuat suatu pertanyaan besar di publik. Apakah steatment Sekda Riau mengenai dana tersebut benar adanya? Apalagi Sekda juga mengaku sudah mendapatkan laporan dari dua kabupaten/kota di Riau.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Riau, Zainal Arifin telah menargetkan angka stunting di Bumi Lancang Kuning kembali turun menjadi 14 persen sampai akhir tahun 2023.

Kalau bedasarkan data dari Dinkes Riau, setiap tahunnya angka prevalensi stunting di Riau terus mengalami penurunan. Yakni pada 2019 sebesar 24 persen, kemudian tahun 2021 sebesar 22,3 persen dan tahun 2022 sebesar 17 persen.

"Penurunan angka prevalensi stunting di Riau tahun ini (2023) menjadi peringkat ke empat, setelah provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan dan kemudian Riau. Pada akhir tahun ini, kami menargetkan angka prevalensi stunting di Riau bisa kembali turun menjadi dibawah 14 persen," tuturnya.

Diketahui pada Juli 2022 yang lalu, Gubernur Riau Syamsuar juga menyebut kalau Pemprov Riau memberikan dukungan penanggulangan stunting dengan mengalokasikan dana operasional sebesar Rp20 juta di setiap desa. Dana tersebut disalurkan melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Kalau memang ada pemangkasan dana penanganan stunting Riau oleh Dinkes, tentunya hal ini sangat disayangkan. Karena ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat.

Penulis: Rivo Wijaya
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Ribuan Tamu Undangan Ramaikan Halalbihalal di Rumah Walikota Dumai Kasmarni Deklarasikan Maju Pilkada Bengkalis 2024 DPRD Pekanbaru Ingin Rencana Pelebaran Jalan Simpang SKA Terealisasi Tahun ini Meningkat Pesat, Penumpang Bandara SSK II Pekanbaru Selama Idulfitri Capai 157.480 Orang Golkar Siapkan Eet dan Syahrial Maju di Pilkada Bengkalis 2024		Hadirkan Jimny 5-Door, Suzuki Sukses Memanjakan Pecinta Offroad di Indonesia Bupati Bengkalis Serahkan Hadiah Lomba Lampu Colok dan Pawai Takbir 2024 Pelatihan Vokasi Welder PHR, Jadikan Pemuda Riau Siap Kerja DLH Rohil Bersihkan Lumpur Pasca Banjir Sungai Rokan Selalu Bermasalah, DPRD Minta Disdik Perbaiki Sistem PPDB