BREAKING NEWS :
Rustam Terbukti Tidak Membuka Lahan dengan Membakar
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

14:20 - Penerimaan Ditiadakan, 119...
11:17 - Pemprov Riau Gelar SKJ den...
20:02 - Dari 1.582 Desa/Kelurahan ...
13:48 - Pemprov Riau Tunggu Kepast...
08:34 - Tingkatkan Perekonomian, R...
07:24 - Meski Pandemi Covid-19, Ri...
13:47 - Pariwisata dan Indutri Saw...
11:57 - Gubri: Jalankan Tugas dan ...
12:46 - Gubri Berikan Penghargaan ...
14:13 - Gubri: Roro Dumai - Malaka...
18:35 - Hari Ini Pemprov Riau Kiri...
12:49 - Aset Pemprov Riau Jadi Cat...
19:27 - Banyak Jalan Rusak, Pempro...
07:50 - Pemprov Riau Raih WTP 6 Ka...
15:21 - Gesa Infrastruktur, Gubri ...
14:39 - Wagubri Akui di New Normal...
10:01 - ASN Riau Dituntut Tetap Di...
14:18 - Gubri Yakin Sosmed Ampuh S...
15:27 - Wagubri: Masih Banyak Peny...
12:43 - Ahmad Syah Harrofie Resmi ...
 
Penghapusan Eselon III dan IV, Ahmad Syah: Belum Putus Mana yang Dipangkas
Rabu, 20 November 2019 - 12:51:18 WIB

PEKANBARU - Tentang pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV Pemerintah Provinsi Riau telah mendapat petunjuk dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI.

"Petunjuk dari Menpan itu sudah ada, eksekusi IV itu (pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV) minggu keempat Juni 2020," kata Plh Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, dikutip dari Cakaplah Rabu (20/11/2019).

Karena itu, lanjut dia, saat ini pihaknya diminta pemerintah pusat untuk memetakan dan memproyeksi seperti apa pemangkasan jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Riau.

"Tapi itu belum putus eselon mana-mana saja yang dipangkas. Itu di kementerian dengan pemerintah daerah kan beda-beda," terangnya.

Ahmad Syah mengatakan, draf pemetaan jabatan baru itu tengah disusun oleh Kemenpan-RB, dan diharapkan akhir 2020 sudah ada. Sehingga nanti ada petunjuk daerah untuk mengikuti kebijakan tersebut.

Disinggung soal dampak terhadap kebijakan itu, apakah berpengaruh terhadap roda pemerintahan, mantan Penjabat Bupati Bengkalis ini menyatakan tidak ada masalah.

"Kan nanti jabatan struktural itu dialihkan menjadi fungsional. Artinya untuk roda pemerintahan tidak ada masalah, tetap bisa jalan ketika kebijakan itu diterapkan. Sebab sebelum diterapkan akan ada masa peralihan atau transisi pelaksaaan," ucapnya. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Rustam Terbukti Tidak Membuka Lahan dengan Membakar
  • Bapenda Riau Berencana Kembali Hapuskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
  • Jika Sembako Tidak Disalurkan, Distributor akan Somasi Pemkab Kepulauan Meranti
  • Jelang Perayaan Kemerdekaan, Smartfren Hadirkan Konser Virtual Interaktif dari 3 Negara
  • Ketua KNPI Kampar Ikut Tanam Jagung dan Cabai di Parit Baru
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved