Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

22:40 - Monitoring dan Evaluasi Pe...
16:00 - Ini Prosedur Pengembalian ...
14:23 - Agar Pelanggan Tak Alami L...
13:32 - Pertamina EP Lirik Field B...
14:13 - Terima Surat Mandat, Andre...
16:55 - Disdik Pelalawan Kembali P...
16:32 - PSBB di Pelalawan Tak Dipe...
12:16 - Pemdes Sialang Bungkuk Bag...
15:50 - Soal Penerapan Sanksi PSBB...
14:01 - PT Selaras Abadi Utama dan...
13:27 - Pemkab Pelalawan Pastikan ...
05:14 - Ratusan Paket Sembako Disa...
05:09 - Jelang Idul Fitri, PT RAPP...
16:33 - Jalin Kemitraan dan Silatu...
12:49 - Koptan Binaan RAPP Diakui ...
17:36 - Drainase Tak Kunjung Diper...
13:07 - Hadapi Kesulitan Dampak Co...
21:55 - 4 Pasien Positif Covid-19 ...
19:19 - Gerakan Bakti Sosial Polri...
17:15 - Bupati Harris Salurkan Ban...
 
Lahan PT Adei Kembali Terbakar, Ketua MPC PP Pelalawan Minta Gubri Cabut Izin Perusahaan
Rabu, 11 September 2019 - 13:45:47 WIB

PELALAWAN - Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila  (MPC-PP) Kabupaten Pelalawan berharap agar Pemerintah Provinsi Riau bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla bertindak tegas terhadap PT Adei Plantation yang menjadi salah satu penyumbang kabut asap di Pelalawan akibat lahan perusahaan tersebut terbakar.

"Jangan ketika pelakunya masyarakat atau petani sawit, aparat langsung bertindak tegas. Tapi saat perusahaan malah mlempem," tegas Ketua MPC-PP kabupaten Pelalawan, Jupri SE, pada media ini.

Dia mengatakan sudah semestinya Pemprov Riau bertindak tegas karena kebakaran yang terjadi di PT Adei ini sudah kesekian kalinya terjadi di lahan perusahaan tersebut. Jika tak ada tindakan tegas, bukan mustahil kasus ini akan kembali lenyap seperti yang sudah-sudah.

"Saat dulu terjadi karhutla di lahan perusahaan PT Adei Plantation yang ada di Batang Nilo Kecil dan Telayap, perusahaan itu bisa lolos. Masak sekarang bisa lolos lagi kasusnya," tandasnya.

Padahal dengan kasus yang sudah terjadi beberapa kali, Pemprov Riau dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Karhutla sudah bisa mencabut izin perusahaan tersebut.  Apalagi selama ini PT Adei Plantation tak ada kontribusi terhadap masyarakat Pelalawan. Hanya malapetaka berupa asap saja yang perusahaan tersebut sumbangkan ke masyarakat Pelalawan.

"Banyak sebenarnya permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. Berapa banyak perusahaan sawit yang belum memiliki izin Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di daerah ini.  Tapi sepertinya pihak terkait malah menutup mata dengan semua ini," tegas Jupri yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Pelalawan ini.

Lanjutnya, dia berharap tim yang dibentuk Gubri baru-baru ini bisa menindaklanjuti semua permasalahan yang terjadi pada perusahaan sawit yang ada di daerah ini. Persoalan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar betul-betul ditindak, bukan cuma 'lips service' saja.

Pemprov Riau dan Gakumdu LHK harus berani menertibkan lahan ilegal milik korporasi atau pengusaha yang sudah banyak merugikan negara dengan berbagai persoalannya.

"Kami dari MPC Pemuda Pancasila Pelalawan pasti akan terus menyuarakan masalah ini bahkan tak menutup kemungkinan melakukan somasi jika tak ada tindakan apa-apa dari pihak terkait. Insha Allah, dalam waktu dekat akan melakukan aksi damai yang sebelumnya ditunda bahkan akan menyurati langsung Presiden Jokowi supaya Pak Presiden tahu permasalahan yang terjadi di daerah ini," tukasnya.

Penulis : Andi Indrayanto
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Gubri: New Normal Mampu Pulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat Lebih Cepat
  • Pansus DPRD Bengkalis Inventarisir Masalah Bantuan Covid-19​
  • Pasang Jerat Biawak, Warga Lahang Inhil Malah Tangkap Buaya
  • Jubir Covid-19 Riau Ungkap Kekhawatiran, Masyarakat Masih Banyak Melanggar Protokol Kesehatan
  • Riset Terbaru: Resiko Menularkan Covid-19 Lebih Besar daripada Ketularan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved