Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

16:57 - Di Pelalawan ODP Capai 195...
12:28 - Kadiskoperindag Ingatkan M...
18:35 - Bupati Harris Harapkan Per...
16:59 - ODP Corona di Pelalawan Ta...
11:31 - Baznas Kabupaten Pelalawan...
14:58 - Antisipasi Pencegahan Viru...
19:22 - Bupati Pelalawan Tinjau Fa...
15:16 - Antisipasi Sebaran Virus C...
08:19 - Camat Bandar Petalangan Pi...
19:51 - BKPSDM Pelalawan Tak Libur...
16:13 - Status Siaga Darurat, Bupa...
11:53 - Arus Listrik Sering Mati, ...
17:16 - Antisipasi Virus Corona di...
14:54 - Satu PDP di Pelawan Dinyat...
18:30 - Kapolsek Pangkalankerinci ...
12:14 - Kadiskes Ungkap Ada 4 Oran...
19:38 - Kadiskes Pelalawan Sebut 4...
16:52 - Antisipasi Virus Corona, D...
13:13 - Dinas Koperasi UKM dan Per...
18:48 - Di Bandar Petalangan, Bupa...
 
DPR RI Minta Perusahaan Hentikan Penyerobotan Paksa Lahan Warga Desa Godai
Selasa, 04/02/2020 - 16:27:51 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan (dua kiri) saat berdialog dengan warga di lokasi sengketa lahan PT NWR di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (3/2/2020). Foto: Antara
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan (dua kiri) saat berdialog dengan warga di lokasi sengketa lahan PT NWR di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin (3/2/2020). Foto: Antara
TERKAIT:

PEKANBARU - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, meminta agar perusahaan menghentikan pengambilan secara sewenang-wenang atau penyerobotan terhadap lahan warga di Desa Godai Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Arteria dalam pernyataan pers yang diterima Antara di Pekanbaru, Selasa, mengatakan DPR RI Komisi III yang membidangi hukum, kini sedang menyoroti dugaan penyerobotan lahan warga oleh perusahaan PT Nusa Wana Raya (NWR) di Desa Godai.

Ia menyatakan sudah meninjau langsung lokasi dan bertemu warga Desa Gondai pada Senin (3/2) bersama Ichsan Soelistio beserta Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Zukri Misran.

Ia mensinyalir ada kepentingan besar di balik kasus dugaan penyerobotan lahan tersebut melibatkan perusahaan, namun yang jadi korbannya adalah masyarakat setempat. Ia berharap agar pemerintah dan pihak kepolisian untuk jeli melihat kasus tersebut, dan jangan sampai dimanfaatkan oleh perusahaan.

"Kami melihat ini pertarungan dua 'gajah' yang mengorbankan masyarakat kecil. Kasihan polisi dan pemerintah jangan mau untuk dimanfaatkan untuk kepentingan NWR," katanya dikutip dari antarariau.

Ia mengatakan semua pihak harus menjunjung tinggi hukum dengan menghormati putusan pengadilan dalam kasus tersebut mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai masyarakat setempat dirugikan dalam kasus tersebut karena sudah membuka kebun dengan pinjaman kredit bank.

"Saya tidak melihat hadirnya keputusan keadilan, keputusan hukum yang berkeadilan, yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sini," kata politisi PDIP itu.

Ia berharap semua pihak bisa mengambil jalan penyelesaian untuk upaya yang lebih baik.

"Saya mohon semuanya termasuk PT NWR dan penegak hukum serta teman-teman kepolisian dan juga teman-teman yang melakukan kegiatan ekskavasi untuk membaca betul putusan pengadilan tingkat kasasi," katanya.

Menurut dia, putusan kasus tersebut adalah putusan urusan pidana untuk badan hukum perusahaan. Semua pihak agar menahan diri dengan menunda proses penyerobotan tanah rakyat untuk menunggu proses selanjutnya.

Kehadirannya juga untuk memastikan bahwa Komisi III tidak melakukan intervensi hukum, namun mencari jalan keluar yang terbaik. "Saya hanya cari jalan titik tengah, kita akan coba komunikasikan Kapolda juga dengan Kajati Riau," katanya.

Semua pihak kata dia juga harus mengedepankan keberpihakan kepada rakyat banyak, dan juga harus menjadi patriot-petriotnya rakyat. Untuk urusan yang besar terutama untuk urusan yang kerakyatan, lanjutnya, semua pihak harus bisa menyikapi dengan lebih bijaksana lagi.

"Mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan juga situasi di daerah ini bisa tetap terjaga dengan baik," kata Arteria.

Pihaknya juga yakin bahwa Kapolda Riau memiliki sikap yang bijak, mudah-mudahan ada jalan keluar dan mudah-mudahan kepastian hukum ini juga bisa segera didapatkan.

"Kami turut mendesak DPRD Riau, kami instruksikan untuk memanggil DLHK, memanggil NWR dan PSJ. Harus ada jalan keluar, dan harus ada solusi terbaik dalam tempo yang sangat dekat ini," katanya.

Dia mengingatkan agar jangan sekali-sekali perusahaan menggunakan institusi kepolisian untuk melakukan aksi-aksi yang mencederai kepentingan dan hati rakyat. "Pastinya hukum pengusaha dengan hukum rakyat jauh lebih kuat hukum rakyat," katanya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau bersama PT NWR telah mengeksekusi lebih 2.000 hektare lahan milik warga dan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dalam tempo kurang dari 15 hari. Sekitar 100 alat berat diturunkan untuk membabat habis 3.323 hektare lahan masyarakat di Desa Gondai.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melakukan eksekusi 3.323 hektare perkebunan sawit di Desa Gondai sejak pekan lalu. Eksekusi itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, Desember 2018.

Dalam putusan disebutkan luas lahan yang dieksekusi dengan ditumbangkan paksa oleh belasan hingga puluhan ekskavator itu mencapai 3.323 hektare. Menurut putusan disebutkan lahan itu dirampas untuk dikembalikan ke Negara melalui Dinas LHK Riau cq PT NWR. Rinciannya luasan lahan, milik petani sekitar 1.280 hektare sementara sisanya milik bapak angkat, PT PSJ. Hanya saja, saat ini PT PSJ tengah berupaya melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.

"Kami melihat ini pertarungan dua gajah yang mengorbankan masyarakat kecil," kata Arteria Dahlan.

Munculkan Kemiskinan Baru

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Zukri Misran menyatakan tindakan eksekusi lahan warga Gondai akan menimbulkan kemiskinan baru di Kabupaten Pelalawan

"Saya sampai hari ini terus berjuang untuk masyarakat serta memikirkan supaya lahan masyarakat ini tentunya tidak ditumbang dan menjadi hak masyarakat," katanya.

Zukri berjanji bahwa PDIP Riau akan menyurati DPP PDIP di Jakarta hingga Presiden Jokowi terkait kasus tersebut. "Agar lahan seluas 1.300 Ha milik masyarakat bisa kita pertahankan," katanya.

Ia menilai warga Gondai bukan ingin melawan putusan hukum, namun karena lahan tersebut adalah mata pencaharian mereka, sehingga pemerintah juga harus memahami bahwa kondisi masyarakat.

"Saya sangat yakin bahwa hukum yang sesungguhnya itu bukan hanya ketaatan saja tapi rasa keadilan untuk rakyat yang membutuhkan," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memperkirakan kerugian akibat eksekusi perkebunan sawit seluas 3.323 hektare yang menghidupi ratusan petani plasma PT PSJ di Desa Gondai mencapai Rp12,4 triliun.

"Dan itu baru hitungan kerugian material," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • PLN ULP Pasir Pangaraian Pastikan Selama Ramadan Tidak Ada Pemadaman Listrik Terencana
  • Ayah Tiri di Pekanbaru Bunuh Balita Karena Kesal Sering Menangis, Jasadnya Dibuang ke Semak-semak
  • Fatwa Muhammadiyah: Tak Perlu Tarawih di Masjid Selama Corona
  • Imbas Corona, Paket Pekerjaan Fisik DAK Kepulauan Meranti Rp91 Miliar Batal Dilelang
  • Akhirnya! Satu Pasien Positif Corona di Riau Sembuh dan Dipulangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved