Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

15:50 - Soal Penerapan Sanksi PSBB...
14:01 - PT Selaras Abadi Utama dan...
13:27 - Pemkab Pelalawan Pastikan ...
05:14 - Ratusan Paket Sembako Disa...
05:09 - Jelang Idul Fitri, PT RAPP...
16:33 - Jalin Kemitraan dan Silatu...
12:49 - Koptan Binaan RAPP Diakui ...
17:36 - Drainase Tak Kunjung Diper...
13:07 - Hadapi Kesulitan Dampak Co...
21:55 - 4 Pasien Positif Covid-19 ...
19:19 - Gerakan Bakti Sosial Polri...
17:15 - Bupati Harris Salurkan Ban...
16:53 - Lepas Tim Penyalur Bantuan...
05:54 - Mulai Hari Ini PSBB Pelala...
20:40 - Pelalawan Tambah 1 Lagi Po...
14:56 - Penerapan PSBB di Pelalawa...
23:24 - Terima Penghargaan Indones...
14:26 - Cegah Wabah Covid-19, Pemc...
15:04 - Sampaikan Keluhan Guru Hon...
21:58 - Dua Pekan Bebas dari Pasie...
 
Tertibkan Perusahaan Sawit Ilegal, PP Pelalawan Siap Dukung Gubri
Senin, 12 Agustus 2019 - 18:49:15 WIB
Ketua MPC Pemuda Pancasila Pelalawan, Jupri SE.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Pelalawan, Jupri SE.
TERKAIT:

PELALAWAN - Menyusul statement Gubernur Riau yang akan menertibkan kebun sawit ilegal di Bumi Lancang Kuning ini, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Pelalawan mendukung pernyataan tersebut. 

Pasalnya, di daerah ini bukan hanya kebun-kebun ilegal saja namun juga kebun koorporasi yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tetapi mengelola di luar HGU.

"Dan jumlahnya tidak main-main, biss ratusan hektare. Termasuk Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun sama sekali tetapi anehnya mereka justru bisa beroperasi," tandas Ketua MPC kabupaten Pelalawan, Jupri SE, pada media ini, Senin (12/8/2019).

Jupri yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Pelalawan ini mengatakan bahwa dalam Permentan yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang tanggal 18 Oktober 2013 sudah diatur dan dijelaskan semuanya. Bahkan kewajiban mereka sebelum mengelola dan membangun PKS, sudah termaktub dalam UU tersebut.

"Tapi nyatanya, hampir semuanya melanggar UU tersebut. Menurut saya ini sebuah kejahatan karena berani melanggar UU yang telah disahkan. Berapa banyak selama ini negara dirugikan karena pajak mereka yang tidak pernah dilaporkan sama sekali. Sudah lah mereka mengelola lahan yang jelas ilegal, pemerintah juga sudah memberikan kemudahan untuk mendapatkan izin seperti IUP, IUP P, IUP B," ungkapnya.

"Yang lebih mirisnya lagi, pemiliknya tidak tinggal di Riau tapi di luar Indonesia. Sementara mereka mengeruk kekayaan dari daerah ini. Ada juga yang berlaku arogan bahkan sengaja menakut-nakuti masyarakat tempatan dimana lahan mereka berada," tegasnya.

Karena itu, sambungnya, pihaknya selaku Ketua MPC PP Kabupaten Pelalawan mendukung sepenuhnya statement Gubernur Riau yang akan menertibkan perkebunan-perkebunan sawit yang ilegal dan bermasalah selama ini. Pasalnya, tak ada gunan memberi angin pada perusahaan yang keberadaannya tidak memberikan dampak apapun pada Pemkab Pelalawan dan masyrakat tempatan.

"Kami berharap team yang dibentuk oleh Gubernur Riau betul-betul serius untuk melaksanakan program penertiban tersebut. Karena keputusan-keputusan dari para pemangku kepentingan seperti itulah yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi jangan hanya terkesan masyarakat biasa saja yang terkena sanksi tapi jika perusahaan malah dibiarkan seolah-olah kebal hukum," ujarnya.

Lanjutnya, untuk menertibkan persoalan ini maka MPC PP Kabupaten Pelalawan siap membantu tim yang dibentuk Gubernur Riau atas rujukan Presiden serta KPK agar persoalan kejahatan yang merugikan negara ini bisa terselesaikan. Bahkan pihaknya siap untuk memberi masukan termasuk menunjuk dimana dan siapa pemilik kebun sawit ilegal yang ada di daerah ini.

"Kita juga dari PP Pelalawan dari tingkat MPC, PAC bahkan ranting telah membentuk tim guna mendukung statement Gubernur yakni menertibkan perkebunan sawit ilegal. Kita tak ingin makin banyak PKS-PKS yang mengangkangi UU, yang keberadaannya tak akan memberikan dampak apapun bagi daerah dan negara," tukasnya. 

Penulis: Andy Indrayanto
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Fasilitas di Ruang Isolasi BLK Meranti Tidak Memadai, Ini Kata Jubir Gugus Tugas
  • Ketua DPRD Siak Dukung Bupati Pangkas Anggaran OPD Demi Penanganan Corona
  • Hari Pertama Ngantor, Sekda Inhu: Kehadiran ASN di Atas 95 Persen
  • Alhamdulillah, 3 Pasien Positif Covid-19 Bengkalis Dinyatakan Sembuh
  • Wakil Bupati Said Hasyim Kunjungi Rumah Warga yang Terbakar di Malam Lebaran
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved