PEKANBARU - Untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah salurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau kepada 12 kabupaten/kota sebesar Rp163 milliar lebih. Namun hingga kini baru lima daerah yang sudah menyalurkan bantuan bansos tersebut, sedangkan 7 daerah masih belum menyalurkannya.

"Untuk sekarang 12 kabupaten/kota di Riau sudah memiliki BKK dari Pemprov Riau, guna membantu masyarakat yang kesulitan pada masa pandemi Covid-19, sebesar Rp163 milliar lebih. Artinya sudah ada sekitar 80 persen lebih yang telah disalurkan dari dana awal sebesar Rp191,6 milliar," ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Riau, Dahrius Husin, saat konferensi pers, Rabu (5/8/2020) sore di gedung daerah.

Dijelaskan, dari 12 kabupaten/kota di Riau, yang sudah memberikan bansos tersebut baru lima kabupaten/kota saja. Sedangkan 7 kabupaten di Riau lainnya, belum menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat.

"Bagi kabupaten yang belum memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat, mohon segera dipercepat untuk penyalurannya. Supaya masyarakat dapat lebih cepat untuk menikmatinya dan meringankan bebannya di masa pandemi Covid-19 sekarang," ujarnya.

"Adapun lima kabupaten/kota yang telah memberikan bantuan BKK ke masyarakat sampai hari ini, yakni Dumai, Pekanbaru, Kuansing, Indragiri Hulu (Inhu) dan Rokan Hulu (Rohul). Dan sedangkan 7 kabupaten lainnya belum menyalurkannya," ucapnya.

Direncanakan, lanjutnya, 7 kabupaten yang belum ini, akan menyalurkan BKK kepada masyarakat dalam bulan ini.

"Sebetulnya dengan telah disalurkan BKK oleh Pemprov Riau, dari bulan Mei, Juni dan Juli seharusnya penyaluran bantuan ini sudah bisa disalurkan semua dengan baik oleh kabupaten/kota," ujarnya.

Sebutnya, Kendala 7 kabupaten/kota ini dalam menyalurkan bantuan adalah verifikasi data. Seharusnya setelah data diverifikasi Pemprov Riau, dan dikembalikan ke kabupaten/kota diverifikasi lagi oleh kabupaten/kota, dan setelah uangnya dicairkan dibagikan lngsung bantuan tersebut.

"Kalau ada ditemukan orang yang tidak pantas menerima bantuan tersebut ya jangan dibagikan, atau sebaliknya, ada orang yang layak tetapi tidak mendapatkan bantuan langsung didata, dan masukkan pada penerima tahap kedua," tuturnya.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan Pj Gubri Minta Dukungan Menhub dalam Gebyar BBI/BBWI 2024 Berimbas ke Karyawan, Disnakertrans Riau Turunkan Tim Pengawas ke PT TBS		Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai Lepas Kafilah Rohil Ikuti MTQ Riau di Dumai, Bupati Harap Juara Umum Lagi Hanya 3 Peserta, Seleksi Ulang Pimpinan BRK Syariah Sepi Peminat