www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Tak Hanya Kaya Vitamin, Nanas Sangat Baik untuk Kecantikan Kulit
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Program 35 Ribu MW Jokowi dan Cerita Pelalawan Terang
Minggu, 28 Februari 2021 - 15:09:53 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

TARGET 35.000 MW bukanlah target yang ringan, tapi harus dicapai dengan kerja keras. Listrik yang cukup adalah kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Joko Widodo, 7 April 2015

Itulah target yang ingin dicapai oleh mantan Walikota Solo yang kini memasuki periode kedua kepemimpinannya menjadi orang nomor satu di republik ini. Dan memang, pemadaman listrik sampai saat ini masih terjadi di setiap daerah, tak terkecuali di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Pelalawan. Pemadaman yang kini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, diakibatkan karena kurangnya pasokan listrik. Bila hal ini tidak mendapat perhatian khusus dan upaya terobosan luar biasa dari para pemangku kepentingan di republik dan di daerah, bukan tak mustahil krisis listrik yang semakin akut akan terjadi dalam 3-4 tahun ke depan. Jika itu sampai terjadi, maka otomatis akan menghambat aktivitas masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat menurunkan daya saing industri dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam suplemen khusus-nya tahun 2015 terkait persoalan listrik, Majalah Tempo mengulas panjang lebar soal cadangan listrik yang terbatas ini. Ini terjadi karena ketidakmampuan pasokan dalam mengimbangi pertumbuhan kebutuhan masyarakat. Penyebabnya adalah tertinggalnya pembangunan pembangkit sebesar 6,5 persen dibanding pertumbuhan permintaan listrik sebesar 8,5 persen dalam lima tahun terakhir ini. Ketertinggalan itu akibat dari terkendalanya berbagai permasalahan seperti pembebasan lahan, regulasi dan perizinan, pendanaan hingga negosiasi harga jual listrik antara pihak swasta dengan PLN.

Dijelaskan dalam suplemen khusus Majalah Tempo itu bahwa saat ini total kapasitas terpasang nasional sebesar 50 ribu MW yang dibangun PLN beserta swasta sejak PLN berdiri. Dengan memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen setahun, maka dalam lima tahun ke depan dibutuhkan tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW atau 7.000 MW per tahun. Karena itu, pemerintah Jokowi-JK tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menambah kapasitas listrik sebesar 35.000 MW. Bahkan program kelistrkan ini menjadi program strategis nasional yang dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Dan untuk merealisasikan program 35 ribu MW ini, sejumlah peraturan telah diterbitkan dan diberlakukan. Peraturan terkait hal ini diantaranya UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Perpres 30/2015 tentang Perubahan atas Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Permen ESDM 3/2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik serta Kepmen ESDM 74K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024. Karena itu, mengingat strategisnya program 35 ribu MW ini, jelas dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan di negara ini sangat dibutuhkan.

Dan lewat program Pelalawan Terang yang merupakan salah satu dari tujuh program unggulannya saat awal menjabat di tahun 2012 Bupati Pelalawan HM Harris sendiri mampu meningkatkan elektrifikasi listrik yang semula hanya 21 persen kini meningkat mencapai 80 persen. Ini diakui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan, Davitson SH, bahwa peningkatan daya elektrifikasi listrik ini memang dipicu setelah Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) beroperasi.
Namun saat PLTMG yang diberi nama Langgam Power ini belum beroperasi, kondisi byar-pet memang selalu terjadi di daerah ini.

Kemudian saat duet HM Harris Marwan Ibrahim ditahbiskan menjadi pejabat di Kabupaten Pelalawan di tahun 2012, ketersediaan listrik yang memadai bagi masyarakat di daerah ini menjadi salah satu prioritas diantara enam program unggulan lainnya dalam masa kepemimpinan mereka yang akan berakhir di periode pertama tanggal 9 Desember 2015 lalu.

Kabupaten yang lahir dari pemekaran Kabupaten Kampar di tahun 1999 itu, rupanya tak bebas juga dari krisis listrik. Bahkan berbagai persoalan akibat krisis listrik di Kabupaten Pelalawan pun timbul. Dari mulai soal perekonomian masyarakat yang usahanya hampir bangkrut karena kondisi listrik yang tak stabil sampai ke persoalan para pelajar yang berharap-harap cemas agar saat Ujian Nasional (UN), tak terjadi pemadaman bergilir atau lampu padam.

Jika sudah seperti ini, maka tugas kami lah sebagai jurnalis lokal yang menjaga bahkan mengkritisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata, agar tak memadamkan lampu sepanjang UN berlangsung. Begitu juga yang terjadi saat Ramadhan berlangsung, para jurnalis di Kabupaten Pelalawan selalu memberitakan dengan status mewanti-wanti agar kedua produsen listrik yakni PLN dan BUMD Tuah Sekata bisa bermurah hati tak memadamkan listrik sepanjang bulan puasa.

Tapi persoalannya adalah tak selamanya pemberitaan yang bernilai murah hati itu dipenuhi oleh PLN dan BUMD Tuah Sekata. Pasalnya, selama ini juga kedua perusahaan milik Negara dan Pemkab Pelalawan itu lebih banyak mengandalkan PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) menjadi juru selamat dalam mengatasi ketersediaan listrik di Kabupaten yang beribukotakan Pangkalan Kerinci itu.

Di perusahaan tersebut, memang ada PT Riau Power Energi (RPE) yang merupakan Group APRIL dimana PT RAPP dan PT RPE bernaung - yang selama ini menjadi pemasok listrik ke dua perusahaan itu yakni PLN dan BUMD Tuah Sekata. Tapi jika perusahaan kertas terbesar se Asia Tenggara itu tengah melakukan maintenance atau perawatan mesin, maka masyarakat yang kembali menjadi korban kegelapan dengan padamnya lampu. Bahkan dulu pernah, masyarakat di Kabupaten Pelalawan khususnya Pangkalankerinci yang menjadi Ibukota daerah ini, mengalami kegelapan lebih dari seminggu lamanya. Ini terjadi saat turbin di salah satu perusahaan tersebut mengalami drop dan harus diperbaiki di luar negeri.

Kondisi seperti itu tak serta-merta harus menyalahkan perusahaan yang selama ini menjadi tempat bergantungnya PLN dan BUMD. Menurut saya, adalah salah jika lampu mati masyarakat kemudian menyalahkan perusahaan yang telah memberikan sebagian arusnya pada PLN dan BUMD. Karena pada hakekatnya, pemenuhan hak dasar masyarakat seperti listrik, air, kesehatan dan pendidikan jelas merupakan tanggungjawab dari pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini. Di sisi lain, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan memang tak cukup jika untuk membangun pembangkit atau apapun namanya guna menambah pemenuhan listrik bagi masyarakat. Karena itu, sebelum tahun 2012, baru 21 persen kawasan di daerah ini yang teraliri arus listrik. Selebihnya masih hidup di zaman batu tanpa listrik sama sekali atau menghadirkan energi listrik dengan cara swadaya. Misalnya, memakai tenaga diesel di sejumlah kecamatan. Namun jika harga minyak atau solar naik, maka masyarakat di sejumlah kecamatan tersebut ikut menjerit dikarenakan secara otomatis akan terjadi pembengkakan biaya.

Berbagai kondisi itulah yang terjadi di masyarakat saat HM Harris dan Drs H Marwan Ibrahim diberi amanah untuk memegang tampuk kepemimpinan di Kabupaten Pelalawan pada bulan April 2012. Harris yang berasal dari pengusaha kemudian beralih ke politisi dan Marwan Ibrahim yang pure birokrat adalah gabungan dua pemimpin yang saling mengisi satu sama lain. Di awal kepemimpinannya, Harris menyatakan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pendekatan ke pusat dan menarik program-program yang ada di pusat untuk dapat dibangun di Kabupaten Pelalawan. Dan salah satu focus penuntasannya adalah persoalan krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.

Sepanjang itu, persoalan krisis listrik di Kabupaten Pelalawan alias byar-pet lampu masyarakat yang berasal dari PLN dan BUMD terus konsisten hadir, diselingi cacian dan makian serta berbagai keluhan dari masyarakat. Dan Harris bukannya tak tahu apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, laki-laki kelahiran Langgam salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan 71 tahun lalu itu menyadari benar bahwa listrik adalah kunci dari kemajuan sebuah daerah, selain infrastruktur, jalan dan jembatan. Hidup di masa sekarang dan terlebih di masa mendatang akan semakin tergantung pada ketersediaan listrik, katanya di suatu kesempatan. Karena itulah, bagai turbin yang berputar cepat, Harris-Marwan menggesa keinginan masyarakat agar Kabupaten Pelalawan bebas dari krisis listrik.

Pada saat bersamaan, di awal-awal masa kepemimpinannya itu, Pemerintah SBY memiliki program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang pada awalnya di Sumatra Barat namun berhasil ditarik HM Harris berada di Kabupaten Pelalawan. Proyek MP3EI untuk koridor Sumatera di Kabupaten Pelalawan ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dimana pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan.

"Jadi siapapun yang menjadi presidennya, proyek MP3EI ini tak berubah meski presidennya ganti. Konsep MP3EI ini adalah sebuah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pengusaha," terang Menteri Perekonomian, Ir Hatta Rajjasa, memberi garansi saat konferensi pers pasca penandatanganan prasasti MP3EI di Gedung Daerah, Kabupaten Pelalawan beberapa waktu lalu.

Bak gayung bersambut, mimpi HM Harris membebaskan masyarakat kabupaten Pelalawan dari krisis listrik sejalan dengan program MP3EI yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, tujuan dari program MP3EI adalah untuk memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional. Serta mempercepat kemampuan SDM dan Iptek, untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi.

Untuk menuju MP3EI tersebut, Pemkab Pelalawan kemudian melakukan upaya pengembangan, salah satunya yakni pembangunan Kawasan Tekhnopolitan. Dan ini merupakan langkah strategis karena selain mempercepat pencapaian visi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), juga sekaligus merealisasikan pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 2016, Kabupaten Pelalawan dengan mewadahi implementasi dan pencapaian sasaran MP3EI melalui suatu program yakni Pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan.

"Istilahnya dengan adanya program MP3EI ini, sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui," kata Harris mengibaratkan. Artinya, dalam keinginannya untuk mensejahterakan Kabupaten Pelalawan, Harris mampu menarik program MP3EI untuk didirikan di Kabupaten Pelalawan. Dengan adanya program MP3EI ini, maka bukan hanya sarana dan prasarana saja yang harus disediakan seperti lahan, misalnya, namun pemenuhan energy dalam hal ini kebutuhan listrik harus bisa mencukupi agar program MP3EI ini tak hanya setengah jalan atau jalan di tempat saja.

Sederhananya, tak mungkin program MP3EI ini bisa berhasil dibangun secara mulus sesuai RPJN 2005-2025 jika kondisi listrik di Kabupaten Pelalawan masih dalam keadaan byar-pet alias konsisten on-off. Ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan listrik menjadi syarat utama agar kawasan Teknopolitan yang menelan biaya 46,3 triliun dengan luas kawasan 3.900 hektare itu dapat terwujud di Kabupaten Pelalawan. Di sisi lain, mimpi HM Harris mewujudkan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan saat itu benar-benar belum didukung sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai, terutama pemenuhan akan kebutuhan listrik. Karena saat itu, masyarakat masih mengeluhkan kondisi krisis listrik yang terjadi di daerah ini.

Namun bukan namanya HM Harris jika harus kalah sebelum pertandingan dimulai. Sebagai orang asli Kabupaten Pelalawan, Harris tahu persis bahwa daerah ini memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa. Diantaranya minyak bumi dan gas bumi. Dan diantara dua pilihan itu, SDA Kabupaten Pelalawan cukup melimpah dalam bentuk gas bumi. Ketersediaan bahan baku yang melimpah itu diyakininya menjadi solusi terbaik dari impian mulia membawa masyarakat Pelalawan dari gelap menuju terang. Dari situ, kemudian lahirlah ide dan gagasan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas atau PLTMG.

Setelah melalui berbagai proses persiapan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak terkait, di penghujung tahun 2012, pemancangan tiang PLTMG yang diberi nama PT Langgam Power mulai dipasang. Pemasangan batu pertama tiang PLTMG itu seolah-olah membuka dunia baru akan terbebasnya Kabupaten Pelalawan dari krisis listrik. Pada saat pemancangan perdana itu, baru 21 persen dari seluruh penduduk di Pelalawan yang menikmati arus listrik dari PLN selama 24 jam.

Dan kemudian secara bertahap namun pasti, PLTMG yang dibangun di Kecamatan Langgam terus dibangun sarana serta infrastrukturnya. PLTMG ini sendiri dikelola oleh PT Langgam Power yang merupakan perusahaan konsorsium antara BUMD Tuah Sekata dengan perusahaan dari Belanda yakni PT Navigat Energy. Melalui perusahaan patungan inilah, pemerintah daerah kemudian menyalurkan program pembangunan PLTMG di Kecamatan Langgam yang memiliki kekuatan hingga 50 MW.

PLTMG kemudian selesai dibangun di akhir tahun 2012. Dalam proses selanjutnya, PLN kemudian membeli daya itu dari PT Langgam Power, perusahaan konsorsium antara Tuah Sekata dan PT Navigat Energi yang kemudian dialirkan ke masyarakat sejak awal Januari 2013 lalu. Sedangkan PT Navigat Energi adalah perusahaan dari Belanda yang menyediakan pembangkit tersebut, sedangkan gas untuk pembangkit listrik itu sendiri dipasok dari PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), perusahaan gas yang juga beroperasi di wilayah Pelalawan.

Harris sadar, untuk mewujudkan MP3EI di Kabupaten Pelalawan yang di dalamnya terbangun kawasan teknopolitan itu, jauh-jauh hari dirinya telah memikirkan persoalan mendasar dan utama yang harus diselesaikan untuk mewujudkan MP3EI ini, yakni persoalan listrik yang saat itu menjadi permasalahan tak kunjung usai di daerah ini. Menurut orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan ini, pembangunan PLTMG Langgam Power merupakan tindak lanjut dari kesepakatan April 2012 lalu, dimana Kabupaten Pelalawan menjadikan Kawasan Ekonomi Industri Hilir terpadu berbasis teknologi yakni Kawasan Teknopolitan. Dan untuk memenuhi program itu, didirikanlah PLTMG Langgam Power pada tanggal 7 Agustus 2013 lalu, PLTMG Langgam Power ini telah beroperasi dengan melakukan kerja sama dengan PT PLN WRKR untuk mendistribusikan listrik pada masyarakat.

"Mula-mula kita memasang lima mesin pembangkit. Mesin ini mampu menghasilkan daya 15 megawatt. Tapi sejak awal tahun 2013, mesin bertambah menjadi 12 pembangkit," jelas HM Harris yang kerap meninjau langsung lokasi PLTMG di Kecamatan Langgam.

Dan pada tahun 2014 lalu, kekuatan daya listrik PLTMG Langgam Power kembali ditingkatkan menjadi 50 MW, bahkan Harris menargetkan di tahun 2021 mendatang, arus daya listrik PLTMG Langgam Power mencapai 200 MW. Untuk hal itu, dirinya optimis akan bisa memenuhi seluruh keperluan listrik di Kabupaten Pelalawan bahkan kabupaten/kota yang ada, sehingga salah satu program diantara tujuh program yang menjadi target Pemkab Pelalawan yakni "Pelalawan Terang" benar-benar dapat terwujud.

Upaya penambahan daya yang mencapai 200 MW itu bukan sekedar janji-janji untuk merebut hati masyarakat agar kembali memilih dirinya di periode kedua nanti, tapi memang akan direalisasikan secepatnya oleh Pemkab Pelalawan. Dan untuk menggesa hal itu, program Pelalawan Terang disinergikan dengan program lainnya yang juga menjadi salah satu dari tujuh program unggulan yang dimilikinya yakni Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK). Dimana dalam PPIDK itu, salah satu itemnya bisa digunakan untuk kegiatan pengadaan instalasi listrik supaya Program Pelalawan Terang ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Pelalawan secepatnya tanpa harus menunggu anggaran dari PT PLN itu sendiri.

