BREAKING NEWS :
Pemko Pasang CCTV dan Pengeras Suara di 12 Titik Jalanan Pekanbaru
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

12:43 - Seluruh Kadis Diminta Inov...
13:05 - Tingkatkan Kualitas Pengel...
09:04 - Syamsuar Optimis Produk UM...
21:17 - Gubri Bakal Wujudkan Riau ...
13:40 - Sebelum RUPS, Gubri Akan W...
10:18 - Garap Lahan di Luar HGU, D...
20:36 - Hibahkan Tanah untuk 56 Lo...
17:42 - Gubri Kecewa Banyak Warga ...
18:03 - Dispersip Riau Siapkan PAR...
12:43 - Pemprov Riau Kembali Adaka...
15:04 - Sekdaprov Riau: Pelantikan...
12:45 - Wujudkan Riau Green, Sekda...
11:08 - Gubri Syamsuar Terima Peng...
22:24 - Sekdaprov Riau Minta ASN y...
14:47 - Minimalisir Karhutla, Gubr...
14:18 - Gubri Harapkan 2020 Target...
06:22 - Tuai Kritik Pelantikan Kel...
21:26 - Gubri Berharap Generasi Mu...
17:13 - Rakor Gubernur Penghasil S...
13:24 - Wagubri Ungkap Kapan Gedun...
 
Hingga Desember, Sekdaprov Sebut Serapan APBD Riau 2019 di Atas 80 Persen
Senin, 09/12/2019 - 19:50:34 WIB

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengakui bahwa realisasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sudah berada di atas 80 persen menjelang pertengahan bulan Desember ini.

Hal itu diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya. Ia menuturkan bahwa pemerintah bahkan optimis realisasikan serapan APBD 2019 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

"Fisiknya ada yang tinggi rata-rata per OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sekitar 90-an persen. Keuangannya mungkin sekitar 80-an persen, kita optimis target tercapai," kata Sekda kepada awak media, Senin (9/12/2019).

Dikatakan Sekda, untuk menggesa serapan APBD tersebut, juga telah dilakukan evaluasi terhadap OPD di lingkungan setempat. "Kita berharap jangan ada yang gagal bayar," ucapnya.

Sementara, terhadap pihak rekanan yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai kontrak, ditegaskan Sekda mereka harus bersiap menghadapi sanksi.

"Sanksi pasti, karena sudah ada ketentuan. Kalau dia terlambat sampai batas waktu dibenarkan oleh Perpres untuk perpanjangan adendum sampai 50 hari. Tapi kalau juga tak mampu menyelesaikan sampai tenggat waktu, diblacklist," pungkasnya.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pemko Pasang CCTV dan Pengeras Suara di 12 Titik Jalanan Pekanbaru
  • Protes RI dan yang harus Dilakukan Pemerintah Daerah Soal Konflik Natuna
  • TNI Gadungan Tipu Para Janda dengan Modus Ini
  • Akankah Politik Identitas Masih Berlanjut di Pilkada 2020?
  • PN Tembilahan Gelar Sidang Kedua Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Terhadap Presiden
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved