PEKANBARU - Rencana Gubernur Riau, Syamsuar mengutang uang Rp4,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ditolak sejumlah fraksi di DPRD Riau.
Wakil rakyat dari sejumlah fraksi di DPRD Riau tersebut secara terang-terangan menolak rencana Gubri yang akan meminjam dana untuk pembangunan insfrastruktur tersebut.
"Melalui forum yang terhormat ini kami sampaikan ketidaksetujuan kami soal rencana tersebut, karena resikonya perlu diperhitungkan dengan cermat. Jangan sampai upaya ini dinilai sebagai bentuk ketidakberhasilan Pemprov Riau untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lain," kata Juru Bicara Fraksi Partai Gokar, Amiurnis saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Riau 2020 di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Riau, Senin (4/11/2019).
"Fraksi partai golongan karya menolak rencana Pemprov Riau melakukan pinjaman," tegasnya.
Hal senada diungkapkan oleh juru bicara fraksi partai PDI Perjuangan Almainis.
Fraksi PDI Perjuangan juga minta Pemprov Riau untuk mengkaji ulang rencana peminjaman dana kepada pihak ketiga tersebut.
"Penyikapi rencana Pemprov Riau yang akan meminjam dana ke pihak ketiga sebesar Rp 4,4 triliun kami menyatakan agar ditinjau ulang," katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar kajian dan pembahasan soal rencana peminjaman dana tersebut
Tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Riau saja, namun harus melibatkan DPRD Riau.
"Hasil rapat komisi IV DPRD Riau pada akhir priode 2019 diketahui bahwa persyaratan teknis yang menjadi dasar pengajuan pinjaman tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Penolakan FraksiPenolakan sejumlah fraksi di DPRD Riau ini dipastikan akan menghambat kebijakan Gubri yang berencana akan meminjam dana hingga Rp 4,4 triliun ke pihak ketiga.
Sebab, saat pembahasan di DPRD Riau nanti, usulan ini bisa saja kandas karena tidak disetujui oleh DPRD Riau. Kalangan DPRD Riau berharap agar Pemprov Riau bisa mencari sumber-sumber lain untuk pembiayaan.
Di antaranya adalah dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dan melakukan penghematan anggaran.
"Pemprov harus keatif dan inovatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan kondisi rill masyakarat dan tidak memaksakan kehendak," kata Amiurnis.
Hal senada diungkapkan juru bicara dari fraksi PAN, Syamsurizal. Pihaknya mengaku terkejut saat melibat adanya anggaran yang dimasukkan ke dalam KUA PPAS yang bersumber dari pinjaman daerah.
"Kami terkejut, karena pembahasan pinjaman daerah ini belum mendapatkan kesepakatan bersama dengan DPRD Riau, melalui Banggar di saat pembahasan KUA PPAS," katanya.
Dengan demikian, maka rencana pinjaman daerah tersebut dengan sendirinya gugur.
"Rencana pinjaman daerah itu batal, karena sesuai aturan yang berlaku pinjaman daerah untuk jangka menengah dan panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD Riau," katanya.
Kajian PinjamanSementara Pemprov Riau masih terus mengkaji rencana peminjaman uang kepada pihak ketiga untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Pj Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan, kajian tersebut dilakukan untuk menentukan langkah Pemprov Riau apakah perlu tidak melakukan pinjaman, jika perlu bentuknya seperti apa.
"Kemarin muncul angka Rp 4,4 triliun itu masih perkiraan-perkiraan saja. Semuanya masih menunggu hasil kajian," katanya.
Sementara Gubri mengungkapkan rencana pinjaman dana ke pihak ketiga masih dalam pembahasan.
Pemprov Riau melakukan pinjaman uang, kata Syamsuar karena saat ini jalan-jalan di kabupaten/kota di Riau masih banyak yang belum beres dan belum selesai, sehingga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membantunya.
Jika tidak dengan melakukan terosan baru meminjam dana ke pihak ketiga, maka pembangunan jalan di Riau tidak akan pernah bisa tuntas.
"Banyak jalan-jalan di Riau yang belum selesai, banyak yang belum beres. Kalau tidak ada terobosan sampai kiamat jalan di Riau tak akan selesai, itu Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang bilang, bukan saya yang bilang. Jadi dengan anggaran yang ada, untuk menyelesaikan jalan-jalan di Riau tidak akan selesai," kata Syamsuar di Gedung Daerah, Kamis (1/8/2019).
Namun saat disinggung berapa total dana pinjaman yang diajukan oleh Pemprov Riau ke pihak PT SMI, Syamsuar belum bersedia memberikan bocoran. Ia beralasan, besaran dana yang akan dipinjam tersebut masih dalam tahap pembahasan.
"Itu (pinjaman uang) masih dalam pembahasan, nanti finalnya di DPRD. Belum tahu berapa angkanya," ujarnya.
Menurutnya, dengan kondisi uang yang ada di APBD Riau saat ini, dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan jalan-jalan di Riau ini.
Bahkan pembangunan jalan di Riau tidak akan bisa dituntaskan siapapun yang menjadi gubernur.
"Siapapun gubernur riau tak akan selesai. Dalam waktu 10 tahun juga tak akan selesai, itu dijamin. Makanya perlu adanya teroboson dan ini (pinjaman dana) sudah dilakukan daerah lain dan itu diperbolehkan," jelasnya dilansir pekanbarutribun.
Syamsuar menegaskan, pinjaman dana dari pemerintah daerah ke PT SMI untuk pembangunan insfrastruktur bukan hal yang baru. Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia sudah melakukan kebijakan meminjam dana ke PT SMI. Sebab keberadaan PT SMI memang diperuntukkan untuk pinjaman uang ke daerah.
"Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur sudah duluan (meminjam dana ke SMI). Riau saja yang ketinggalan," katanya.(*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