Bagi Harris, tak ada kata yang tak mungkin selagi seseorang itu mau berusaha, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itulah yang dilakukan duet HM Harris Marwan Ibrahim dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pelalawan.

Disinggung soal program Pelalawan Terang-nya yang terlebih dahulu muncul dibanding dengan Riau Terang bahkan Indonesia Terang, Harris menyatakan, pada hakekatnya jika berbicara soal Pelalawan Terang maka itu saja sama berbicara soal kerangka yang lebih luas yakni Indonesia Terang.

"Pak Jokowi memiliki program 35 ribu Mega Watt, kita sudah membangun juga 50 Mega Watt. Kebetulan kita sudah memulai terlebih dahulu di tahun 2013, jadi ketika Pak Jokowi mengeluarkan program tersebut, kita sudah mendukungnya. Jadi ada sinergi program antara Pusat dan Daerah dengan satu tujuan yang sama yakni bagaimana Indonesia ke depannya bisa bersaing dengan dunia," ungkap Bupati yang menjabat dua periode kepemimpinannya ini.

Itulah cerita tentang program bernama Pelalawan Terang yang ada di Kabupaten Pelalawan. Sebuah program yang bermula dari mimpi seorang pemimpin bernama HM Harris - yang akan mengakhiri masa jabatannya di periode kedua dalam bulan April 2021 ini -, untuk kemudian secara perlahan namun pasti program itu diwujudkan bahkan disinergikan dengan program MP3EI dan program PPIDK. Saat ini, meski Kabupaten Pelalawan belum benar-benar terang sepenuhnya namun krisis listrik ini ke depannya perlahan dipastikan akan usai.

Karena saat ini saja, daya elektrifikasi listrik di Kabupaten Pelalawan meningkat mencapai 80 persen, padahal sebelumnya hanya 21 persen. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan, Yumardi, bahwa peningkatan daya elektrifikasi listrik ini memang dipicu setelah Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) beroperasi.

Karena itu, Harris optimisme program Pelalawan Terang bukan sekedar janji-janji tanpa bukti. Namun hal itu akan benar-benar diwujudkan sehingga Kabupaten Pelalawan yang lahir tanggal 12 Oktober 1999 ini ke depannya benar-benar terang 24 jam dan bebas dari krisis listrik, sebagai bagian menerangi Indonesia. Semoga!***


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiHabis Gelap, Terbitlah Pelalawan Terang
  IlustrasiBupati Harris Harapkan Masyarakat Dukung Program Pelalawan Terang

BERITA LAINNYA    
Tak Hanya Kaya Vitamin, Nanas Sangat Baik untuk Kecantikan Kulit
Puluhan Orang Terjaring Razia Prokes Covid-19 di Rohil
Ditpolair Polda Riau Turunkan Tim Evakuasi Warga Terdampak Banjir
Kasatpol PP DKI Akhirnya Akui Hanya Habib Rizieq yang Dipidana, Begini Respons Jaksa
ilustrasiDiperketat, Ini Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei 2021
  Habib Rizieq Emosi Pertanyaannya Dipotong Jaksa: Saya Bertanya Fakta!
Polres Pelalawan Gulung Sindikat Pembobol Brankas Antar-Provinsi dan Kabupaten
Radhar Panca DahanaInnalillah, Budayawan Radhar Panca Dahana Tutup Usia di Umur 56
Refly Harun soal isu Ahok diajukan untuk Pilpres 2024 (YouTube/ReflyHarun), Isu Ahok Disiapkan China Maju Pilpres 2024, Refly Harun Beri Peringatan Ini
Kapolres Rohul, AKBP Taufiq Lukman NurhidayatTiga Kecamatan di Rohul Zona Merah Covid-19
Komentar Anda :

 
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved