PEKANBARU - Sebanyak 15 Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemprov Riau dipecat dengan tidak hormat, Senin (6/1/2019).

Lima belas THL tersebut terpaksa dipecat karena positif mengkonsumsi narkoba sesuai hasil tes urine yang dilakukan oleh BNN Riau belum lama ini.

"Yang punya jabatan, baik struktural maupun fungsional itu langsung dicopot jabatanya. Kalau yang THL itu langsung diberhentikan," kata Gubernur Riau, Syamsuar, Senin (6/1/2020) dikutip dari Tribunpekanbaru.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan menambahkan, 15 THL yang dipecat tersebut sebelumnya bekerja di sejumlah dinas di lingkungan Pemprov Riau.

Yakni di Dinas PU, Perkim, Dinas Perhubungan serta Satpol PP Riau.

"Tapi rincian masing-masing dinas saya tidak hafal. Yang jelas 15 orang itu sesuai hasil tes urine yang dilakukan di PU Perkim, Dishub dan Satpol PP," kata Ikhwan.

Ikhwan membenarkan ke 15 THL tersebut sudah dipecat dan tidak lagi bekerja di lingkungan Pemprov Riau.

Sedangkan 23 pegawai yang bestatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS masih beruntung.

Nasibnya tidak separah THL yang langsung diberhentikan.

Dua puluh tiga PNS Pemprov Riau yang positif narkoba hanya diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat, dan penundaan gaji berkala.

"Itu sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk menindaktegas pegawai Pemprov Riau yang positif menggunakan narkoba.

Sesuai hasil tes urine yang dilakukan oleh BNN belum lama ini ditemukan ada 38 pegawai Pemprov Riau yang terindikasi positif narkoba.

Dari 38 tersebut 23 merupakan pegawai yang sudah berstatus PNS sedangkan sisanya 15 orang lagi adalah pegawai harian lepas atau THL.

"Kami minta kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, agar seluruh pegawai yang positif menggunakan narkoba itu diberikan saksi tegas. Baik itu THL maupun pegawai negeri harus sama-sama diberikan tindakan tegas, berhentikan," tegas Ketua DPD Partai Demokrat Riau ini, Minggu (5/1/2020).

Tindakan tegas ini dikatakan Asri penting dilakukan.

Sebab dengan saksi tegas, diharapkan bisa membuat efek jera pagi pegawai lainya yang ingin mencoba-coba menggunakan narkoba.

"Jangan tanggung-tanggung, kalau memang positif narkoba berhentikan saja, supaya yang lain takut. Kalau tidak tegas orang tidak takut, nanti dibilang tes urine ini hanya main-main saja. Tidak berat kok sanksinya, cuma ditegur saja, jadi orang berulang-ulang lagi, jadi sanksi tegas itu harus ditegakkan," ujarnya.

Sebab Dampak dari penggunaan narkoba cukup besar.

Apalagi jika yang menggunakan tersebut adalah seorang PNS yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan.
Halaman selanjutnya

"Seorang anak kecil saja misalnya, apabila sudah kecanduan narkoba dan tidak ada uang untuk membelinya, maka mencuri dia. Apalagi yang menggunakan narkoba itu PNS, bahkan pejabat. Kalau tidak cukup uang gajinya untuk membeli narkoba, maka akan korupsi lah dia, efeknya sampai kesana. Makanya sama minta kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, jika ada pejabat yang positif narkoba, langsung saja dinonjobkan," katanya. (*)

BERITA LAINNYA
Ribuan Tamu Undangan Ramaikan Halalbihalal di Rumah Walikota Dumai Kasmarni Deklarasikan Maju Pilkada Bengkalis 2024 DPRD Pekanbaru Ingin Rencana Pelebaran Jalan Simpang SKA Terealisasi Tahun ini Meningkat Pesat, Penumpang Bandara SSK II Pekanbaru Selama Idulfitri Capai 157.480 Orang Golkar Siapkan Eet dan Syahrial Maju di Pilkada Bengkalis 2024		Hadirkan Jimny 5-Door, Suzuki Sukses Memanjakan Pecinta Offroad di Indonesia Bupati Bengkalis Serahkan Hadiah Lomba Lampu Colok dan Pawai Takbir 2024 Pelatihan Vokasi Welder PHR, Jadikan Pemuda Riau Siap Kerja DLH Rohil Bersihkan Lumpur Pasca Banjir Sungai Rokan Selalu Bermasalah, DPRD Minta Disdik Perbaiki Sistem PPDB