BREAKING NEWS :
Polda Riau Tanam Seribu Pohon di SPN
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

15:31 - Sensus Penduduk Harus Dima...
17:44 - Gubri Keluarkan SK Bansos ...
08:34 - Cegah dan Atasi Karhutla, ...
13:20 - Kunjungan Presiden Jokowi ...
17:08 - Ini Kata Gubri Terkait Per...
16:04 - Gubri Sampaikan 5 Misi dan...
17:05 - Pertumbuhan Ekonomi Menuru...
13:14 - Dana Tak Cukup, Pembanguna...
13:52 - Wagubri: Dana Desa Bisa Te...
12:08 - Seluruh Biro Dituntut Ting...
15:43 - Edwar Sanger: BNPB Proses ...
11:56 - Gubri Resmi Canangkan SP O...
16:58 - Gubri Paparkan Persoalan I...
10:33 - Pemprov Riau akan Kirimkan...
21:51 - Sekdaprov Riau Bangun Sine...
18:38 - Empat Bupati dan Walikota ...
18:18 - Gubernur Riau dan Kapolda ...
16:19 - Provinsi Riau Raih Predika...
06:13 - Besok, Gubri Tetapkan Stat...
19:40 - Tak Ada Hambatan, Kegiatan...
 
Rahasia Musuh Peradaban, Keterbukaan Informasi Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Jumat, 23/08/2019 - 14:02:03 WIB
Kepala Dinas Kominfotik Riau Yogi Getri beri sambutan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik
Kepala Dinas Kominfotik Riau Yogi Getri beri sambutan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik
TERKAIT:

PEKANBARU - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau menggelar Forum Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Ayo Akses Diskusi Publik Melalui PPID untuk Indonesia yang lebih baik," Jumat (23/8/2019) siang di Hotel Premiere kota Pekanbaru.

Seperti diketahui, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan sejak tahun 2010, namun dalam pelaksanaanya belum banyak orang yang tahu, apalagi memanfaatkannya.

Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfotik Riau Yogi Getri mengatakan dalam sambutannya bahwa keterbukaan Informasi itu sangat penting.

"Karena kerahasian merupakan musuh peradaban. Karena menghambat pendidikan politik serta dapat menumbuhkan sangkaan buruk dan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah," katanya.

Sambung Yogi, selain itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan pasal 28 F UUD 1945, secara tegas menyebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.

"Dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai pemohon Informasi Publik, akan dapat mengembangkan diri dan lingkungannya," tambahnya.

Keterbukaan informasi dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti contohnya negara Norwegia, Finlandia Denmark dan Swedia. "Masyarakatnya tentram dan nyaman setelah menjalankan keterbukaan informasi publik," katanya lagi.

"Dan yang dimaksud dengan Badan Publik itu adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif serta badan yang lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara," tutupnya.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Polda Riau Tanam Seribu Pohon di SPN
  • EMP Malacca Strait SA Latih Warga Tiga Desa untuk Buat Pangan Sagu Olahan
  • Beli Honda di Showroom Event HSH, Bebas Biaya dan Banyak Hadiahnya
  • Layanan Honda Care, Solusi Menyenangkan saat Motor Mogok di Jalan
  • Tersangka Oknum Pecatan TNI Kasus Penggelapan Mobil Segera Disidangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved