Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

14:57 - Peringati Hari Anti Korups...
12:57 - Sungai Nilo Meluap Sebabka...
07:09 - Bupati Pelalawan Ultimatum...
13:12 - 14 Desember Ujian CAT Panw...
20:43 - Ketinggian Air Sungai Pela...
18:08 - Hari Pertama Pendaftaran P...
18:09 - Kades Lalang Kabung Optimi...
19:05 - Enam Balita Dirawat Akibat...
11:19 - Ratusan Personel Polres Pe...
05:51 - Pentas Seni dan Budaya Jag...
21:37 - Lakukan Pemeliharaan Gardu...
20:18 - Perlu Kaderisasi Sebagai A...
16:52 - MPA dan Crew Leader Tingka...
17:59 - Mudahkan Pekerja, BPJS Ket...
11:58 - Bupati Harris dan Forkompi...
20:56 - LMG Pelalawan Gelar Kirab ...
12:43 - Tahun 2020, UMK Pelalawan ...
13:21 - Pemkab Pelalawan Matangkan...
15:41 - Program School Improvement...
13:51 - Bupati Harris Resmikan Des...
 
Tahun Ini, Pelalawan Terima 1.307 CPNS
Rabu, 15/05/2013 - 12:34:53 WIB

PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. BKD Pelalawan telah mengajukan penambahan pegawai sebanyak 1.307 CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Pasca berakhirnya moratorium PNS, Desember tahun lalu, maka tahun 2013 ini, Pemkab Pelalawan akan membuka kembali penerimaan CPNS," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan, Andi Yuliandri S Kom, Selasa (14/5/2013).

Andi mengatakan, bahwa untuk penerimaan CPNS di tahun 2013 ini maka pihaknya telah mengajukan formasi sebanyak 1.307 ke Kemenpan RB. Formasi yang diajukan tersebut hanya bisa dilakukan setelah ada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang didukung Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Atas dasar Anjab dan ABK itulah kita mengajukan jumlah formasi itu. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah untuk tenaga kependidikan sebanyak 896, formasi teknis sebanyak 348 dan untuk tenaga kesehatan hanya 63. Jadi totalnya 1.307 formasi," katanya.

Pasca moratorium PNS dihentikan akhir tahun lalu, sambungnya, maka Kemenpan RB memerintahkan setiap BKD provinsi, kabupaten/kota untuk membuat Anjab dan ABK di tiap masing-masing Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD). Dengan adanya Anjab dan ABK, maka akan diperoleh hasil yang dibutuhkan oleh masing-masingg SKPD terkait jumlah pegawai. (Andy Indrayanto)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Agar Terhindar dari Korupsi, Kajari Rohil Ceramahi Kaur Keuangan
  • Beda Tantangan Ekonomi Zaman Now dan 10 Tahun Lalu
  • Tawarkan Promo Akhir Tahun, Showroom Event Astra Daihatsu Manjakan Konsumen
  • Komisi V DPRD Riau Siapkan Rp100 Miliar Lebih untuk Rohil
  • Deteksi Dini, Satpol PP Dumai Gelar Pemeriksaan HIV
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved