BREAKING NEWS :
Lagi, Tim Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19 Dumai Jaring 24 Masyarakat Tidak Pakai Masker
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:10 - Pemprov Riau Berharap RSTP...
14:11 - Presiden Jokowi Resmikan T...
13:21 - Pemprov Riau Akan Tambah J...
12:46 - Pemprov Riau Masih Tunggu...
11:18 - Jelang Dua Hari Bertugas, ...
16:05 - PT TGI Serahkan Bantuan 35...
12:18 - Gubri Teken Nota Kesepakat...
09:16 - 109 Pelamar CPNS di Pempro...
06:18 - Sudah 143 ASN di Pemprov R...
17:26 - Kemerdekaan Pers di Riau S...
18:37 - Pemprov Riau Serahkan 100 ...
13:36 - Riau akan Buat Aplikasi Se...
11:08 - Gubri Minta Pusat Perhatik...
16:31 - Gubri Sebut Penanganan Ab...
14:40 - Gubri Keluarkan SE Atur Si...
17:07 - Pemprov Riau Sediakan 120 ...
14:52 - Gubri Minta Satgas Covid-1...
06:09 - Buka Kongres DPP IKAPTK Pr...
17:14 - Pemprov Riau Atur Penyesua...
15:43 - Gubri Ingin Riau Tak hanya...
 
 
Pemprov Riau Akan Buat Perda Sanksi Denda Rp250 Ribu Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan
Rabu, 05 Agustus 2020 - 18:47:12 WIB

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membuat peraturan daerah (Perda) terkait sanksi denda sebesar Rp250 ribu sebagai upaya pengetatan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Perda tersebut sebagai payung hukum agar kebijakan pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sesuai aturan.

"Terkait sanksi Rp250 ribu terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Tadi ada masukan dari pak Kapolda Riau terhadap kebijakan yang dibuat DKI Jakarta, itu Ombusdman telah memberi teguran ke pemerintah DKI Jakarta agar dapat menggunakan Perda," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Rabu (5/9/2020) usai melakukan rapat percepatan penanganan Covid-19 dengan kabupaten/kota secara virtual dikutip dari cakaplah.

Gubri mengaku masing-masing kabupaten/kota telah menyepakati akan membuat Perda. Karena itu, Pemprov Riau juga akan segeta mengajukan Ranperda ke DPRD Riau.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama kami sudah bisa mengajukan rancangan itu, agar bisa segera dipersiapkan Perdanya. Karena Perda ini merupakan kewajiban yang harus kita buat. Perda itu nantinya berlaku untuk 12 kabupaten/kota se-Riau termasuk soal sanksinya," jelasnya.

Disamping itu, dalam rapat tersebut Gubri mengaku telah memberi petunjuk kepada tujuh daerah yang belakangan kasus Covid-19 mengalami peningkatan, yakni Kampar, Pelalawan, Sial, Rohil, Kuansing, Bengkalis dan Pekanbaru.

"Tadi kita minta daerah melakukan langkah bagaimana menerapkan disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sekaligus harapan kami mereka dapat meningkatkan pemeriksaan swab terhadap kasus-kasus sebelumnya. Dan ini memang sudah dilakukan, tapi kita harap mereka konsisten melakukan upaya-upaya tersebut dan mengetatkan disiplin penerapan protokol kesehatan," tukasnya. (*)


 



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Lagi, Tim Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19 Dumai Jaring 24 Masyarakat Tidak Pakai Masker
  • Dokter di Riau Lagi-lagi Meninggal Dunia karena Covid-19
  • Cabut Nomor Urut, Ini Deretan Paslon Bupati dan Wabup Pelalawan di Pilkada 2020
  • TAF Turun Langsung Pantau Pendistribusian Bantuan Sosial KPM-PKH di Kecamatan Sail
  • Kasus Corona India Tertinggi Kedua Dunia, Ini Perbandingan Jumlah Tes dengan RI
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved