BREAKING NEWS :
DPRD Pekanbaru Sahkan APBD-P 2020 Rp2,78 Triliun, Penanganan Covid-19 Jadi Fokus Anggaran
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

13:54 - Gubri Apresiasi Bantuan 10...
17:55 - Terima Kunjungan FDAPT Ria...
12:32 - TP PKK dan BK3S Riau Terus...
14:57 - Bagi yang Ingin Lewat Jala...
14:50 - Gubri Lantik Penjabat dan ...
22:03 - Gubri Minta Bantuan Presid...
16:47 - Tol Permai Diharap Dorong ...
12:42 - Gubri Berharap UMKM Riau M...
07:44 - Tunggu SK, Gubri Akan Lant...
16:10 - Pemprov Riau Berharap RSTP...
14:11 - Presiden Jokowi Resmikan T...
13:21 - Pemprov Riau Akan Tambah J...
12:46 - Pemprov Riau Masih Tunggu...
11:18 - Jelang Dua Hari Bertugas, ...
16:05 - PT TGI Serahkan Bantuan 35...
12:18 - Gubri Teken Nota Kesepakat...
09:16 - 109 Pelamar CPNS di Pempro...
06:18 - Sudah 143 ASN di Pemprov R...
17:26 - Kemerdekaan Pers di Riau S...
18:37 - Pemprov Riau Serahkan 100 ...
 
 
Dinilai Membebani Keuangan Daerah
15.000 Pegawai Honorer Pemprov Riau Terancam Dirumahkan
Senin, 27 Januari 2020 - 18:20:17 WIB
Ilustrasi tenaga honorer
Ilustrasi tenaga honorer
TERKAIT:
 
  • 15.000 Pegawai Honorer Pemprov Riau Terancam Dirumahkan
  •  

    PEKANBARU - Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau terancam dirumahkan. Pemecatan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau ini mencuat kepermukaan menyusul adanya wacana dari pemerintah pusat melalui Menpan RB yang akan menghapuskan tenaga honorer.

    Menpan RB, Tjahjo Kumolo bahkan menargetkan penghapusan tuntas pada tahun 2021 mendatang. Penghapusan tenaga honorer ini merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tenaga honorer tidak diakomodir dalam undang-undang itu.

    Hanya ada 2 status kepegawaian secara nasional menurut ketentuan berlaku, yakni Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyebut, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau, ada belasan ribu orang yang tersebar di semua dinas dan badan.

    Tenaga honorer inilah yang nantinya akan dirumahkan.

    "Angka pastinya berapa kami akan menginventarisasi ulang dan itu butuh waktu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Senin (27/1/2020).

    Dia mengatakan mekanisme pemangkasan tenaga honorer berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.

    Sebab selama ini tenaga honorer ini memang bekerja sesuai kebutuhan masing-masing OPD dan digaji oleh masing-masing OPD, sehingga OPD yang bersangkutan yang lebih paham soal kebutuhan tenaga honorer tersebut.

    “Itukan adanya di OPD masing-masing karena gaji mereka (tenaga honorer) berdasarkan kegiatan di masing-masing OPD,” katanya dilansir pekanbarutribun

    Ikhwan mengungkapkan, anggaran yang dipakai untuk membayarkan gaji honorer diambil dari kegiatan dimasing-masing OPD, sehingga tidak dianggarkan khusus di pos gaji.

    "Anggaranya tetap dari APBD tapi dimasukkan ke dalam kegiatan, jadi di kegiatan itulah ada honor untuk THL," ujarnya.

    Kebijakan pemerintah merumahkan tenaga honorer membuat para tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau cemas. Apalagi bagi mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja dan menggantungkan hidupnya dari gaji tenaga honorer.

    "Kalau bisa jangan sampailah (pemecatan tenaga honorer). Kalau pun dipangkas kami yang memang betul-betul bekerja ini jangan lah ikut kena juga, karena banyak tenaga honorer itu yang kerjanya duduk-duduk main game, kalau itu yang dirumahkan setuju kami," kata salah seorang tenaga honorer di lingkungan sekretariat Kantor Gubenur Riau yang meminta namanya tidak dituliskan.

    Ketua Komisi 1 DPRD Riau, Ade Agus Hartanto sepakat dengan wacana tersebut.

    Ribuan pegawai honorer di lingkungan Pemprov Riau dinilai membebani keuangan daerah. Sebab jumlah THL di Riau mencapai 15 ribu orang. Mereka tersebar di semua dinas dan badan termasuk di sekretariat DPRD Riau.

    Bukan rahasia umum lagi, THL yang bekerja di lingkungan Pemprov Riau ini banyak titipan dari para pejabat dan anggota DPRD Riau. Sehingga para THL ini tetap dipertahkan meskipun dinilai memberatkan keuangan daerah.

    "Kalau memang mereka dibutuhkan itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mereka inikan kepentingan hanya untuk mengakomodir keinginan tertentu itu yang menjadi beban daerah. Ini bukan rahasia lagi lah, ada titipan kepala dinas, titipan anggota dewan, titipan Kabid," kata Ade.

    Ade mengungkapkan, dengan jumlah THL di lingkungan Pemprov Riau yang mencapai 15 ribu orang cukup membebani keuangan daerah.

    Sebab Pemprov Riau harus mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah per bulannya untuk membayar gaji THL ini.

    "Gaji mereka ini kan mulai dari Rp 1,2 juta sampai Rp 2,4 juta. Tergantung lama masa kerjanya. Kalau kita rata-ratakan saja Rp 1,5 juta dikali 15 ribu orang berapa per bulannya, dikali 12 bulan berapa itu per tahunnya, bisa jebol APBD kita," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Riau ini.

    "Kita sudah mempertanyakan keberadaan THL ini ke masing-masing instansi dan rata-rata mereka susah menjelaskan apakah itu dibutuhkan atau tidak," imbuhnya.

    Ade menegaskan, Gubernur Riau harus berani memerintahkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau agar segera melakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan THL di OPDnya masing-masing. Dimulai dengan mendata jumlah THL dimasing-masing OPD, hingga pekerjaan yang diberikan ke THL.(*)


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • DPRD Pekanbaru Sahkan APBD-P 2020 Rp2,78 Triliun, Penanganan Covid-19 Jadi Fokus Anggaran
  • Tambah 13 Kasus, Pasien Covid-19 di Bengkalis Capai 235 Orang
  • Ketuk Palu, DPRD Riau Sahkan APBD Perubahan Rp8,7 Triliun
  • Cari Rumput di Babussalam, Kakek 68 Tahun Meninggal Mendadak Akibat Kelelahan
  • Ringankan Ekonomi Masyarakat, Fraksi Demokrat DPRD Riau Minta Gubri Prioritaskan Anggaran BLT 2021
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved