BREAKING NEWS :
Investor Bakal Kelola Stadion Utama Riau, DPRD Mendukung Langkah Pemprov
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

12:43 - Seluruh Kadis Diminta Inov...
13:05 - Tingkatkan Kualitas Pengel...
09:04 - Syamsuar Optimis Produk UM...
21:17 - Gubri Bakal Wujudkan Riau ...
13:40 - Sebelum RUPS, Gubri Akan W...
10:18 - Garap Lahan di Luar HGU, D...
20:36 - Hibahkan Tanah untuk 56 Lo...
17:42 - Gubri Kecewa Banyak Warga ...
18:03 - Dispersip Riau Siapkan PAR...
12:43 - Pemprov Riau Kembali Adaka...
15:04 - Sekdaprov Riau: Pelantikan...
12:45 - Wujudkan Riau Green, Sekda...
11:08 - Gubri Syamsuar Terima Peng...
22:24 - Sekdaprov Riau Minta ASN y...
14:47 - Minimalisir Karhutla, Gubr...
14:18 - Gubri Harapkan 2020 Target...
06:22 - Tuai Kritik Pelantikan Kel...
21:26 - Gubri Berharap Generasi Mu...
17:13 - Rakor Gubernur Penghasil S...
13:24 - Wagubri Ungkap Kapan Gedun...
 
Bentuk UPG, Wagubri: Konsep Zero Corruption Bisa Jadi Nyata
Rabu, 06/11/2019 - 13:07:31 WIB
Wagubri Edy Natar Nasution saat menghadiri Workshop Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau.
Wagubri Edy Natar Nasution saat menghadiri Workshop Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau.
TERKAIT:

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) menghadiri acara Workshop Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau, Rabu (6/11/2019) siang di Hotel Grand Central Pekanbaru.

Wagubri Edy Natar Nasution mengatakan bahwa kegiatan ini dapat memperbaiki performa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti Gratifikasi di wilayah Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola Pemprov Riau di segala bidang.

"Tujuan tersebut ditentukan oleh kinerja dan kualitas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Posisi yang demikian diperlukan menjemen PNS yang mampu secara komprehensif serta terperinci," sebut Wagub.

Edy juga menyebutkan, pembangunan budaya anti gratifikasi ini juga tertuang pada pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah.

Diterangkannya bahwa inti dari Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi ini merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik. Kemudian juga untuk melibatkan partisipasi peran serta publik dan masyarakat, Dan juga untuk keunggulan bersaing daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.242//II/2016 tanggal 15 Februari 2016

"Dengan adanya konsep Zero Corruption moga menjadi tujuan nyata. Dan harapan saya nantinya hal tersebut bisa menjadi kebiasaan yang akan meresap pada sanubari seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Riau," tutupnya.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Investor Bakal Kelola Stadion Utama Riau, DPRD Mendukung Langkah Pemprov
  • Hasil Liga Inggris: 10 Pemain Arsenal Imbangi Chelsea 2-2
  • Banyak OPD Pekanbaru Tak Mampu Terjemahkan Visi Misi Wako, DPRD: Ganti!
  • Pembangunan Tol Bangkinang-Pekanbaru akan Dimulai
  • KPK segera Panggil Ulang Zulkifli Hasan Terkait Kasus Alih Fungsi Hutan Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved