Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

18:17 - Hari Peduli Sampah, DLHK R...
15:43 - Presiden Resmikan APR, Tok...
14:49 - Para Nelayan Penjaga Lingk...
14:24 - Bappeda Pelalawan Taja Pro...
13:06 - Terabaikan, Kubangan Berlu...
08:33 - Presiden Resmikan Pabrik A...
21:46 - Seleksi Pendamping Desa di...
16:59 - UAS Ajak Jamaah Belanja S...
15:39 - Sensus Penduduk 2020, BPS ...
19:54 - Salahi Izin, Satpol PP Seg...
16:52 - Tahun Ini, BPKAD Pelalawan...
16:20 - Sosialisasi ke Masyarakat,...
13:16 - Dugaan Harimau Terkam Sapi...
06:04 - Agar Perempuan Berpartisip...
17:59 - Rangkul Nelayan, BPJamsost...
16:55 - Pelantikan Pengurus IWARA,...
21:56 - Pasca Bentrok dengan Apara...
16:55 - Eksekusi Lahan Desa Gondai...
14:06 - Bupati Pelalawan Resmikan ...
17:49 - Bentrok di Lahan Eksekusi ...
 
Tahun Ini, Pelalawan Terima 1.307 CPNS
Rabu, 15/05/2013 - 12:34:53 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:

PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. BKD Pelalawan telah mengajukan penambahan pegawai sebanyak 1.307 CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Pasca berakhirnya moratorium PNS, Desember tahun lalu, maka tahun 2013 ini, Pemkab Pelalawan akan membuka kembali penerimaan CPNS," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan, Andi Yuliandri S Kom, Selasa (14/5/2013).

Andi mengatakan, bahwa untuk penerimaan CPNS di tahun 2013 ini maka pihaknya telah mengajukan formasi sebanyak 1.307 ke Kemenpan RB. Formasi yang diajukan tersebut hanya bisa dilakukan setelah ada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang didukung Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Atas dasar Anjab dan ABK itulah kita mengajukan jumlah formasi itu. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah untuk tenaga kependidikan sebanyak 896, formasi teknis sebanyak 348 dan untuk tenaga kesehatan hanya 63. Jadi totalnya 1.307 formasi," katanya.

Pasca moratorium PNS dihentikan akhir tahun lalu, sambungnya, maka Kemenpan RB memerintahkan setiap BKD provinsi, kabupaten/kota untuk membuat Anjab dan ABK di tiap masing-masing Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD). Dengan adanya Anjab dan ABK, maka akan diperoleh hasil yang dibutuhkan oleh masing-masingg SKPD terkait jumlah pegawai. (Andy Indrayanto)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Catat, 40 Mobil Dinas Pemprov Riau Bakal Dilelang dengan Harga Miring ke Masyarakat
  • Komit Tindaklanjuti MoU, Unilak Gelar Pelatihan Relawan Karhutla
  • Tarif di Pelabuhan Tanjung Buton "Mencekik" Masyarakat Kepulauan Meranti
  • Hadapi Revolusi Industri 4.0, Pertamina Ajak UMKM Binaan Melek Sertifikasi Produk
  • Pelamar Tak Cukup, Rekrutmen PPS 5 Desa di Rohul Diperpanjang
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved