BREAKING NEWS :
Tas Mahal Seharga Rp29 Juta Ini Dibilang Mirip Kantong 'Pup' Anjing, Menurutmu?
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:51 - Disorot KPK, Pemprov Riau ...
13:08 - Melalui Program BISA, Pemp...
12:00 - HUT ke-63 Riau Tahun Ini B...
07:04 - Pejabat Pemprov Diminta Pa...
06:25 - Gubri Tinjau Perkebunan Pe...
21:04 - Gubri Saksikan Pemotongan ...
19:01 - Serahkan Sapi Kurban ke PW...
12:07 - Sapi Kurban Presiden RI da...
23:16 - Besok Gubri Hadiri Penyemb...
21:34 - Seluruh Pegawai Pemprov Ri...
18:24 - APBD Provinsi Riau Rp25 Mi...
08:42 - Masjid An Nur Terapkan Pro...
14:15 - Gubri Minta Seluruh Tokoh ...
13:10 - Wajib Terapkan Protokol Ke...
11:55 - Gubri Imbau Semua Pihak un...
06:28 - Gubri Serahkan Bantuan unt...
16:27 - Upacara HUT RI di Riau Tah...
12:50 - Pegawai BRK Positif Covid-...
12:12 - Satu ASN Pemprov Riau Posi...
19:46 - Baru Dua Daerah di Riau ya...
 
 
Buka Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemprov Riau Secara Virtual
Wagubri: Masih Banyak Penyalahgunaan Wewenang dan KKN
Kamis, 18 Juni 2020 - 15:27:30 WIB
Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution membuka acara sosialisasi secara virtual pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (18/6/2020) di Gedung Daerah Balai Serindit.
Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution membuka acara sosialisasi secara virtual pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (18/6/2020) di Gedung Daerah Balai Serindit.
TERKAIT:

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution membuka acara sosialisasi secara virtual pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (18/6/2020) di Gedung Daerah Balai Serindit.

Dalam acara tersebut, Wagubri Edy Natar Nasution juga menandatangani komitmen bersama pembangunan Zona Integritas pemerintah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dalam sambutannya, Wagubri Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem pemerintahan yang baik dan efisien.

"Sistem pemerintah yang baik, harus mampu melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional," imbuhnya.

Kalau dilihat, ucap Wagubri lagi, dalam pelaksanaannya sekarang masih terdapat kendala yang dihadapi karena masih ada yang melakukan penyalahgunaan wewenang, Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Sebab itu, percepatan pembangunan zona Integritas pada organisasi perangkat daerah di pemerintah Provinsi Riau, perlu kiranya komitmen bersama dalam membangun zona integritas ini sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pencegahan KKN dan pelayanan Publik," kata Edy Natar

Ia juga berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, pimpinan organisasi perangkat yang telah ditetapkan sebagai wilayah integritas agar lebih fokus dalam penerapannya sehingga kedepannya mencapai WBK dan WBBK.

Selain itu, Wagubri juga mengatakan bahwa salah satu fokus dalam proses pembangunan Zona Integritas adalah penguatan akuntabilitas pemerintahan.

"Dan guna penguat Akuntabilitas pemerintahan, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga perlu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan," ujarnya.

Disebutkannya, untuk peningkatan akuntabilitas kinerja ini dilakukan melalui peningkatan implementasi System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana Pemerintah Provinsi Riau memperoleh predikat B dengan nilai 67,54, sedangkan peningkatan akuntabilitas keuangan dengan mempertahankan serta meningkatkan kualitas opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Untuk opini LKPD Pemprov Riau selama beberapa tahun ini memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau disingkat dengan WTP," terangnya.

Di samping itu, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) juga wajib dipenuhi seratus persen untuk unit kerja yang telah diusulkan.

"Sehingga menjadi syarat pengajuan predikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani," tuturnya.

Penulis: Rivo Wijaya
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tas Mahal Seharga Rp29 Juta Ini Dibilang Mirip Kantong 'Pup' Anjing, Menurutmu?
  • Pemko Isolasi Pasien Positif OTG Covid-19 di Rusunawa Rejosari
  • Plat di Dalam Lengan Rusak, Marquez Dioperasi Lagi
  • Penerapan Denda Tidak Pakai Masker di Pekanbaru Tunggu Kesiapan Tim Lapangan
  • Murka Keluarganya Terima Daging Kurban, Pria Ini Bunuh Saudaranya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved