Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

19:52 - Penggunaan APBD Diperiksa ...
16:54 - Ribuan Pelajar SD Gunakan ...
13:20 - Paling Lambat Pertengahan ...
16:53 - Dihadiri Bupati, Pemkab Pe...
16:39 - RAPP Gelar Seminar Nasiona...
16:03 - Tolak RUU Omnibus Law, Rat...
08:26 - Pemerintah Pusat Serius Du...
14:48 - Diikuti 111 Peserta, Tes C...
11:11 - Dinilai Tak Serius Tangani...
17:35 - Perkuat Aturan Spektrum Fr...
17:09 - Peringatan Bulan K3 PT RAP...
15:04 - Tahun Ini, Kuota CJH Pelal...
11:30 - Siap-siap, Pelaksanaan SKD...
20:28 - Diduga Besok Akan Diekseku...
16:15 - Peduli Penghijauan, Polres...
18:00 - PT Musim Mas Serahkan Bant...
12:12 - Banjir di Pelalawan Masih ...
17:33 - Komisi V DPR RI H Syahrul ...
13:23 - Bupati Pelalawan Lantik 27...
14:53 - Sambangi Korban Banjir di ...
 
Diduga Besok Akan Dieksekusi DLH Riau dan Kejari Pelalawan, 6000 Orang Siap Hadang Tim Eksekusi
Minggu, 12/01/2020 - 20:28:33 WIB

PELALAWAN - Sebanyak 6000 orang masyarakat Kecamatan Langgam yang tergabung dalam delapan (8) koperasi binaan PT Peputra Supra Jaya sejak tahun 1995, siap menghadang Tim Eksekusi yang terdiri dari Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau maupun Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Seperti diketahui, diduga besok (Senin, red) tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau maupun Kejaksaan Negeri Pelalawan akan melakukan eksekusi lahan atau kebun warga seluas 3323 Ha berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA).

Dimana, lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat selama puluhan tahun, dan telah dijadikan kebun kelapa sawit yang bernaung di bawah Kelompok Tani dan Koperasi dengan pola KKPA atau bapak angkat, dengan bapak angkatnya PT Peputra Supra Jaya.

Bahkan, di jalan menuju kebun yang akan dieksekusi, masyarakat telah mendirikan tenda sebanyak 40 buah tenda, yang masing-masing tenda telah ditunggu oleh masyarakat untuk berjaga-jaga. Selain itu, masyarakat juga telah membentang spanduk yang berisikan, "Siap menghadang tim eksekusi, kami akan mempertahankan tanah dan kebun kami sampai titik darah penghabisan, tanah dan kebun inilah sumber mata pencarian dan penghidupan keluarga kami".

Ketua Kelompok Tani yang bernaung di bawah Koperasi Gondai Bersatu, Rosidi Lubis, saat ditemui awak media di lokasi kebun, Minggu (12/1/2020) mengatakan, kalaulah memang lahan kebun ini milik orang, kenapa baru sekarang dipermasalahkan, kenapa setelah 23 tahun.

"Ini masalahnya dari kebun ini kami sudah mendapatkan hasil untuk menghidupi kebutuhan keluarga kami. Jadi kalau sekarang mau dieksekusi ya pasti masyarakat tidak akan terima, dengan tantangan apapun kami siap menghadapi," terang Rosidi.

Rosidi mengatakan, masyarakat sudah sepakat apapun yang terjadi akan tetap mempertahankan lahan dan kebun ini. "Kalau masyarakat itu, bagus dia mempertaruhkan nyawanya di sini daripada keluarganya yang jadi korban, itu untuk jangka hari ini, belum lagi kita bicara masa depannya anak-anak cucunya," tegas Rosidi.

Kamana lagi perluasan lahan, sambung Rosidi, disana sudah kebunnya perusahaan raksasa, dimana lagi harapan untuk menghidupi anak cucu kedepan, kalau bukan kebun ini yang harus dipertahankan. "Di sini cuma memiliki dua hektar, bukannya kami untuk memperkaya diri disini, memang hanya untuk kebutuhan hidup," tukasnya.

"Jadi kalau sudah untuk kebutuhan hidup, ya tahu sendirilah kita, kalau sudah bertarung masalah priok, apapun yang terjadi terjadilah itu. Apapun yang terjadi untuk besok, kami siap. Makanya kami mendirikan tenda sebanyak 40 tenda, dan malam ini warga kita sudah berjaga di sini," ungkap Rosidi dengan nada emosi.

Rosidi menambahkan, kalau bicara kepemilikan, masyarakat juga memiliki surat dasar yaitu SKGR yang dikeluarkan oleh Camat. Jadi tanah lahan kabun ini sudah di-SKGR-kan semua. Sudah sekian puluh tahun ini tidak ada masalah, jadi wajar saja kalau Camat membuatkan surat agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Dan sejak tahun 1996, lahan ini sudah kita jadikan kebun dengan pola KKPA dengan bapak angkatnya PT Peputra Supra Jaya (PSJ). Dan setahu saya dari tahun 1991 ini tidak ada masalah, baru-baru ini saja ada yang mengaku bahwa lahan kebun kami ini ada yang mengakui miliknya," jelas Rosidi.

Sementara itu, Tony Malayadi, selaku Estate Manager Kebun PT PSJ mengatakan, permasalahan klaim ini bermula sekitar Maret 2016 kemarin, yang diawali dengan turunnya petugas dari Mabes Polri melakukan penyelidikan. Dan sampailah permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Pelalawan, yang waktu itu putusan Pengadilan Negeri Pelalawan memenangkan masyarakat dan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) sebagai bapak angkatnya.

"Dan saat ini kita juga sedang melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK), mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya. Dan semua data sudah kita serahkan ke Pengadilan," jelas Tony. 

Penulis : Andi Indrayanto
Editor : Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Perayaan Imlek di Rumah Stephen dan Peng Suyoto, Silaturahmi Berjalan dalam Suasana Kekeluargaan
  • Pimpin Apel Jelang Purnabakti, Sekda TS Hamzah Berharap Kinerja dan Kedisiplinan ASN Siak Meningkat
  • Festival Perang Air 2020, Ribuan Warga Kota Selatpanjang Basah Kuyup di Jalanan
  • Penggunaan APBD Diperiksa BPK, Bupati Harris: 7 Kali Berturut-turut Dapat WTP, Kali Ini Jangan Gagal
  • Antisipasi Corona Masuk ke Meranti, Instansi Kesehatan Lintas Sektor Periksa Penumpang di Pelabuhan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved