BREAKING NEWS :
Sudah Dua Kali Diklarifikasi Jaksa soal Dugaan Korupsi, Ini Kata Sekdaprov Riau
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

12:46 - Gubri Berikan Penghargaan ...
14:13 - Gubri: Roro Dumai - Malaka...
18:35 - Hari Ini Pemprov Riau Kiri...
12:49 - Aset Pemprov Riau Jadi Cat...
19:27 - Banyak Jalan Rusak, Pempro...
07:50 - Pemprov Riau Raih WTP 6 Ka...
15:21 - Gesa Infrastruktur, Gubri ...
14:39 - Wagubri Akui di New Normal...
10:01 - ASN Riau Dituntut Tetap Di...
14:18 - Gubri Yakin Sosmed Ampuh S...
15:27 - Wagubri: Masih Banyak Peny...
12:43 - Ahmad Syah Harrofie Resmi ...
20:43 - Gubri Sambangi Kantor Bada...
07:08 - Ini Paparan Wagubri Tentan...
13:48 - Lantik Eselon II Berbagai ...
11:10 - Inilah Rekam Jejak 20 Peja...
14:22 - Gubri Tegaskan Pejabat Bar...
12:17 - Empat PTP Pemprov Riau Aka...
10:38 - 20 Pejabat Eselon II Pempr...
08:53 - Gubri Lantik 20 dari 24 Pe...
 
Tagih Tunda Salur DBH Riau, Gubri Utus Kepala BPKAD dan Beppenda ke Pusat
Selasa, 19 November 2019 - 11:44:30 WIB
Plh Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie
Plh Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie
TERKAIT:

PEKANBARU - Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau triwulan IV sejak tiga tahun terakhir terus mengalami tunda salur. Sebab itu Pemprov Riau berencana melakukan penagihan ke pusat.

"Iya Pak Gubernur mengutus Kepala BPKAD dan Bappenda Riau untuk konsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal DBH triwulan IV yang mengalami tunda salur," kata Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Syah Harrofie, Selasa (19/11/2019) dikutip dari Cakaplah.

Konsultasi itu, sebut Ahmad Syah, untuk mempertanyakan kapan DBH triwulan IV tahun 2017 dan 2018 disalurkan. Karena kemungkinan tahun 2019 juga akan mengalami tunda salur, sementara kebutuhan Riau kedepan cukup banyak.

"Pak Gubernur kan sudah mengirim surat ke Pak Dirjen Perimbangan Keuangan soal kebutuhan kita yang cukup banyak. Makanya kita ingin mendapatkan kepastian jawaban sebelum kita memasukan pendapatan final di APBD 2020," terangnya.

Dengan konsultasi itu, pihaknya berharap apa yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dapat disalurkan. Karena BDH salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan Riau ke depan.

"Mudah-mudahan hasil konsultasi kita dapat menjadi pertimbangan pusat untuk menyalurkan DBH triwulan IV yang masih mengalami tunda salur," ucapnya. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sudah Dua Kali Diklarifikasi Jaksa soal Dugaan Korupsi, Ini Kata Sekdaprov Riau
  • Tidak Hanya Pemerintah, Swasta Diharapkan Ikut Berperan Dalam Penanganan dan Dampak Penyebaran Covid-19
  • Beyonce Dituduh Tutupi Identitas Diri dan Pemuja Setan, Ini Lirik Lagu Buktinya
  • Kejati Panggil Lima Mantan Pejabat Siak Terkait Dugaan Korupsi 3 Instansi
  • Dulu Remehkan Corona, Presiden Brasil Kini Tertular Virusnya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved