Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

16:55 - Disdik Pelalawan Kembali P...
16:32 - PSBB di Pelalawan Tak Dipe...
12:16 - Pemdes Sialang Bungkuk Bag...
15:50 - Soal Penerapan Sanksi PSBB...
14:01 - PT Selaras Abadi Utama dan...
13:27 - Pemkab Pelalawan Pastikan ...
05:14 - Ratusan Paket Sembako Disa...
05:09 - Jelang Idul Fitri, PT RAPP...
16:33 - Jalin Kemitraan dan Silatu...
12:49 - Koptan Binaan RAPP Diakui ...
17:36 - Drainase Tak Kunjung Diper...
13:07 - Hadapi Kesulitan Dampak Co...
21:55 - 4 Pasien Positif Covid-19 ...
19:19 - Gerakan Bakti Sosial Polri...
17:15 - Bupati Harris Salurkan Ban...
16:53 - Lepas Tim Penyalur Bantuan...
05:54 - Mulai Hari Ini PSBB Pelala...
20:40 - Pelalawan Tambah 1 Lagi Po...
14:56 - Penerapan PSBB di Pelalawa...
23:24 - Terima Penghargaan Indones...
 
Tahun Ini, Pelalawan Terima 1.307 CPNS
Rabu, 15 Mei 2013 - 12:34:53 WIB

PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. BKD Pelalawan telah mengajukan penambahan pegawai sebanyak 1.307 CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Pasca berakhirnya moratorium PNS, Desember tahun lalu, maka tahun 2013 ini, Pemkab Pelalawan akan membuka kembali penerimaan CPNS," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan, Andi Yuliandri S Kom, Selasa (14/5/2013).

Andi mengatakan, bahwa untuk penerimaan CPNS di tahun 2013 ini maka pihaknya telah mengajukan formasi sebanyak 1.307 ke Kemenpan RB. Formasi yang diajukan tersebut hanya bisa dilakukan setelah ada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang didukung Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Atas dasar Anjab dan ABK itulah kita mengajukan jumlah formasi itu. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah untuk tenaga kependidikan sebanyak 896, formasi teknis sebanyak 348 dan untuk tenaga kesehatan hanya 63. Jadi totalnya 1.307 formasi," katanya.

Pasca moratorium PNS dihentikan akhir tahun lalu, sambungnya, maka Kemenpan RB memerintahkan setiap BKD provinsi, kabupaten/kota untuk membuat Anjab dan ABK di tiap masing-masing Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD). Dengan adanya Anjab dan ABK, maka akan diperoleh hasil yang dibutuhkan oleh masing-masingg SKPD terkait jumlah pegawai. (Andy Indrayanto)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Meski PSBB Sudah Berakhir, Riau Perpanjang Tanggap Darurat Covid-19
  • Kasus Corona Naik Lagi, Korsel Kembali Tutup Sekolah
  • Geger, Pria di Pekanbaru Ditemukan Gantung Diri dalam Rumah Kontrakannya
  • Pemko Pekanbaru Gesa Perwako Penerapan New Normal
  • Kadiskes Meranti Berkoar-koar Anggaran Covid-19 Tidak Cair, Eh...,Ternyata Tak Diurus
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved