Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

18:17 - Hari Peduli Sampah, DLHK R...
15:43 - Presiden Resmikan APR, Tok...
14:49 - Para Nelayan Penjaga Lingk...
14:24 - Bappeda Pelalawan Taja Pro...
13:06 - Terabaikan, Kubangan Berlu...
08:33 - Presiden Resmikan Pabrik A...
21:46 - Seleksi Pendamping Desa di...
16:59 - UAS Ajak Jamaah Belanja S...
15:39 - Sensus Penduduk 2020, BPS ...
19:54 - Salahi Izin, Satpol PP Seg...
16:52 - Tahun Ini, BPKAD Pelalawan...
16:20 - Sosialisasi ke Masyarakat,...
13:16 - Dugaan Harimau Terkam Sapi...
06:04 - Agar Perempuan Berpartisip...
17:59 - Rangkul Nelayan, BPJamsost...
16:55 - Pelantikan Pengurus IWARA,...
21:56 - Pasca Bentrok dengan Apara...
16:55 - Eksekusi Lahan Desa Gondai...
14:06 - Bupati Pelalawan Resmikan ...
17:49 - Bentrok di Lahan Eksekusi ...
 
Karyawan SPBU Digaji di Bawah UMK
Rabu, 06/06/2012 - 11:58:16 WIB

PELALAWAN-Di Kabupaten Pelalawan ternyata masih ada pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengabaikan hak karyawan. Mereka membayar gaji karyawannya jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.250.000.

"Memang ada pengusaha SPBU yang membayar upah gaji karyawannya Rp 750 ribu. Nominal ini tentu dibawah UMK yang telah ditetapkan," terang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pelalawan Drs H Nasri Fisda Eli,M.Si melalui Kasi Norma Kerja dan Jamsostek Junior Sihombing, BA di ruang kerjanya Selasa (5/6).

Hanya saja, Junior tak mau menyebutkan pengusaha SPBU mana saja yang dinilai telah melanggar ketentuan ketenagakerjaan bahkan UMK yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. ''Tak usahlah nama SPBU nya disebut. Namun yang jelas sudah kita peringatkan agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan," tandasnya.

Dikatakannya bahwa mencuatnya masalah gaji ini setelah pihak karyawannya mengadu ke Disnakertrans Pelalawan untuk dimediasi terkait masalah yang muncul antara karyawan dan pihak pengusaha SPBU. Khusus untuk karyawan SPBU, lanjut Junior yang juga didampingi Kasi PHI Drs Iskandar, pengusaha tidak saja diwajibkan memenuhi hak karyawan soal gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku tapi juga diwajibkan mengikutkan karyawannya program Jamsostek. (And)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Hadapi Revolusi Industri 4.0, Pertamina Ajak UMKM Binaan Melek Sertifikasi Produk
  • Pelamar Tak Cukup, Rekrutmen PPS 5 Desa di Rohul Diperpanjang
  • Sensus Penduduk, Kecamatan Tebingtinggi Targetkan Jadi yang Tercepat
  • 272 Kades dan KBPD Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  • Sempat Terjadi Aksi Kejar-kejaran, Polres Dumai Gagalkan Transaksi 7 Kg Sabu Asal Malaysia
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved