BREAKING NEWS :
Agar Wisata Bergairah Lagi, Selandia Baru Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

15:19 - Antisipasi Lonjakan Kasus ...
15:19 - Tiga Daerah di Riau Masuk ...
18:14 - Dukung PSBB, Enam daerah d...
16:28 - Pantau Pelaksanaan PSBB Du...
14:30 - Pemprov Riau Salurkan Bant...
13:45 - Pemprov Riau Terbitkan SE ...
12:49 - Gubri Serahkan Bantuan Log...
12:31 - Pemprov Riau Terima Bantua...
12:16 - Sambut Idul Fitri, Gubri R...
10:49 - Gubri Minta Masyarakat Pat...
15:01 - Pemprov Riau akan Lakukan ...
14:49 - Pemprov Riau Tanggapi Seri...
09:47 - Pemprov Riau Realokasi APB...
19:02 - Soal PSBB Seluruh Riau, Pe...
18:54 - Pemprov Riau Beri Sembako ...
14:27 - Pemprov Riau Hanya Ajukan ...
15:03 - Serahkan Secara Langsung, ...
14:48 - Pemprov Riau Kesulitan Ber...
15:09 - Gubri: Tenaga Medis Sudah ...
15:26 - Gubri Sebut Riau Segera Be...
 
Provinsi Riau Raih Predikat B Penerapan SAKIP 2019
Senin, 10 Februari 2020 - 16:19:41 WIB
 Penyerahan SAKIP 2019 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020), langsung diserahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo.
Penyerahan SAKIP 2019 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020), langsung diserahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo.
TERKAIT:

PEKANBARU - Provinsi Riau raih predikat B, pada hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019.

Penyerahan SAKIP 2019 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020), langsung diserahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, juga diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah I.

Pada kesempatan ini, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang langsung menerima SAKIP 2019 tersebut.

"Kita Provinsi Riau raih predikat B," kata Gubri, dikutip mediacenterriau.

Selain Pemprov Riau, kabupaten kota seperti Pekanbaru dan Indragiri Hilir (Inhil) mendapatkan nilai CC. Sedangkan sisanya, mendapatkan nilai B, sama seperti sebelumnya. Ada pun khusus Rokan Hulu dan Kampar dari sebelumnya mendapatkan nilai CC, naik menjadi B.

"Kota Pekanbaru dan Kabupaten Inhil masih CC dan untuk nilai sakip propinsi B dan kabupaten kota selain Pekanbaru dan Inhil nilainya B. Dan khusus kabupaten Kampar dan Rohul tahun lalu 2018 nilai nya CC dan tahun 2019 naik jadi B," papar Gubri.

"Harapan kami, perolehan SAKIP ke depan menjadi lebih baik. Karena menyangkut kinerja. Kita akan melakukan koreksi agar perolehan Sakip ke depan memperoleh nilai ya lebih baik," ungkap Gubri.

Seperti diketahui Kemenpan-RB, telah menyerahkan hasil evaluasi SAKIP 2019, terhadap pemerintah kabupaten/kota wilayah I. Yakni, meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Sebanyak 185 Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdiri atas 11 provinsi dan 174 kabupaten dan kota di Wilayah I diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya.


Penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Setiap tahun, Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah.

Evaluasi ini dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang SAKIP. Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kemenpan-RB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat. (Adv)





Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Agar Wisata Bergairah Lagi, Selandia Baru Pangkas Hari Kerja Jadi 4 Hari
  • Hari Kedua Idul Fitri, Belum Terjadi Lonjakan Arus Penyeberangan di Bengkalis
  • Cegah Karhutla, Pemerintah Rekayasan Hujan untuk Basahi Gambut Riau Saat Idul Fitri
  • Hadapi New Normal, Pemerintah Wajibkan Pedagang Batasi Akses Keluar Masuk Pengunjung
  • Sebagian Wilayah Riau Hari Ini Bakal Diguyur Hujan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved