BREAKING NEWS :
Diterapkan Akhir Pekan Ini, Pemko Pekanbaru Sosialisasikan Sanski Wajib Gunakan Masker
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

13:01 - Riau harus Miliki SDM Ungg...
07:52 - Penanganan Covid-19 Riau D...
18:47 - Pemprov Riau Akan Buat Per...
15:42 - ADUH! 7 Daerah di Riau Bel...
15:14 - Gelar Uji Swab Massal Dua ...
13:26 - Pemprov Riau Gelar Swab Te...
20:51 - Disorot KPK, Pemprov Riau ...
13:08 - Melalui Program BISA, Pemp...
12:00 - HUT ke-63 Riau Tahun Ini B...
07:04 - Pejabat Pemprov Diminta Pa...
06:25 - Gubri Tinjau Perkebunan Pe...
21:04 - Gubri Saksikan Pemotongan ...
19:01 - Serahkan Sapi Kurban ke PW...
12:07 - Sapi Kurban Presiden RI da...
23:16 - Besok Gubri Hadiri Penyemb...
21:34 - Seluruh Pegawai Pemprov Ri...
18:24 - APBD Provinsi Riau Rp25 Mi...
08:42 - Masjid An Nur Terapkan Pro...
14:15 - Gubri Minta Seluruh Tokoh ...
13:10 - Wajib Terapkan Protokol Ke...
 
 
Bentuk UPG, Wagubri: Konsep Zero Corruption Bisa Jadi Nyata
Rabu, 06 November 2019 - 13:07:31 WIB
Wagubri Edy Natar Nasution saat menghadiri Workshop Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau.
Wagubri Edy Natar Nasution saat menghadiri Workshop Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau.
TERKAIT:

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) menghadiri acara Workshop Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, Rabu (6/11/2019) siang di Hotel Grand Central Pekanbaru.

Wagubri Edy Natar Nasution mengatakan bahwa kegiatan ini dapat memperbaiki performa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti Gratifikasi di wilayah Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola Pemprov Riau di segala bidang.

"Tujuan tersebut ditentukan oleh kinerja dan kualitas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Posisi yang demikian diperlukan menjemen PNS yang mampu secara komprehensif serta terperinci," sebut Wagub.

Edy juga menyebutkan, pembangunan budaya anti gratifikasi ini juga tertuang pada pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah.

Diterangkannya bahwa inti dari Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi ini merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik. Kemudian juga untuk melibatkan partisipasi peran serta publik dan masyarakat, Dan juga untuk keunggulan bersaing daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.242//II/2016 tanggal 15 Februari 2016

"Dengan adanya konsep Zero Corruption moga menjadi tujuan nyata. Dan harapan saya nantinya hal tersebut bisa menjadi kebiasaan yang akan meresap pada sanubari seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau," tutupnya.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Diterapkan Akhir Pekan Ini, Pemko Pekanbaru Sosialisasikan Sanski Wajib Gunakan Masker
  • 95 Paket Bantuan Spesifik Diserahkan pada Perempuan, Anak dan Lansia di Kabupaten Siak
  • OPPO Luncurkan Reno4 Hari Ini, Selamat Datang Era Baru Mobile Photography
  • JFX Cabut SPAB PT Artha Mas Futures
  • Sempat Nihil Dua Pekan, Positif Covid-19 Dumai Bertambah 1 Kasus
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved