PEKANBARU - Dengan diterapkannya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, menyebabkan roda Pemerintahan Provinsi Riau terganggu. Pasalnya Pemprov Riau belum bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Ini disebabkan masih banyak posisi atau jabatan yang masih kosong, mulai dari pejabat eselon II, seterusnya eselon III dan IV. Dan kekosongan tersebut mempengaruhi kinerja dari Pemprov Riau sendiri.

"Sebanyak 25 pejabat tinggi pratama yang telah melakukan proses assessment oleh tim panitia seleksi, sampai saat ini Pemprov belum menerima hasil assessment dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ungkap Gubri, Rabu (5/2/2020).

“KASN merupakan bagian dari pemerintahan, sebab itu, dalam hal penempatan pejabat juga harus mendapatkan persetujuan mereka. Dan sampai saat ini kita belum mendapatkan hasilnya. Sebab itu Pemprov Riau terganggu. Tapi tidak hanya kita saja, daerah lain juga,” sebut Gubri.

Selain menunggu hasil assessment pejabat eselon II dari KASN, Gubri menyampaikan bahwa masih menyusun jabatan pejabat eselon III dan IV untuk tahap kedua.

“Untuk posisi yang kosong sudah tidak banyak lagi, direncanakan bulan Februari ini akan dilanjutkan,” ucap Gubri.

Selain itu, sebutnya, akibat dari lambatnya hasil assessment tersebut, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya belum dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
DLHK Pekanbaru Intensifkan Penegakan Jam Buang Sampah 8 Tips Biar Lantai Rumah Kamu Wangi Abis Lebaran Mantap, Kafilah Siak Masuk Final 8 Cabang Lomba MTQ ke-42 Riau DPRD Ajak Masyarakat Dukung Kafilah Kota Pekanbaru di MTQ ke-42 Riau di Dumai New Carry, Ikon Angkot Indonesia Rayakan Hari Angkutan Nasional		Berhadiah Rp55 Juta, KPU Riau Buka Sayembara Maskot dan Jingle Pilgubri 2024 Disdik Pekanbaru Gandeng 3 OPD dalam PPDB 2024/2025 Isu Gelombang Lanjutan Pejabat Pemprov Riau Mundur Berjamaah, Anggota DPRD Riau: Ada yang Tidak Beres Kadisdik Pekanbaru Imbau Sekolah Tak Lakukan Perpisahan di Hotel Diskes Siap Fasilitasi Pelayanan Kesehatan KPU Bengkalis Selama Pilkada 2024