BREAKING NEWS :
Fokus Tangani Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, APBD-P Pekanbaru 2020 Naik Rp 189 Miliar
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:47 - Tol Permai Diharap Dorong ...
12:42 - Gubri Berharap UMKM Riau M...
07:44 - Tunggu SK, Gubri Akan Lant...
16:10 - Pemprov Riau Berharap RSTP...
14:11 - Presiden Jokowi Resmikan T...
13:21 - Pemprov Riau Akan Tambah J...
12:46 - Pemprov Riau Masih Tunggu...
11:18 - Jelang Dua Hari Bertugas, ...
16:05 - PT TGI Serahkan Bantuan 35...
12:18 - Gubri Teken Nota Kesepakat...
09:16 - 109 Pelamar CPNS di Pempro...
06:18 - Sudah 143 ASN di Pemprov R...
17:26 - Kemerdekaan Pers di Riau S...
18:37 - Pemprov Riau Serahkan 100 ...
13:36 - Riau akan Buat Aplikasi Se...
11:08 - Gubri Minta Pusat Perhatik...
16:31 - Gubri Sebut Penanganan Ab...
14:40 - Gubri Keluarkan SE Atur Si...
17:07 - Pemprov Riau Sediakan 120 ...
14:52 - Gubri Minta Satgas Covid-1...
 
 
Sekdaprov Riau: Pelantikan Eselon III dan IV Sesuai Prosedur, Tak Ada Tabrak Aturan
Selasa, 14 Januari 2020 - 15:04:38 WIB

PEKANBARU - Terkait dengan pemberitaan dugaan dibangunnya dinasti oleh Gubernur Riau, Syamsuar dan juga Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang melantik anggota keluarganya dalam pelantikan pejabat Eselon III dan IV pada awal Januari 2020 lalu, Sekda mengatakan bahwa sudah sesuai prosedur.

"Rotasi jabatan dan mutasi jabatan sudah sesuai dengan mekanismenya, dan orang yang ditempatkanpun sudah sesuai dengan kompetensinya," ujar Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya, Selasa (14/1/2020).

Dirinya menegaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga PP Nomer 11 Tahun 2017.

"Seharusnya bulan Agustus 2019, Gubernur Riau sudah dapat melantik pejabat karena sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melantik," jelasnya.

Sambung Sekdaprov, namun hal tersebut, tidak dilakukan oleh Gubri Syamsuar. Karena Gubri ingin terlebih dahulu melihat sosok yang cocok untuk menempati kursi jabatan tersebut.

"Karena itu, terang Sekda, harus dilihat lagi siapa orang yang tepat, karena bagaimanapun itu adalah orang yang nanti membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mempercepat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk lima tahun kedepan," ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses pelantikan tersebut tidak ada peraturan yang ditabrak oleh Pemprov Riau dalam menetapkan pejabat.

"Kita kan gak bodoh juga, artinya kalau melanggar pasti ada konsekuensi yang akan terjadi. Dan itu juga kita bahas dengan KASN," tuturnya.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Fokus Tangani Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, APBD-P Pekanbaru 2020 Naik Rp 189 Miliar
  • 50 Ribu Tautan Iklan Penjual Obat Ilegal Bertebaran Selama Pandemi Covid-19
  • Pembenahan Birokrasi di Inhu Prioritas Utama Paslon BWS
  • iPhone SE 2020 Dibanderol Nyari Rp8 Juta di Indonesia
  • Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Riau Bertambah 194, Ini Sebarannya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved