www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Riau Bebas Hotspot, BMKG Catat 39 Titik Panas Masih Tersebar di Sumatera
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Pemda Pelalawan Ajukan 3.852 Honorer R3 dan R4 Jadi PPPK Paruh Waktu
Kamis, 28 Agustus 2025 - 12:33:39 WIB
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pelalawan adalah Darlis (foto/Andy)
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pelalawan adalah Darlis (foto/Andy)

PELALAWAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan resmi mengusulkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori R3 dan R4, dengan pola kerja paruh waktu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 
 
Usulan ini diajukan sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di lapangan yang terus meningkat. Sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas.
 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pelalawan adalah Darlis, SP, M.Si menjelaskan Pemkab telah mengusulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori R3 dan R4 dengan pola kerja paruh waktu ke Menpan RB. Itu dengan kategori tenaga kerja yang banyak dibutuhkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis. 
 
 "Dengan skema paruh waktu, Pemda bisa tetap mengakomodir tenaga kerja sesuai kebutuhan tanpa terbebani penuh oleh anggaran belanja pegawai," terang Darlis, Kamis (28/8/2025).
 
Menurutnya, sistem paruh waktu ini tidak hanya membantu daerah dalam efisiensi anggaran. Tetapi juga membuka peluang kerja lebih luas bagi tenaga honorer yang selama ini masih menunggu kepastian status.
 
 "Kami ingin memberi jalan keluar agar honorer tetap bisa bekerja dan mendapatkan kepastian hukum, meski dengan pola kerja yang lebih fleksibel," tambahnya.
 
Usulan ini disambut positif oleh sejumlah pihak, termasuk perwakilan guru dan tenaga honorer di Pelalawan. Mereka menilai skema paruh waktu kategori R3 dan R4 bisa menjadi jalan tengah yang realistis antara kebutuhan pegawai di lapangan dengan keterbatasan fiskal daerah.
 
Pemda Pelalawan berharap Kemenpan RB dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut agar bisa diatur dalam regulasi nasional. "Jika ini terealisasi, tentu akan menjadi terobosan penting dalam penataan tenaga non-ASN, sekaligus memperkuat pelayanan publik di daerah," pungkasnya. 
 
Informasi dihimpun halloriau.com, bahwa sebanyak 3.852 tenaga pendidik, kesehatan dan teknis telah diusulkan ke Menpan RB sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan pola kerja paruh waktu yang teridiri dari R3 dan R4.
Penulis: Andy
Editor: Riki


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ilustrasi nihil hotspot di Riau (foto/int)Riau Bebas Hotspot, BMKG Catat 39 Titik Panas Masih Tersebar di Sumatera
Ilustrasi BMKG prediksi hujan turun siang hingga malam di sejumlah daerah Riau (foto/int)Hujan Masih Mengintai Sebagian Riau, Ini Daerah Berpotensi Diguyur
Ist.Dugaan Korupsi Pengadaan di Siak, Tiga Pejabat UKPBJ Jadi Tersangka
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) bersama Huawei menghadirkan solusi ICT untuk UKM berbasis 5G SD-WAN yang menyasar UKM sektor ritel mulai dari pertokoan hingga restoran di Tanah Air.XLSMART dan Huawei Luncurkan Solusi 5G SD-WAN untuk UKM, Target 5.000 Paket pada 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai borong 3 juara di APQ Awards 2026 (foto/ist)3 Inovasi Bawa Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Bersinar di APQ Awards 2026
  Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja turun langsung ke Rohil, verifikasi tiga calon PAW anggota Bawaslu (foto/int)3 Kandidat Berebut Kursi PAW Bawaslu Rohil, Ketua Rahmat Bagja Pimpin Langsung Seleksi
DPRD Riau Desak Pemprov Segera Tuntaskan Pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru
Bupati Rohul, Anton kala menghadiri rapat penyampaian hasil deteksi Participating Interest (PI) 10 persen, Rabu (24/6/2026) di Kantor Gubernur Riau Pemkab Rohul Minta Kejelasan Hak PI 10 Persen WK West Kampar
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto.(foto: int)SF Hariyanto: Pelayanan Kesehatan Berkualitas Harus Didukung Sistem yang Melindungi Nakes
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi.(foto: int)23 SMP Swasta dan 15 MTs Gratis, DPRD Pekanbaru: Tak Boleh Ada Anak Putus Sekolah
Komentar Anda :

 
 
 
Potret Lensa
Buka Puasa Bersama Agung Toyota Riau
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2026 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved