Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

17:59 - RPK APP-Sinar Mas Forestry...
11:10 - Bimtek Pengelolaan Perpust...
17:57 - Kades se-Pelalawan Ikuti P...
16:11 - Silahturahmi dengan Vetera...
18:09 - Jadi Irup HUT RI di Riau K...
18:14 - Seribuan Warga Hadiri Sala...
18:16 - Pejabat Negara dan Rombong...
18:49 - Tertibkan Perusahaan Sawit...
15:17 - "Purnama" Listrik di Desa ...
15:06 - Salat Idul Adha di Pelalaw...
14:56 - Salurkan 7.600 Kantong Kur...
10:50 - Program "Sabu Mempro", Ter...
18:07 - Wujudkan Perpustakaan Berb...
16:53 - Pusda Pelalawan Jadi Pilot...
16:30 - PT RAPP Catat 500 Hari Tan...
16:16 - Tahun Ini, Disdukcapil Pel...
15:43 - Tidak Hanya Bekerja, Karya...
16:44 - Bupati Harris Harapkan Mas...
15:36 - Danramil 03/Bunut Optimis ...
20:06 - Tiga Hari di Lokasi, Letko...
 
Tahun Ini, Pelalawan Terima 1.307 CPNS
Rabu, 15/05/2013 - 12:34:53 WIB

PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. BKD Pelalawan telah mengajukan penambahan pegawai sebanyak 1.307 CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Pasca berakhirnya moratorium PNS, Desember tahun lalu, maka tahun 2013 ini, Pemkab Pelalawan akan membuka kembali penerimaan CPNS," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan, Andi Yuliandri S Kom, Selasa (14/5/2013).

Andi mengatakan, bahwa untuk penerimaan CPNS di tahun 2013 ini maka pihaknya telah mengajukan formasi sebanyak 1.307 ke Kemenpan RB. Formasi yang diajukan tersebut hanya bisa dilakukan setelah ada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang didukung Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Atas dasar Anjab dan ABK itulah kita mengajukan jumlah formasi itu. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah untuk tenaga kependidikan sebanyak 896, formasi teknis sebanyak 348 dan untuk tenaga kesehatan hanya 63. Jadi totalnya 1.307 formasi," katanya.

Pasca moratorium PNS dihentikan akhir tahun lalu, sambungnya, maka Kemenpan RB memerintahkan setiap BKD provinsi, kabupaten/kota untuk membuat Anjab dan ABK di tiap masing-masing Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD). Dengan adanya Anjab dan ABK, maka akan diperoleh hasil yang dibutuhkan oleh masing-masingg SKPD terkait jumlah pegawai. (Andy Indrayanto)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Disbud Tampilkan Berbagai Kesenian Masyarakat Adat di Provinsi Riau
  • Warga Pekan Arba Inhil Dilaporkan Hilang di Sungai Batang Tuaka
  • Serapan PAD di Bapenda Pekanbaru Capai Rp372 Miliar
  • Mahasiswa Kukerta UR Ajarkan Warga Desa Tanjung Gadai Olah Ikan Debuk Jadi Siomay dan Es Krim Sagu
  • Keseruan Test Drive dengan New TRITON di Lapangan Sampoerna Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved