BREAKING NEWS :
Protokol Kesehatan di Siak Diperketat, Sanksi Bagi Pelanggar Menanti
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

13:10 - Pemprov Riau Butuh Kepasti...
16:22 - Pemprov Riau Sediakan Apli...
12:25 - Gubri Sebut Alokasi APBN R...
23:27 - Sudah Sepantasnya Riau Dap...
12:09 - Webinar AMSI, Gubri Papark...
11:07 - Di Bawah Rata-rata, Gubri ...
16:00 - Bahas Masalah Perkebunan d...
14:39 - Gubri Minta Seluruh Kepala...
13:38 - Gubri Usulkan Plt Bupati B...
11:29 - Gubri Kembali Akan Evaluas...
11:20 - Gubri Sebut Kasus Terkonfi...
18:51 - Tahniah Hari Jadi ke-63, B...
17:58 - Terapkan Protokol Kesehata...
13:30 - Tingkatkan Pertumbuhan Eko...
15:49 - Hadiri HUT ke-58 PWRI Riau...
06:15 - Gubri Apresiasi Program BP...
17:46 - 204 Pejabat Eselon IV Pemp...
13:01 - Riau harus Miliki SDM Ungg...
07:52 - Penanganan Covid-19 Riau D...
18:47 - Pemprov Riau Akan Buat Per...
 
 
DBH 2018 Sudah Diterima, Pemprov Riau Berharap DBH 2019 Dapat Juga Dicairkan
Jumat, 29 Mei 2020 - 12:29:36 WIB

PEKANBARU - Pemprov Riau berharap Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV/2019 segera dicairkan Pemerintah Pusat. Pasalnya dana tersebut dapat bermanfaat untuk menjaga cash flow (Arus Kas) Riau di tengah pandemi Covid-19 (virus corona).

Asisten III Setdaprov Riau, Syahrial Abdi menyampaikan untuk tunda salur DBH untuk Triwulan IV/2018 Pemprov Riau sudah diterima dari pusat.

"Setelah dua tahun ditunda, DBH yang diterima ada sebanyak Rp 439 milliar, dan sekarang Pemprov Riau masih menunggu penyaluran DBH untuk triwulan IV/2019," katanya, Jumat (29/5/2020).

Paling tidak, sambung Syahrial, dengan adanya anggaran DBH yang sudah disalurkan oleh pemerintah pusat ini, membuat Pemprov Riau menjadi sedikit lega, dan kembali akan menjalankan kegiatan yang ada di Provinsi Riau.

Disebutkannya, untuk jumlah triwulan IV/2019 itu di bawah Rp 439 milliar lebih  "Tapi mungkin dibayarkan bertahap sekitar 30 persennya," ujar Syahrial.

Dia menambahkan, informasi terakhir terhadap upaya pelunasan DBH jatah Riau ini masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang kini tengah dipersiapkan.

"Beberapa waktu lalu kami sudah refocusing, ini juga salah satu upaya agar bendahara bisa menjaga kas bagaimana bisa dimanfaatkan tapi kondisi keuangan tetap aman," ujarnya.

Di contohkannya, seperti bayar gaji, bayar TPP dan lain-lain. "Nah, kalau sekarang sudah masuk pada fase penanganan COVID-19, tentunya kondisi kas juga harus diatur," terangnya.

Untuk sementara ini, dijelaskan Syahrial Abdi, bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau masih menjamin cast flow masih terjaga. Penyesuaian anggaran nantinya juga akan dilakukan pada APBD Perubahan dan diharapkan anggaran pemprov masih terjaga.

Penulis: Rivo Wijaya
Editor: Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Protokol Kesehatan di Siak Diperketat, Sanksi Bagi Pelanggar Menanti
  • Terungkap di Persidangan, Eks Ajudan Amril Mukminin Beberkan Bagi-bagi uang PT CGA
  • Gubri Kukuhkan 8 Paskibra, Ini Nama-namanya
  • Kuasa Hukum Jerinx Berharap IDI Mau Berdamai
  • Tinggal Berdesakan di Rumah Kontrakan, Yeni Tabah Jadi Kepala Keluarga
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved