BREAKING NEWS :
Minimalisir Penyebaran Covid-19, BKKBN Riau Terjunkan Kader Sasar 95.000 Keluarga
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

15:04 - Pemuda Riau Diminta Tetap ...
13:16 - Gubri Berharap Listrik PLN...
14:57 - Gubri Minta Kabupaten/Kota...
17:47 - RS Madani Pekanbaru Akan D...
14:45 - Libur Pajang, Gubri Tegask...
21:53 - Jaga Daerah Perbatasan, Gu...
18:54 - Pemprov Riau Akan Ajukan A...
14:17 - Gubri Minta RT/RW Data War...
13:12 - Antisipasi Libur Panjang, ...
11:50 - Hingga Akhir November, Pem...
08:52 - Serapan Keuangan Baru Capa...
16:12 - Gubri Instruksikan Seluruh...
13:00 - Targetkan Dapat Nilai Baik...
12:25 - Selesaikan Persoalan Kemis...
07:20 - Tak Hanya Cetak Ulama, Gub...
15:35 - Rapat Virtual dengan Mente...
13:26 - KASN RI Sebut Riau Berpote...
18:33 - Gubri Dapat Bantuan 6 Ekor...
13:01 - Libur Panjang, Gubri Imbau...
11:27 - Jangan Andalkan Pekanbaru,...
 
 
Bahas Masalah Perkebunan dan Kehutanan, Gubri Tampung Usulan Komisi II DPRD Riau
Senin, 10 Agustus 2020 - 16:00:15 WIB

PEKANBARU-Gubernur Riau Syamsuar bersama anggota DPRD Riau membahas berbagai persoalan Perkebunan dan Kehutanan di Provinsi Riau, Senin (10/8/2020) .

Pertemuan Gubernur Riau dengan anggota komisi II DPRD Provinsi Riau di Balai Pauh Janggi ini turut didampingi Kadis LHK Riau, Kadis Perkebunan dan Sekertaris Bappedalitbang Riau.

Pertemuan Gubernur Riau dengan Komisi II DPRD Riau membahas konflik Duta Palma, Siberia, Siberakun. Gubernur Riau mengaku menampung berbagai temuan dan usulan yang diberikan Komisi II Provinsi Riau.

"Saya hari ini menerima Komisi II DPRD Riau dan membicarakan banyak hal tentang berbagai persoalan Perkebunan dan Kehutanan di Provinsi Riau, ujar Gubernur Riau, Senin (10/8/2020).

Lebih lanjut Gubernur Riau menjelaskan persoalan HTI dan konflik antara masyarakat dan perusahaan dikomunikasikan lebih lanjut.

"Saya melihat persoalan ini tidak hanya di Pemerintah Provinsi Riau, juga ada berkaitan dengan Kementrian LHK maupun di bagian Tata ruang atau (ATR/BPN). Konflik Perusahan di Siberida dan Siberakun dan beberapa perusahaan lainnya akan diselesaikan bersama. Nantinya ada pertemuan Forkompinda dan pertemuan lanjutan dengan Kementriam terkait membahas persoalan Perkebunan dan Hutan ini, terutama yang berkaitan dengan konflik masyarakat," terangnya, seperti diberitakan mediacenterriau.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung menjelaskan memang perlu adanya perhatian dari Gubernur Riau sehingga dilakukan pertemuan ini.

"Konflik Duta Palma di Siberakun dan beberapa daerah lainnya di Riau kita sampaikan dengan gubernur. Kita lihat banyak persoalan di perusahan tersebut. Ada perhatian Gubernur untuk ditindaklanjuti. Misalnya sekarang bagaimana penyelesaian perusahaan yang berusaha di luar kawasan perusahaan. Operasinya di luar HGU dan ini perlu penertiban tim yang berwibawa dan tidak merugikan masyarakat sekitar," terang Robin. (*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Minimalisir Penyebaran Covid-19, BKKBN Riau Terjunkan Kader Sasar 95.000 Keluarga
  • Tips Aman Menginap di Hotel saat Pandemi Covid-19
  • Rekap Hasil Liga Champions Kamis Dinihari: Barcelona Tekuk Juve, MU Menang 5-0
  • Suzuki Address FI Cerahkan Hari dengan Warna Terkini 2020
  • Punya Potensi Produksi Tinggi, Tiga Varietas Kelapa Sawit Ini Disetujui Dilepas
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved