BREAKING NEWS :
Husni Thamrin-Tengku Edy Kantongi SK Dukungan, Siap Bertarung di Pilkada Pelalawan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

11:17 - Pemprov Riau Gelar SKJ den...
20:02 - Dari 1.582 Desa/Kelurahan ...
13:48 - Pemprov Riau Tunggu Kepast...
08:34 - Tingkatkan Perekonomian, R...
07:24 - Meski Pandemi Covid-19, Ri...
13:47 - Pariwisata dan Indutri Saw...
11:57 - Gubri: Jalankan Tugas dan ...
12:46 - Gubri Berikan Penghargaan ...
14:13 - Gubri: Roro Dumai - Malaka...
18:35 - Hari Ini Pemprov Riau Kiri...
12:49 - Aset Pemprov Riau Jadi Cat...
19:27 - Banyak Jalan Rusak, Pempro...
07:50 - Pemprov Riau Raih WTP 6 Ka...
15:21 - Gesa Infrastruktur, Gubri ...
14:39 - Wagubri Akui di New Normal...
10:01 - ASN Riau Dituntut Tetap Di...
14:18 - Gubri Yakin Sosmed Ampuh S...
15:27 - Wagubri: Masih Banyak Peny...
12:43 - Ahmad Syah Harrofie Resmi ...
20:43 - Gubri Sambangi Kantor Bada...
 
Walau Belum Massif, Media Sosial Strategis Jadi Alat Kampanye dan Edukasi Pencegahan Korupsi
Kamis, 14 November 2019 - 14:30:51 WIB

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Workshop Komunikasi Pencegahan Korupsi Melalui Media Sosial bagi Pemerintah Daerah se-Riau, Kamis (14/11/2019) di Balai Serindit.

Tim Direktorat Gratifikasi Deputi Pencegahan KPK, Juned Junaedi mengatakan saat ke Riau, yang dilihat pertama kalinya adalah media, khususnya di bidang Pemerintahan. Pada saat monitoring, katanya, media Riau khususnya media Diskominfo dan Humas lebih banyak mengekspos kegiatan yang dilakukan oleh kepala daerahnya.

"Jangan salah, kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Badan atau OPD-OPD lain itu juga perlu diekspos. Supaya masyarakat juga bisa tahu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD," katanya.

"Tujuannya tentu untuk mentransparansi informasi, karena tindak pelaku korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah, tetapi juga ada dilakukan oleh bawahan-bawahan kepala daerah," sebutnya.

Dijelaskannya, menurut dari data KPK dari tahun 2014 - 2019 ada 112 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kasus tersebut terdapat di 23 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

"Pada Provinsi Riau ada 6 perkara, 3 perkara adalah kasus Gubernur dan 3 lagi kasus Bupati/Walikota se-Riau," tambahnya.

Dari KPK sendiri, ada 5 langkah untuk melakukan pencegahan korupsi, yakni kepatuhan LHKPN, kemudian pelaporan gratifikasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelayanan masyarakat serta kordinasi dan supervisi pencegahan.

Di kesempatan yang sama, Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan upaya pencegahan korupsi menjadi agenda penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dalam membenahi struktur birokrasi di pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Lanjut Ahmad, komitmen pencegahan korupsi ini dilakukan oleh berbagai elemen pemerintahan yang selaras dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

"Implementasi dari instruksi Prsiden ini bertujuan agar seluruh lembaga/instansi pemerintahan termasuk juga dalam dunia usaha untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistematis menurut bidang dan kewenangan masing-masing,"ujarnya.

Disebutkannya, kampanye anti korupsi dalam bentuk tulisan, gambar maupun video memang telah banyak dilakukan di media masa. Namun media sosial dirasakan belum banyak dimanfaatkan sebagai arena kampanye untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi. Katanya, Media sosial justru sering digunakan untuk menyebarkan informasi hoax terhadap korupsi.


"Tanpa ada inisiatif dan pergerakan massif untuk mulai aktif di media sosial, rasanya dunia maya akan sunyi dan edukasi dari kampanye anti korupsi. Gambaran suram tersebut jangan sampai kita biarkan berlama-lama, maka dari itu, semua orang harus ikut peduli dalam kampanye anti korupsi,"terangnya.

Dijelaskannya, sebagai ruang kreatif baru, media sosial memiliki posisi strategis dalam melakukan pencegahan korupsi. Setidaknya pengaruh media sosial dapat dilihat dari kuantitas penggunannya. Banyak lembaga baik pemerintahan dan swasta mulai memanfaatkan media sosial sebagai alat penyebaran informasi.

"Media sosial juga memiliki fungsi sebagai pendidik, maka sangat efektif jika pemerintah daerah dan masyarakat luas menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana penting untuk mengajari masyarakat dalam melakukan pencegahan korupsi,"tutupnya.

Penulis: Rivo Wijaya
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Husni Thamrin-Tengku Edy Kantongi SK Dukungan, Siap Bertarung di Pilkada Pelalawan
  • Selama Pandemi Covid-19, Bank di Riau Beri Keringanan Kredit Rp11,18 Triliun
  • Gerindra Bengkalis Usulkan 3 Nama Maju di Pilkada, Termasuk Ahmad Syah Harrofie
  • 10 Merek Mobil Terlaris Januari–Juni 2020, Suzuki Bayangi Honda
  • Benarkah Nasi Padang Jadi Sumber Penularan Covid-19?
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved